Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Listrik (sumber: The Jakarta Globe)

Ilustrasi Listrik (sumber: The Jakarta Globe)

Subsidi Listrik Diprediksi Bengkak Jadi Rp 170,23 Triliun

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 22:40 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) memperkirakan subsidi listrik bisa membengkak hingga menjadi Rp 170,23 triliun pada 2022 nanti. Hal ini lantaran PT PLN (Persero) masih mengandalkan pembangkit listrik berbasis energi fosil yang tidak fleksibel dan menggerus keuangan perusahaan.

Peneliti IEEFA Melissa Brown mengatakan, hal ini terlihat dari perencanaan yang dikeluarkan oleh PLN pada September kemarin. Dari perencanaan terbaru ini, pihaknya melihat meningkatnya beban keuangan dan operasional PLN menyusul biaya yang terus membengkak lantaran kewajiban menyerap listrik dari pembangkit listrik swasta dalam Program 35 Ribu Megawatt (MW).

Di sisi lain, dengan krisis akibat pandemic Covid-19 dan pelemahan ekonomi dunia, kemungkinan besar PLN tidak pada menaikkan tarif listrik selama 18-36 bulan ke depan.

“Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai cashflow yang kuat juga masih sulit selama periode tersebut,” kata Brown dalam keterangan resminya, belum lama ini.

Peneliti IEEFA Melissa Brown. Foto: IST
Peneliti IEEFA Melissa Brown. Foto: IST

Penelitian IEEFA menunjukkan, dengan mulai masuknya pembangkit listrik swasta yangberbasis batu bara secara signifikan di 2021, biaya pembelian listrik dari produsen listrik swasta (independent power producer/ IPP) akan terus naik. Rincinya, biaya pembelian listrik di tahun ini diperkirakan akan sebesar Rp 109,03 triliun, kemudian naik menjadi Rp 149,54 triliun pada 2021, dan mencapai Rp 184,69 triliun pada 2022.

Di tahun lalu, realisasi biaya pembelian listrik ini tercatat hanya Rp 83,56 triliun. Tinggi peningkatan biaya pembelian listrik ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 5,2% dalam perencanaan terbaru PLN tersebut.

Proyeksi ini dinilai IEEFA terlalu berlebihan mengingat Indonesia masih menghadapi risiko pertumbuhan ekonomi pasca pandemic Covid-19. Padahal, proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik yang tidak tepat memiliki konsekuensi keuangan yang sudah tidak lagi dapat diabaikan.

Sejalan dengan membengkaknya biaya pembelian listrik, IEEFA memperkirakan, di tahun ini pun, arus kas operasional PLN bakal negatif Rp 1,13 triliun. Kondisi ini bakal terus memburuk di tahun-tahun berikutnya, di mana arus kas operasional pada 2021 diproyeksikan negatif Rp 38,82triliun pada 2021 dan negatif Rp 70,15 triliun pada 2022. Namun, proyeksi ini sangat bergantung pada asumsi belanja modal PLN.

“Dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik, kami memperkirakan arus kas operasional PLN akan negatif jika proyeksi ini terjadi. Kondisi ini hanya dapat diatasi dengan subsidi dan kompensasi yang lebih besar,” tutur Brown.

IEEFA memproyeksikan, total subsidi listrik dan kompensasi yang digelontorkan pemerintah akan meningkat menjadi Rp 97,27 triliun di akhir tahun ini.

Selanjutnya, besaran subsidi listrik dan kompensasi ini akan membengkak menjadi Rp 136,88 triliun pada 2021 dan mencapai Rp 170,23 triliun pada 2022. Perkiraan ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan subsidi listrik dan kompensasi di tahun lalu yang sebesar Rp 73,96 triliun.

Dalam menghitung arus kas operasional PLN, IEEFA menggunakan asumsi belanja modal Rp 53,4 triliun untuk 2020. Tetapi jika belanja modal kembali ke level Rp 100 triliun, cadangan kas PLN akan habis di 2022. Meski demikian, dengan beban keuangan yang semakin besar, PLN tidak bisa serta merta menekan belanja modalnya karena dapat mencederai perbaikan sistem kelistrikan.

Salah satunya, PLN perlu memperbaiki jaringan listriknya karena telah terjadi ekspansi kapasitas pembangkit besar-besaran dan pengendalian sistem (system control) yang saat ini jauh dari optimal.

“Pemangkasan belanja modal cukup berisiko, mengingat ini akan berdampak pada pembangunan jaringan yang sangat dibutuhkan dan bisa mengganggu kinerja sistem kelistrikan,” kata Brown.

Tak hanya itu, perencanaan terbaru PLN ini juga belum menunjukkan komitmen PLN mendorong energi terbarukan. PLN masih saja mengikatkan diri pada pembangkit baru berbasis energi fosil dalam bauranenerginya untuk satu dekade mendatang. Sementara teknologi energi terbarukan yang seharusnya bisa bersaing harganya, seperti tenaga surya dan angin, hanya mendapat jatah sebesar 3,7%. Padahal, pendanaan untuk proyek baru bara mulai menguap.

Tak hanya itu, Moody’s dan S&P kini memproyeksikan peluang yang lebih sempit bagi proyek pembangkit gas untuk bersaing secara efektif melawan energi terbarukan skala industrial yang kian hari semakin menarik dari segi biaya.

Brown menambahkan, PLN akan lebih diuntungkan jika mampu membenahi proses perencanaan, memprioritaskan investasi pada jaringan dengan teknologi terbaik, serta melakukan restrukturisasi demi efisiensi. Upaya restrukturisasi perlu mempertimbangkan pentingnya proses pengadaan pembangkit baru dari energi terbarukan, serta memastikan struktur pasar yang mengedepankan transparansi dan tersedianya insentif bagi jasa pengelolaan sistem jaringan yang dapat menggantikan sumber-sumber tradisional daya baseload dan peak load

“RUPTL PLN yang harus menjadi katalis untuk mengkaji ulang posisi finansial PLN,” ujar Brown.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN