Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara hibrida di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (12/08/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara hibrida di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (12/08/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Bahlil: Kita Harus Siap-siap

Jumat, 12 Agustus 2022 | 20:36 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memberikan sinyal bahwa akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini tidak terlepas dari gejolak perekonomian global yang menyebabkan fluktuasi harga komoditas. Saat ini, pemerintah sudah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rata-rata harga minyak dunia dari Januari sampai Juli 2022 mencapai US$ 105 per barel. Sedangkan asumsi makro harga minyak di APBN 2022 sebesar US$ 65 sampai US$ 70 per barel. Asumsi kurs dolar dalam APBN adalah Rp 14.500, tetapi rata-rata kurs dolar saat ini adalah Rp 14.750. Begitu juga dengan kuota subsidi dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.

"Tolong teman-teman wartawan sampaikan kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," ucap Bahlil kepada awak media dalam konferensi pers secara hibrida di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Siap-siap! Jokowi Beri Sinyal Naikkan Harga BBM 

Saat ini, pemerintah membutuhkan anggaran pada kisaran Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun alokasi subsidi dari APBN untuk subsidi BBM. Angka tersebut sama dengan 25% total pendapatan APBN yang dipakai untuk subsidi. “Menurut saya agak tidak sehat, kalau beban negaranya tinggi. Mungkin ini momentum untuk gotong royong, karena untuk menjaga fiskal kita juga agar sehat," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan selama ini pemberian subsidi BBM tidak berjalan secara tepat sasaran. Misalnya BBM bersubsidi diberikan kepada mobil dengan kapasitas di atas 500 cc. Menurut Bahlil hal ini tidak fair bagi masyarakat yang seharusnya memakai BBM bersubsidi. Untuk ke depannya pemerintah akan mengarahkan BBM bersubsidi terhadap kendaraan menengah bawah seperti motor dibawah 250 cc, angkutan umum, untuk logistik kepentingan rakyat.

“Kalau yang lainya mungkin tidak subsidi. Sebagiannya tetap akan kita subsidi, mungkin ada akan ada perubahan, karena APBN kita terlalu tinggi sekali,” kata Bahlil.

Baca juga: Subsidi BBM Capai Rp 502 Triliun, Jokowi Gelar Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

Dia mendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi My Pertamina agar penyaluran BBM Bersubsidi tepat sasaran. My Pertamina menjadi instrumen digitalisasi untuk kanalisasi agar subsidi BBM tepat sasaran. Sebab minyak subsidi ini bukan untuk orang kaya, jika tidak ada My Pertamina pemerintah tidak bisa mengetahui siapa saja masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi.

“Pengalaman saya waktu jadi pengusaha, minyak yang dipakai buat tambang bisa pakai minyak industri, itu dulu ya, mudah-mudahan itu enggak, makanya sekarang kita kanalisasi lewat aturan. My pertamina itu salah satu instrumen agar tidak terjadi pemakan minyak yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil.

Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus memantau kondisi harga komoditas dunia dan dampaknya ke perekonomian domestik. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga komoditas energi ke BBM dan listrik pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga dua komoditas tersebut dengan memanfaatkan cadangan dana program Penanganan Covid Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebesar Rp 18 triliun sebagai bantalan melalui bantuan sosial.

Baca juga: Pasokan Minyak Dunia Meningkat, ICP Juli 2022 Turun Jadi US$ 106,73 per Barel

“Apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik kemudian tidak bisa tertahan, dan kemudian harus dilakukan suatu adjustment, maka perlu suatu bantalan sosial tambahan,” ucap Sri Mulyani.

Dia mengatakan pihaknya tetap memperhatikan dan melakukan antisipasi bila terjadi kenaikan harga komoditas. Pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati agar tujuan-tujuan nasional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja lagi, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang kemudian disertai stabilitas dari sisi harga.

“Dengan demikian ya berbagai indikator-indikator kemajuan dari pembangunan tetap bisa kita capai,” ucap Sri Mulyani.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com