Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Resiprokal yang Timpang

Jumat, 23 Desember 2011 | 11:27 WIB
Antara

Rencana Bank Mandiri untuk meresmikan kantor cabang di Shanghai pada Desember ini terpaksa molor. Ada saja berbagai ganjalan dan persyaratan yang harus dipenuhi bank BUMN ini sebelum beroperasi, meski izin dari China Banking Regulatory Commission (CBRC) sudah dikantungi. Padahal, perjuangan Bank Mandiri untuk bisa membuka cabang di Shanghai sudah dirintis semenjak 2007.

Bukan hanya di negeri Tiongkok bank-bank nasional dipersulit untuk membuka kantor. Di Malaysia, Singapura, dan Jepang pun, bank-bank nasional setengah mati untuk memperoleh izin operasi atau membuka cabang. Di New York, sejumlah bank BUMN mengaku ditekan ketika hendak menaikkan status dari subsidiary menjadi kantor cabang. Baru belakangan Malaysia mulai melunak dan bersedia memberikan kemudahan bagi Bank Mandiri untuk membuka cabang.

Restriksi yang dialami perbankan nasional itu amat bertolak belakang bila dibandingkan dengan cara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperlakukan bank-bank asing di Indonesia. Mereka diberi kebebasan luar biasa. Di sektor keuangan, Indonesia boleh dibilang sebagai Negara paling liberal di kawasan regional.

Liberalisasi tersebut tercermin pada kemudahan asing mendirikan bank di Indonesia. Asing boleh memiliki saham bank hingga 99%. Kehadiran bank asing di Indonesia dapat berbentuk cabang, anak perusahaan atau perwakilan kantor, serta dengan mudah memperoleh izin dari BI.

Dampak liberalisasi dapat kita saksikan saat ini. Asing kini menguasai 50,6% aset perbankan di Indonesia. Lima dari 10 bank terbesar di Indonesia adalah bank asing, terutama dimiliki Malaysia dan Singapura. Pertumbuhan penguasaan asing dalam datu dekade terakhir luar biasa, baik dari sisi aset, kredit, maupun dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan BI untuk periode 1999- 2009, pangsa pasar bank asing, bank patungan, dan bank swasta nasional yang dimiliki asing naik dari 11,6% menjadi 45,1%. Sebaliknya, pangsa pasar bank BUMN turun dari 49,5% menjadi 38,5% untuk periode yang sama.

Sektor perbankan di Indonesia memang sangat menggiurkan. Bank-bank di Indonesia menikmati margin bunga bersih (NIM) minimal 5-6%, jauh di atas rata-rata margin di tingkat regional yang hanya 2-3%. Dari ilustrasi tersebut, sudah saatnya Bank Indonesia dan pemerintah mengatur soal asas resiprokalitas atau timbal balik serta menata ulang struktur perbankan nasional. Alangkah tidak adilnya jika kiprah perbankan nasional di luar negeri dihambat, sementara otoritas domestik begitu memanjakan bank-bank asing.

Dalam konteks itu, Bank Indonesia perlu melobi bank-bank sentral Negara lain, terutama negara yang banknya banyak beroperasi di Indonesia, khususnya Malaysia dan Singapura. Mereka harus duduk bersama untuk merumuskan peraturan atau kesepakatan baru yang memberikan kesetaraan atau timbal balik. Perlu ada solusi yang saling menguntungkan.

Sedangkan untuk kepemilikan saham, tetap perlu ada pembatasan. Kita perlu mengacu pada best practice yang berlaku di kawasan regional, yang umumnya memang membatasi kepemilikan asing di saham perbankan. Di tingkat Asean, rata-rata maksimum kepemilikan asing di perbankan adalah 35%.

Persoalannya, apakah pembatasan akan berlaku pada bank asing yang sudah ada, atau hanya untuk yang baru. Bila diberlakukan pada yang sudah ada, perlu ada masa transisi yang panjang, agar tidak menimbulkan instabilitas di sektor finansial. Ini semua tergantung BI, pemerintah juga DPR, termasuk apabila harus mengamendemen UU Perbankan.

Dominasi asing di sektor perbankan dapat menimbulkan kerentanan. Konsentrasi kepemilikan saham bank juga berpotensi menimbulkan peluang terjadinya praktik penyimpangan terhadap prinsip-prinsip prudensial. Sebagai contoh, jika bank di kantor pusatnya di luar negeri terkena masalah, tentu juga menimbulkan masalah di kantor cabangnya di Indonesia, karena size-nya besar. Terlebih dalam situasi saat ini, bank-bank besar di luar negeri ternyata justru keropos karena memiliki portofolio di tempat lain yang tidak sehat.

Kita tentu ingat kasus banyaknya bank papan atas dunia yang limbung terimbas kolapsnya Lehman Brothers. Kini bank-bank Eropa juga meriang karena banyak memegang obligasi bermasalah di kawasan zona euro. BI dan pemerintah tidak perlu takut menata ulang struktur perbankan di Indonesia.

Pengetatan terhadap kiprah asing tetap diperlukan. Tidak perlu khawatir bahwa pengaturan pembatasan kepemilikan asing bakal dituding bertentangan dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena dalam sektor keuangan masih diperbolehkan adanya pembatasan. Asas resiprokal yang timpang sudah saatnya dikoreksi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN