Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Ajib Hamdani.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Ajib Hamdani.

Wujudkan Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Perlu Tingkatkan Rasio Kredit Perbankan ke UMKM

Selasa, 1 Juni 2021 | 13:02 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id   – Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyampaikan, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, pemerintah perlu mendorong peningkatan rasio kredit perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini rasio kredit perbankan yang mengalir ke UMKM baru sekitar 18,6%.

“Seharusnya pemerintah lebih mendorong agar rasio kredit perbankan yang mengalir ke UMKM minimal 30%, sehingga kita bisa melihat pemerintah memberikan upaya nyata untuk mendorong usaha-usaha kecil sebagai bagian dari upaya menuju pemerataan ekonomi dan mengurangi gini rasio,” kata Ajib Hamdani saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (1/6/2021).

Upaya yang bisa dilakukan antara lain melalui dukungan suku bunga kredit, dan juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses kredit perbankan.

“Jangan sampai suku bunganya sudah rendah, bahkan disubsidi oleh pemerintah, tetapi pelaku UMKM tidak bisa mengaksesnya. Jadi pemerintah harus mendorong lewat instrumen dan infrastruktur yang dimiliki seperti lewat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) maupun lewat Otoritas Jasa Keuangan, itu seharusnya mendorong industri keuangan agar mendorong rasio kreditnya minimal 30% untuk UMKM,” kata Ajib.

Di sisi lain, Ajib melihat upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan atau keadilan sosial melalui pembangunan infrastruktur sudah on the track. Bahkan di era Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur masif dilakukan hingga ke wilayah timur Indonesia. Namun pembangunan tersebut dinilainya belum merata, sehingga masih perlu terus ditingkatkan.

“Hipmi melihat Jokowi punya komitmen yang luar biasa untuk melakukan pemerataan ekonomi dengan terus melakukan keberlanjutan infrastruktur, termasuk di Indonesia bagian timur. Tetapi pertanyaannya, seberapa cepat ini juga bisa memenuhi rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat? Mereka tentunya menginginkan sesuatu yang di depan mata. Yang namanya keadilan kan sesuatu yang cepat dan bisa dirasakan, dan saya melihat ini belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kalau melihat upaya ke arah sana, ini terus berjalan dengan baik. Jadi sudah on the track, tetapi masih perlu terus ditingkatkan,” kata Ajib.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN