Menu
Sign in
@ Contact
Search
Karyawan memperlihatkan uang dolar AS di Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa,.  Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Karyawan memperlihatkan uang dolar AS di Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa,. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Utang Masih Aman?

Selasa, 27 Oktober 2020 | 21:36 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Posisi utang Pemerintah Indonesia yang terus meningkat mendapat sorotan sejumlah ekonom, politisi, dan pihak-pihak yang tidak senang dengan penguasa. Per September 2020, utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melambung jadi 36,4%.

Perkembangan utang pemerintah dari sisi nominal memang memberi kesan mengkhawatirkan, mencapai dua kali dari belanja APBN 2020.

Dari sisi rasio terhadap PDB, juga kenaikannya cu kup signifikan, karena setahun lalu angkanya masih di bawah 30%. Pandemi Covid-19 yang menghajar seluruh negara di dunia tanpa kecuali menjadi salah satu pemicu kenaikan utang yang cukup agresif. Ini terjadi hampir di seluruh negara.

Sebaran Covid yang masih sulit dijinakkan hingga kini membuat semua negara yang terjangkit menerapkan pembatasan mobilitas dan lock down, yang berujung pada kontraksi ekonomi. Lebih dari 50 negara divonis resesi, tak terkecuali Indonesia.

Kemerosotan dan kebangkrutan sejumlah sektor usaha yang disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat pe merintah di setiap negara meluncurkan stimulus ekonomi dan kesehatan besar-besaran.

Tujuannya sama, menekan transmisi Covid, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah kebangkrutan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Stimulus ekonomi yang besarannya bervariasi antarnegara, yakni antara

4-20% dari PDB itu, mau tidak mau harus dibiayai dengan utang. Sebab, ketikadunia usaha kolaps, penerimaan Negara pun turun, sementa ra belanja justru membengkak. Penerimaan pajak tidak cukup untuk membiayai semua pengeluaran itu.

Ketika lembaga-lembaga keuangan multilateral juga tidak sanggup memberikan bantuan, jalan satu-satunya adalah menerbitkan surat utang. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Dengan defisit APBN tahun ini sebesar 6,34% dari PDB atau setara Rp 1.039 triliun, pembiayaan utang yang diperlukan mencapai Rp 1.220 triliun.

Sebagian besar pembiayaan itu harus dipenuhi lewat penerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), dengan target netto tahun ini sebesar Rp 1.173,7 triliun.

Dengan akumulasi utang yang saat ini mencapai Rp 5.756,87 triliun, sekitar 85% berasal dari SBN senilai Rp 4.892,57 triliun. Artinya, hanya 15% utang yang berasal dari pinjaman luar negeri. Mayoritas emisi SBN dalam mata uang domestik senilai Rp 3.629,04 triliun, sedangkan yang berdenominasi mata uang asing sebesar Rp 1.263,54 triliun.

Polemik yang kemudian selalu mengemuka adalah, utang sebesar itu apakah masih relatif aman atau sudah membahayakan? Salah satu parameter yang lazim berlaku secara internasional untuk mengukur level aman utang sebuah negara adalah rasionya terhadap PDB.

Jika rasio itu yang dijadikan tolok ukur, maka utang Indonesia relatif aman. Rasionya terhadap PDB juga ma sih rendah dibanding negara-negara lain. Sebagai ilustrasi, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat mencapai 131,2%, Tiongkok 61,7%, India 89,3%, Malaysia 67,6%, dan Thailand 50,4%.

Utang yang didominasi SBN dinilai lebih baik dibanding pinjaman luar negeri, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. Sebab, dengan berutang lewat SBN, pemerintah memiliki keleluasaan dan otonomi. Hal itu berbeda jika dibandingkan pinjaman asing yang biasanya cenderung mendikte, termasuk menentukan program-program yang harus dibiayai dari pinjaman tersebut.

Lagi pula, kepemilikan asing di SBN saat ini menurun jauh. Jika tahun-tahun sebelumnya asing menggenggam 37- 39% SBN, saat ini tinggal 27%. Artinya, risiko volatilitas akibat ketidakpastian global yang kerap membuat asing hengkang bisa dikurangi. Belakangan, ketika asing banyak yangkeluar dari SBN,Bank Indonesia lah yang banyak menampung sehingga harga tidak jatuh.

Namun ada sisi lemahnya, lantaran pinjaman lewat SBN cender ung lebih ma hal dan sebagian berjangka pendek. Sedangkan pinjaman luar negeri, khususnya multilateral, umumnya berbunga ringan dan berjangka panjang.

Justru yang lebih krusial untuk disoroti soal utang pemerintah adalah pemanfaatannya. Sepanjang dana yang diperoleh dari utang tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang produktif, hal itu tidak menjadi masalah.

Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), atau untuk meningkatkan daya beli rakyat yang kini dihantam oleh pandemi Covid. Artinya, utang tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah perekonomian.

Jangan sampai berutang hanya untuk membiayai ke giatan konsumtif, menaikkan gaji apa ratur negara, membangun gedung pemerintah, atau membiayai proyekproyek yang tidak bertujuan menaikkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, transparan, dan kontrol yang ketat. Hal itu penting sebagai upaya mencegah pemanfaatkan utang yang menyimpang, termasuk potensi untuk dijadikan ladang korupsi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com