Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

RI Optimistis Jadi Pemain Utama Dunia Industri Baterai

Selasa, 16 Maret 2021 | 05:13 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dunia dalam hal industri baterai electric vehicle (kendaraan listrik/EV).  

Sejalan dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam khususnya biji nikel di Indonesia. Ini  merupakan bahan baku utama untuk industri baterai dan pengembangan mobil listrik.

"Saat ini Indonesia dianggap sebagai pusatnya (nikel), bahkan di beberapa artikel internasional ini menggambarkan suatu sisi ketergantungan terhadap nikel yang meningkat. Dan sekarang (Indonesia) menjadi pusat perhatian terhadap pembangunan dari baterai electric vehicle itu sendiri," tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (15/3).

Oleh karena itu, percepatan hilirisasi industri nikel menjadi fokus pemerintah saat ini yakni dengan dibentuknya Battery Electric Vechicle (BEV) yang akan ditransformasikan. Sehingga Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor sumber daya alam dalam bentuk komoditas yang tidak memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

“Jadi kita sisi timing gak bisa menunggu lama, sebab bisa saja kemudian berubah teknologinya.  Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar dan produksi terbesar jelas merupkaan satu negara jadi pusat perhatian pembangunan BEV atau baterainya itu sendiri,”tegasnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan tren teknologi global yang memiliki fokus pada energi baru terbarukan yang juga terkait dengan perubahan iklim dengan membangun dan meningkatkan daya saing industri otomotif berbasis baterai.

Di sisi lain, kendaraan elektrik berbasis baterai atau mobil listrik akan menjadi keniscayaan di dunia ini karena saat ini mulai meningkatnya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar berbasis fosil. Sehingga tren kepemilikan mobil listrik secara global diperkirakan akan meningkat tajam ke depannya.

"Dengan kesadaran akan lingkungan yang semakin meningkat, maka mulai dibicarakan mengenai tren kendaraan bermotor mengalami transformasi sangat cepat dari bahan bakar fosil menjadi yang terbarukan atau disebut baterai electric vehicle yang diperkirakan akan mendominasi kendaraan bermotor listrik di seluruh dunia,"ungkapnya.

Di samping itu,  pasar mobil listrik masih berpusat di Tiongkok  dan Amerika Serikat. Sementara, kendaraan hybrid paling besar di Indonesia. Adapun penjualan kendaraan listrik di Indonesia masih sangat rendah.

"Ini karena masih tahap early dan dari faktor perpajakan akan lihat, serta infra pendukung BEV," tutur Sri Mulyani.

Berdasarkan data pemerintah, penjualan mobil listrik  pada 2020 baru mencapai 120 unit. Sedangkan untuk hybrid terjual 1.108 unit sepanjang Januari hingga Desember 2020,”tandasnya.

Selain itu,  Kementerian Keuangan menyampaikan  akan mengubah ketentuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil listrik. Selain meningkatkan investasi, tujuan pemerintah yakni untuk mengurangi emisi karbon. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kemudian untuk mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV) Pasal 36 dibanderol sebesar 0% atau masih sama dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) .

Ia mengatakan bahwa, skema kenaikan tarif PPnBM mobil listrik, otoritas fiskal telah mengatur dua skema. Skema pertama, tarif PPnBM untuk plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) pasal 36  sebesar 5% sebelumnya 0%, full-hybrid (pasal 26) sebesar 6% naik dari aturan lama yakni 2%, dan full-hybrid (Pasal 27)  sebesar 7% dari sebelumnya 5%.

Skema kedua, PHEV (Pasal 36) menjadi 8%, full-hybrid (Pasal  26) 10%, full-hybrid (Pasal 27) 11%, full-hybrid (Pasal 28) 12% sebelumnya 8%, mild-hybrid (Pasal 29) 12% sebelumnya 8%, mild-hybrid (Pasal 30) 13% sebelumnya 10%, dan full-hybrid (Pasal 31) 14% sebelumnya 12%.

“Jadi pointnya membedakan antara full battery electric dengan hybrid, plug in hybrid, dan dengan hybrid lainnya. Karena itu dianggap memberikan feasibility dari vehicle battery berproduksi di Indonesia.  Perubahan skema 1 ke skema 2 lebih progresif perbedaanya apabila mereka sudah masuk dalam investasi yang signifikan sebesar Rp 5 triliun bagi para industri dan sudah menjalankan produksi secara komersial maka mulai berlaku,” tutur Sri Mulyani.

Dengan demikian, dari aspek lingkungan rencana kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon pada tahun 2030 sebagaimana dalam Paris Agreement yakni sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional.

Sementara itu, di Indonesia, emisi dari sektor transportasi hampir mencapai 30% dari total emisi CO2. Emisi tertinggi terutama berasal dari transportasi darat yang berkontribusi sebesar 88% dari total emisi di sektor transportasi.

“Nah kendaraan yang hemat energi berarti dalam konsumsi bahan bakarnya akan menjadi kecil karena elektrik maka diberikan PPnBM 0% dari harga jual,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN