Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

UU Cipta Kerja Tak Batasi dan Halangi Hak Konstitusional

Kamis, 17 Juni 2021 | 10:58 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menegaskan bahwa hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasalnya UU Cipta Kerja justru akan memperluas penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan berusaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, landasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan hak-hak. Bahkan, dalam pembahasannya pemerintah juga mengundang partisipasi publik.

“Para pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” terang dia dalam Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, Kamis (17/6/2021).

Airlangga mengakui, transformasi ekonomi di Indonesia belum berjalan optimal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja menghadapi berbagai tantangan yang tak mudah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Angka ini terdiri atas 89,96 juta orang pekerja penuh, sedangkan 28,41 juta kerja paruh waktu. Kemudian 8,14 juta orang setengah menganggur dan 7,05 juta orang pengangguran.

“Dengan demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan kerja. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja,” jelas dia.

Tak hanya itu, sisi produktivitas tenaga kerja Indonesia juga tercatat masih rendah, hal ini tercermin dari sisi jenjang pendidikan. Airlangga menyebut, data BPS melaporkan November 2019 penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06% dan hanya 26,69% tamat SMA atau sederajat dan 9,26% perguruan tinggi.

“Hal ini perlu upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut,” jelas dia.

Kemudian sektor UMKM yang memiliki kontribusi 61,07% terhadap PDB mampu menyerap tenaga kerja 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Pasalnya sebanyak 98,68% dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN