Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Arvin F Iskandar, ketua DPD REI DKI Jakarta periode 2021-2024.

Arvin F Iskandar, ketua DPD REI DKI Jakarta periode 2021-2024.

Insentif PPN Properti

REI DKI Jakarta: Insentif Bagus untuk Gerakkan Roda Ekonomi

Selasa, 2 Maret 2021 | 20:08 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id – DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sektor properti merupakan kabar gembira. Kebijakan itu dapat menggairahkan industry property dan mendorong perekonomian nasional.

“Insentif ini bagus untuk menggerakkan roda ekonomi,” kata Arvin F Iskandar, ketua DPD REI DKI Jakarta, kepada Investor Daily, Selasas (2/3).

Dia berharap, insentif itu dapat bergulir sesuai dengan rencana pemerintah, yakni terhitung sejak awal Maret 2021.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rusun nonsubsidi yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Insentif itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan berlaku di rentang Maret-Agustus 2021.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, rumah tapak atau rumah susun yang mendapatkan insentif  PPN ditanggung pemerintah harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Lalu, merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni dan diberikan maksimal untuk satu unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk satu orang. Selain itu, tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Ketentuan PPN ditanggung pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

“Intinya bagi developer yang punya stok rumah dapat berusaha menjual kembali dengan adanya pembebasan PPN ini,” tutur Arvin.

Saat ini, tambahnya, rumah tapak dan apartemen menghadapi penurunan penjualan. “Kita harapkan dengan adanya insentif ini bisa meningkatkan penjualan,” ujar dia.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN