Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 dalam rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 September 2022. (BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 dalam rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 September 2022. (BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Tok! Inilah Rincian UU APBN 2023 Beserta Asumsi Makro

Kamis, 29 September 2022 | 20:10 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna masa persidangan I tahun sidang 2022-2023. Asumsi makro dan postur yang diajukan pemerintah disetujui DPR, namun sejumlah faktor ketidakpastian dari ekonomi global tetap harus diantisipasi.

“Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (29/9/2022).

Diperkirakan, terdapat pergeseran tantangan yang bakal dihadapi pada tahun depan sebagai kelanjutan atas situasi eksternal. Perang dan pandemi yang masih berlanjut di sejumlah kawasan mengakibatkan disrupsi pasokan bahan pangan dan energi.

Baca juga: Menkeu Sebut Risiko Makin Kompleks dan Rumit, Seperti Apa?

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa dari pembahasan antara DPR dan pemerintah terjadi beberapa perubahan asumsi makro dan postur APBN dari yang awalnya diajukan pemerintah.

Dari sisi asumsi makro, tingkat inflasi dari sebelumnya diusulkan 3,3% menjadi 3,6%. Nilai tukar rupiah berubah dari usulan sebelumnya yang di level Rp 14.750 per dolar AS menjadi Rp 14.800 per dolar AS. Target lifting gas bumi berubah dari yang diusulkan sebelumnya sebesar 1.050 ribu barel setara minyak per hari menjadi Rp 1.100 ribu barel setara minyak per hari.

Sumber: Kemenkeu.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang disepakati tidak berubah dari usulan sebelumnya yaitu di angka 5,3% dan 7,9%. Untuk asumsi harga minyak mentah Indonesia yang disepakati juga sesuai usulan sebelumnya yang sebesar US$ 90 per barel, sedangkan komponen lifting minyak bumi yang ditargetkan mencapai 660 ribu barel per hari.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Resesi Global, Menkeu: Ekonomi Indonesia Masih Tangguh

Postur APBN 2023 yang disepakati berubah dari usulan pemerintah yaitu pendapatan negara dari Rp 2.443,5 triliun menjadi Rp 2.463 triliun, belanja negara dari Rp 3.041,7 triliun menjadi Rp 3.061,1 triliun.

Adapun defisit anggaran secara nominal disepakati sama dengan usulan sebelumnya yaitu Rp 598,15 triliun, namun secara persentase berubah dari 2,85% menjadi 2,84% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan pembiayaan utang mencapai Rp 696,3 triliun.

Sumber: Kemenkeu.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati beberapa target pembangunan dalam APBN 2023 dan tidak berubah dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2023. Secara rinci Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam APBN 2023 disepakati antara 5,3% sampai 6%, tingkat kemiskinan 7,5% sampai 8,5% dan ketimpangan atau gini ratio di rentang 0,375 sampai 0,378.

Sumber: Kemenkeu.

Baca juga: Menkeu Pamer PDB Riil Indonesia Sudah di Atas Pra Pandemi

“Memerangi kemiskinan dan pengangguran merupakan mandat konstitusi. Oleh sebab itu agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi tugas yang sangat penting,” ucap Said.

Dia memaparkan sikap fraksi atas RUU APBN TA 2022 yang disampaikan dalam rapat kerja banggar DPR RI dengan pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota) atas RUU APBN TA 2023.

Baca juga: Jokowi Sebut Inflasi Pangan Menakutkan

Menurut Said, Fraksi PKS memberikan 27 catatan kepada pemerintah, yang salah satunya pemerintah harus dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang signifikan. “Kompetensi, kecukupan, ketersediaan, dan persebaran guru ke seluruh wilayah dan daerah harus mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah, terutama bagi kemajuan pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia,” ucap Said.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun 2023, instrumen APBN akan difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas. APBN 2023 akan dijalankan sebagai upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi dan merancang APBN 2023 agar terus memiliki fleksibilitas sebagai instrumen stabilisasi (shock absorber) dalam melindungi rakyat. Terutama kelompok miskin dan menjaga pemulihan ekonomi yang semakin kuat,” ungkap Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III hingga 6%

Lebih lanjut dia mengatakan, sejak pemerintah dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dari April 2022 hingga di tahap pengambilan keputusan, seluruh indikator-indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2023 terus bergerak sangat dinamis. Bahkan cenderung bergejolak dengan volatilitas yang tinggi.

"Upaya pemulihan ekonomi akan terus dilakukan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 5,3% cukup realistis, meskipun kita melihat tantangan global yang melemah sebagai downside risk. Selama 1 bulan terakhir saja, beberapa indikator bergerak luar biasa sangat cepat. Harga minyak dunia turun sangat tajam, walaupun secara year to date naik 15%,” ungkap Sri Mulyani.

Dia menegaskan, sumber pertumbuhan ekonomi 2023 akan terus ditopang oleh sumber yang berasal dari ekonomi domestik, yaitu investasi dan konsumsi masyarakat. Adapun peranan perdagangan internasional diperkirakan akan sedikit mengalami moderasi dengan pelemahan ekonomi global. Pemerintah bersama otoritas moneter akan terus berupaya mengendalikan inflasi agar harga komoditas pokok terjangkau bagi masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G-20

“Penguatan dan penyempurnaan perlinsos terus dilakukan di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di tahun 2023,” kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, indikator-indikator kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, gini ratio, dan indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi saja, kualitas dan inklusivitas dari pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting.

“Hal itu harus terbaca pada tingkat kemiskinan yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, gini ratio yang menurun, dan penciptaan kesempatan kerja,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com