Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebun Sawit. Foto: Dok Investor Daily

Kebun Sawit. Foto: Dok Investor Daily

UE Ingin Perundingan CEPA Segera Selesai

Kamis, 5 September 2019 | 22:16 WIB
Damiana Simanjuntak

JAKARTA, investor.id - Head of Economic and Trade Section of the Delegation of the EU to Indonesia and Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts mengharapkan, perundingan perjanjian kemitraan komprehensi (comprehensive economi partnership agreement/ CEPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia bisa segera disimpulkan (selesai).

Dimana, kata dia, dari sisi ekonomi, Uni Eropa secara konsisten sebagai investor non-Asia utama bagi Indonesia. Dengan total perdagangan barang antara Uni Eropa dan Indonesia yang mencapai € 26,3 miliar pada tahun 2018, ujar dia, Indonesia menikmati surplus sebesar € 6,9 miliar.

Perdagangan barang antara Indonesia dan Uni Eropa, kata dia, tidak hanya diisi minyak sawit (tergabung dalam minyak hewani dan nabati, 15,1%). Tapi, juga barang bahan baku mentah (9,8%), tapi juga produk manufaktur (11,6%), miscellaneus manufactured articles (25,1%). Termasuk, produk kimia (11,9%), permesinan dan alat transportasi (15,2%), serta makanan (7,7%)

Perundingan CEPA, kata dia, pada bulan Juni 2019 telah memasuki putaran kedelapan.

"Kami ingin segera selesai (to conclude soon), meski masih panjang. CEPA ini tidak hanya soal negosiasi perdagangan dan investasi yang terbesar yang pernah dirundingkan Indonesia. Tapi, juga yang paling komprehensif. Kami senang dengan perkembangan saat ini," kata Geurts saat media briefing tentang Inisiatif dan Kerja Sama Uni Eropa dengan Indonesia terkait Kelapa Sawit di Jakarta, Kamis (5/9).

Kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, kata dia, sebenarnya sangat besar. Mulai dari bidang politik, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup, perdagangan, pendidikan, teknologi, hingga penanganan anti terorisme.

"Karena itu, isu terkait minyak sawit harus dilihat dari konteks kerja sama yang sangat luas ini," kata Geurts.

Karena itu, Geurts mempertanyakan, publikasi yang menyebut Uni Eropa melarang minyak sawit. Meski ada kampanye palm oil free, kata dia, semata-mata itu hanya aksi pasar dan tidak ada hubungannya dengan peraturan pemerintah.

Terkait Delegated Act maupun RED II, lanjut Geurts, adalah kebijakan Uni Eropa yang akan menghapus biodiesel sebagai energi terbarukan. Yang kemudian menghapus insentif atasnya.

"Jadi, tidak ada pelarangan. Tidak ada juga perang dagang. Dan, tidak ada yang positif dari trade war. Kami, Uni Eropa, tidak ada mempertimbangkan melakukan trade war. Intinya, hubungan kerja sama kita sangat luas, yang menyedialan adanya dialog. Termasuk, soal minyak sawit. Dalam hal ini, kebijakan kami adalah tidak mengutamakaan salah satu, tapi mencakup semua aspek. Yakni, perdagangan, pembangunan, dan perubahan iklim," kata Geurts.

Hal itu, lanjut dia, bukan berarti mengabaikan minyak sawit. Meski, dalam hal ini, kata Geurts, Uni Eropa tidak perlu harus mengkampanyekan slogan tertentu. Karena kedua pihak telah bekerja sama sejak lama dan kuat.

Terkait pengenaan bea masuk anti subsidi (BAMS) oleh UE terhadap perusahaan biodiesel Indonesia sebesar 8-18%, dalam kesempatan yang sama, Head of Trade UE Raffaele Quarto mengatakan, didasarkan pada keluhan produsen biodiesel di Uni Eropa. Bahwa, biodiesel asal Indonesia menikmati subsidi. Keluhan itu, kata dia, kemudian diinvestigasi sesuai prosedur WTO secara terbuka. Hingga diputuskan pengenaan BMAS secara sementara.

"Tarif sebear 8-18% itu jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan negara asing. Misalnya, Amerika Serikat yang tahun lalu mengenakan tarif BMAS sekitar 35-65% untuk biodiesel Indonesia, dan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sekitar 90-277%. Pada dasarnya, ini adalah melarang biodiesel Indonesia masuk ke pasar Amerika Serikat," kata Quarto.

Adanya rumor yang menyatakan Indonesia akan mengenakan tarif atas impor produk susu oleh Indonesia, imbuh dia, harus mengacu pada aturan main WTO.

"WTO memperbolehkan hak semua negara, termasuk Indonesia, melakukan investigasi anti dumping atau pun anti subsidi. Yang tidak diizinkan oleh WTO adalah melakukan retaliasi, dimana ini dugaan atas wacana produk susu. WTO tidak mengizinkan para negara anggota memaksakan pengenaan tarif (bea masuk) secara sepihak sebagai tindakan retaliasi," kata Quarto.

Dia mengatakan, jika pasar menjadi bebas dan terbuka, dipastikan akam ada kompetisi. Agar fair, kata Quarto, ada pertahanan perdagangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN