Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Praktisi Perpajakan dan Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Mercu Buana, Jakarta.

Praktisi Perpajakan dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Membaca Pajak dalam UU Cipta Kerja

Jumat, 9 April 2021 | 19:36 WIB
Debbie Yoshida *)

Membaca aturan pajak dalam UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tampaknya tidak lazim bahkan membawa kesulitan bagi sebagian peminat pajak yang terbiasa membaca undang-undang pajak dalam suatu sistem perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakbiasaan membaca UU Cipta Kerja yang mengatur banyak hal merupakan fenomena menarik untuk dipelajari. Para praktisi dosen perpajakan maupun konsultan pajak, pun kerap lupa memahami persoalan pajak ketika ada UU Cipta Kerja juga membahas soal pajak, yang selama ini hanya berdasarkan UU Bidang Perpajakan yang sudah ada. Membaca pajak dalam UU CiptaKerja merupakan seni menyusun dan membaca aturan (norma) suatu undang-undang yang me ngatur banyak permasalahan.

Dikatakan Dworkin (1932-2013), merumuskan teks hukum dalam undang-undang merupakan karya seni terbaik. Itu sebabnya terciptanya UU Cipta merupakan satu dari sekiankarya terbaik bangsa merumuskan banyak hal dalam satu UU. Hal itupun pernah terjadi tahun 1888 di Kanada, juga Amerika Serikat serta New Zealand dan beberapa Negara lain, yang dikenal dengan sebutan omnibus law.

Kalau begitu, penyusunan aturan pajak memiliki seni yang sama dengan seni (cara) memungut pa jak, seperti dikatakan Colbert (1619- 1683), ‘the art or taxation is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealing (pajak ibarat seni mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya dengan teriakan sekecil mungkin). Aturan pajak pada UU Cipta Kerja merupakan perubahan dari tiga UU pajak, yakni UU PPh No 36/2008, UU PPN No 42/2009; dan UU KUP No 28/2007.

Setidaknya ada 18 Pasal yang diubah yang menjadi bagian penting mendukung kemudahan berusaha sebagai kebutuhan dari UU Cipta Kerja. Tentu kita sadari bahwa itu pun tidak cukup menghadapi tan tangan berat, terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19.

Kemudahan Membaca Pajak

Ketika kesejahteraan menjadi cita-cita bangsa yang hendak diwujudkan, peran penting Negara terus ditunggu masyarakat. Lapangan kerja menjadi satu cara yang dituliskan dalam UUD 1945 menuju tuntutan kesejahteraan yang ditunggu masyarakat. Pajak menjadi kepentingan mutlak tidak terhindarkan untuk peningkatan ekosistem investasi di segala lini. Maka tidak heran jika aturan substansial pajak patut dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 111-113 dari UU Cipta Kerja.

Kebijakan pajak (tax policy)yang menjadi arah pengaturan undang-undang butuh satu undang- undang yang dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Kebijakan pajak mengarahkan kepentingan bangsa jauh ke depan sebagai kebutuhan untuk kepastian hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, risiko bisnis paling tidak dapat diminimisasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah dunia. Kebutuhan lapangan kerja (cipta kerja) menjadi keniscayaan yang harus didukung semua pihak. Itu sebabnya pendiri bangsa (founding fathers) sudah berpikir dua hal penting; pajak, dan cipta kerja, yang menjadi rujukan untuk terciptanya kesejahteraan.

Tersusunnya revisi tiga undang- undang pajak dalam UU Cipta Kerja, memberi ruang baru peminat pajak, baik para akademisi maupun praktisi, untuk terus mengkaji dan mendiskusikan pentingnya pajak dan cipta kerja. Jika cipta kerja bagian sistem dalam masyarakat, pajak bagian dari sistem dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai contoh kita lihat aturan penambahan objek pajak yang dikecualikan bagi warga asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja.

Syaratnya, punya keahlian tertentu dan hanya berlaku selama 4 tahun pajak dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Artinya, arah kebijakan pajak yang ditujukan untuk memberi keadilan dan kepastian warga asing yang akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Kriteria keahlian tertentu diatur oleh Menteri Keuangan.

Maknanya, memberi fleksibilitas kepentingan pemajakan semua wajib pajak. Bahkan aturan pajak terkait penegakan hukum dalam Pasal 13A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 tahun 2007, terhadap sifat kesalahan pertama kali tidak dikenai pida na, dihapuskan dalam UU Cipta Kerja karena tidak mencerminkan kepastian.

Aturan pajak menurut penu lis merupakan tatanan aturan (hu kum) sebagai representasi ke pentingan semua orang berdasarkan keadilan. Thomas Aquinas sudah mengingatkansupaya hukum (baca: UU) terbentuk me lalui akal sehat yang dapat ditakar melalui aturan berkeadilan serta kewajaran dalam penegakan hukumnya. Membaca aturan pajak dalam UU Cipta Kerja adalah membaca akal sehat yang memberi kemudahan, keadilan, serta kepastian. UU Cipta Kerja menjadi aturan yang diharapka nterwujudnya kemudahan berusaha. Keluhan atas penciptaan lapangan kerja mesti dicari solusinya segera.

Kalau begitu, akal sehat harus dijaga supaya aturan dipahami, dilaksanakan dan mendatangkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang (the greatest good for the greatest number). Logika Angka Pajak Ketika bicara pajak, kerap orang mengasumsikan pada data dan angka yang cukup rumit untuk dipahami. Bahkan menjelang akhir bulan Maret dan April setiap tahunnya, suguhan angka terus tercetak pada lembaran analisis keberhasilan pencapaian pajak berkaitan dengan kewajiban SPT yang mesti dilaporkan.

Padahal, bicara pajak bukan melulu bicara angka. Logika angka pajak tidak mesti dipahami sebagai logika pencapaian keberhasilan pajak. Dalam berpikir lain, logika pajak bisa dimaknai sebagai logika kewajiban untuk kehidupan. Logika angka pajak adalah buah dari logika

kewajiban kehidupan. Sekalipun pandemi Covid-19 sudah berlangsung satu tahun, akal sehat logika kewajiban untuk kehidupan dengan sendirinya dapat menutupi angka pajak. Kalau begitu, persoalan pokoknya adalah bagaimana logika kewajiban kehidupan ditumbuhkan bagi semua. Berpikir capaian pajak harus diimbangi dengan berpikir pada tataran keseimbangan. Keseimbangan menilai aturan pajak dalam logika sehat aturan UU Cipta Kerja.

Kita sepakat UU Cipta Kerja adalah kerja cerdas bangsa untuk bangsa yang hendak dibuat lebih cerdas. Akhirnya, dapat disimpulkan bah wa membaca pajak adalah mengkaji satu cita-cita mulia sebagai titik tolak menuju tujuan mulia bersama.

Membaca pajakadalah merenungkan anak cucu kita memperoleh harapan hidup sejahtera di kemudian hari sesuai cita-cita bangsa.

*) Praktisi Perpajakan dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN