Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kebun sawit. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Defrizal

Kebun sawit. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Defrizal

Sertifikasi Sawit

Minggu, 31 Oktober 2021 | 05:02 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Bertahun-tahun pelaku industri sawit berjibaku untuk menangkis berbagai serangan, tuduhan, dan kampanye negatif dari berbagai negara dan pihak-pihak tertentu yang berusaha menjatuhkan citra minyak sawit di pasar global dengan berbagai cara. Resistensi dan per lawanan itu dilakukan mereka secara terstruktur dan masif, semata karena persaingan dagang.

Segala argumen dipakai untuk menyerang sawit Indonesia. Antara lain, tuduhan bahwa sawit kita tidak dikelola secara berkelanjutan, tidak ramah lingkungan, merusak ekosistem, memunahkan satwa tertentu yang dilindungi, mempekerjakan anak di bawah umur, dan sebagainya.

Padahal, berbagai upaya dan kemajuan telah dilakukan oleh pelaku industri sawit dengan pencapaian yang luar biasa. Salah satunya adalah upaya untuk mengantongi sertifikat sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Akhir tahun ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong seluruh perusahaan anggota asosiasi tersebut, sekitar 750 perusahaan, sudah berhasil mengantongi ISPO. Hingga kini, tercatat sudah 735 perusahaan yang meraih sertifikat tersebut.

ISPO merupakan salah satu parameter industri hulu sawit di Indonesia yang dijalankan secara berkelanjutan. Upaya mendorong per usahaan sawit untuk memperoleh ISPO sudah dirintis sejak satu dekade lalu.

Mewujudkan 100% ISPO memang tidak mudah, apalagi masih ada 3,5 juta hectare (ha) sawit dari total 16 juta ha sawit yang bermasalah tumpang tindih de ngan lahan hutan. Selain itu, belakangan proses sertifikasi juga terhalang pandemi Covid- 19 maupun ter kait terbitnya UU No 11 Ta hun 2020 tentang Cipta Kerja yang menuntut penyesuaian pro sedur ISPO. Sertifikasi ISPO yang awalnya bersifat sukarela, kini menjadi wajib bagi perusahaan.

Sedangkan bagi petani atau perkebunan sawit rakyat (PSR), sertifikasi ISPO bersifat suka rela dan baru diwajibkan lima tahun ke depan, sesuai Perpres No 44 Tahun 2020 tentang Sis tem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Jika mandatori sertifikasi ISPO baru dilakukan terhadap hulu atau perkebunan, pemerintah tengah berniat me wa jibkan sertifikasi serupa untuk in dustri hilir.

ISPO menunjukkan komitmen Indonesia kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap lingkungan, terhadap petani, terhadap masyarakat sekitar, dan peduli terhadap sawit berkualitas. ISPO juga merupakan adopsi terhadap prinsip environmental, social and governance (ESG) yang sedang menjadi tren global. Sayangnya, sertifikasi ISPO belum diakui secara internasional.

Dunia internasional hanya mengakui sertifikasi Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO). Padahal, RSPO dan ISPO hanya terdapat beberapa perbedaan. Namun secara prinsip, substansi dan rohnya adalah sama, yakni upaya untuk mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan atau ramah lingkungan.

Tujuh prinsip dan indikator ISPO di industri hulu sawit meliputi legalitas usaha perkebunan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab terhadap tenaga kerja, tanggung jawab terhadap sosial dan ekonomi masyarakat, transparansi dan peningkatan usaha berkelanjutan.

Perlu digarisbawahi bahwa prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO pun telah sejalan dengan indikator yang menjadi tujuan dari program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Demi ISPO dapat diterima di pasar global, pemerintah berusaha mengharmonisasikan tujuh prinsip dan kriteria ISPO dengan 17 indikator tujuan SDGs. Dan sejauh ini, setidaknya terdapat 12 indikator SDGs yang relevan dengan prinsip kriteria ISPO. Semestinya, hal itu menjadi kekuatan Indonesia agar ISPO diakui di pasar internasional.

Pemerintah, pelaku industri sawit, dan pemangku kepentingan telah menempuh berbagai cara untuk membela sawit di dunia internasional. Langkah tersebut layak dilakukan karena industri CPO dari hulu ke hilir selama ini menjadi tulang punggung perolehan devisa, dengan nilai sekitar US$ 23 miliar tahun lalu dan tahun ini berpotensi tembus US$ 30 miliar. Negeri ini adalah produsen sawit terbesar dunia, menguasai 50% pangsa pasar global.Industri sawit juga me nyumbang 3,5% produk domestik bruto (PDB).

Setidaknya 16 juta lebih tenaga kerja langsung dan tidak langsung menggantungkan nafkah di sektor sawit. Pelaku usaha sawit telah mem berikan kontribusi signifikan ke pundi-pundi negara, lewat bea keluar dan pungutan ekspor (PE). PE yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS) nilai akumulasinya bahkan bisa melampaui Rp 63 triliun pada akhir tahun ini.

Lebih dari itu, minyak sawit juga berkontribusi besar menurunkan impor minyak, yang menjadi penyebab besarnya defisit neraca perdagangan migas Indonesia. Lewat program mandatory biodiesel dari minyak sawit B30, Indonesia bisa memangkas impor setara 9 juta kiloliter solar pada 2020, sehingga menghemat US$ 2,9 miliar atau sekitar Rp 40,6 triliun.

Pemerintah dan pelaku industri sawit perlu terus berupaya agar ISPO diakui di pasar internasional. Sebab, 70% produk sawit Indonesia dipasarkan ke luar negeri. Ke depan, tuntutan akan isu keberlanjutan di pasar ekspor semakin tinggi. Kita berharap ISPO menjadi senjata yang dapat membentengi sawit Indonesia dari serangan negara-negara lain.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com