Menu
Sign in
@ Contact
Search
Petugas mengisi  BBM kepada konsumen di sebuah SPBU. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Petugas mengisi BBM kepada konsumen di sebuah SPBU. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Jangan Naikkan Harga BBM

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:11 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Kendati harga minyak mentah terus bercokol di atas US$ 110 per barel, pemerintah mengisyaratkan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan Pertalite. Sinyal itu, setidaknya, ditunjukkan oleh rencana pemerintah menambah anggaran subsidi BBM dan kuota volume BBM bersubsidi dalam APBN 2022.

Kuota Pertalite bakal ditambah 5,4 juta kl menjadi 28,50 juta kl. Sedangkan kuota Solar bersubsidi akan ditambah 2,29 juta kl menjadi 17,39 juta kl. Adapun tambahan anggaran subsidi baru akan dibahas pemerintah dan DPR, pekan depan. Dalam APBN 2022, subsidi BBM ditetapkan Rp 11,3 triliun. Jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, anggaran berpotensi membengkak.

Penambahan anggaran dan volume BBM bersubsidi memang bukan jaminan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bisa saja harga BBM bersubsidi tetap dinaikkan namun pada level yang tidak terlalu memberatkan masyarakat karena ada tambahan subsidi. Asumsi ini cukup logis jika dikaitkan dengan harga minyak yang terus bergejolak.

Namun, jika melihat pernyataan menteri-menteri terkait, seperti menteri keuangan, menteri ESDM, menko perekonomian, dan menteri BUMN, pemerintah sepertinya lebih memilih opsi menambah anggaran subsidi BBM, alih-alih menaikkan harga solar/biodiesel bersubsidi dan Pertalite yang kini dibanderol Rp 5.150 dan Rp 7.650 per liter.

Opsi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pilihan yang tepat. Selain populis, menahan harga BBM bersubsidi adalah opsi yang paling aman bagi perekonomian nasional. Perekonomian domestik baru mulai pulih. Daya beli masyarakat masih lemah. Dunia usaha sedang tertatih-tatih bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan dengan susah payah, bisa kandas. Inflasi akan melejit. Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2% akan meleset. Angka kemiskinan dan pengangguran bakal menggelembung. Belum lagi risiko sosial yang akan ditimbulkannya.

Risiko menambah anggaran subsidi BBM jelas lebih ringan dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga minyak mentah memang menyebabkan beban subsidi membengkak. Tetapi jangan lupa, kenaikan harga minyak juga mengakibatkan penerimaan negara dari migas meningkat. Dari tambahan penerimaan migas inilah pemerintah dapat menutup anggaran subsidi BBM yang membengkak.

Untuk menambal anggaran subsidi BBM, bahkan anggaran subsidi energi keseluruhan (termasuk listrik dan elpiji 3 kg) yang totalnya Rp 134,1 triliun, pemerintah juga masih bisa menghemat pengeluaran kementerian/lembaga (K/L) atau menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) yang hingga tahun lalu mencapai Rp 144 triliun. Apalagi defisit APBN tahun ini diperkirakan lebih rendah dari target 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan kata lain, kenaikan harga minyak yang dipicu perang Rusia dan Ukraina, gangguan produksi di ladang-ladang minyak akibat cuaca ekstrem, tersendatnya pengiriman minyak karena rantai pasok global terputus selama pandemi, serta melonjaknya permintaan minyak seiring mulai pulihnya perekonomian negara-negara maju sejauh ini belum terlalu mengkhawatirkan dari sisi fiskal.

Sejujurnya, harga minyak mentah nasional (Indonesian crude price/ICP) saat ini --di level US$ 100 per barel-- tidak bisa ditoleransi karena sudah jauh di atas asumsi APBN 2022 yang dipatok US$ 63 per barel. Menaikkan harga BBM bersubsidi adalah opsi yang paling logis. Namun, karena opsi ini kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi dan APBN masih cukup kuat, sudah seyogianya pemerintah menafikan opsi penaikan harga BBM bersubsidi.

Kita juga mendorong pemerintah menempuh sejumlah langkah taktis sejalan dengan keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Paling penting, pemerintah harus menyelamatkan PT Pertamina (Persero), perusahaan milik negara yang paling terdampak oleh gejolak harga minyak.

Pertamina sudah lama mengalami ketimpangan arus kas (cashflow mismatch) yang serius karena harus membeli minyak mentah dengan harga pasar setiap hari namun piutangnya baru dibayar pemerintah beberapa tahun kemudian. Dalam empat tahun terakhir, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih.

Pertamina makin tertekan setelah harga minyak melesat hampir dua kali lipat dari asumsi APBN. Dengan kenaikan harga minyak saat ini, Pertamina terpukul dua kali. Pertama, terkena biaya dana (cost of money) karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian BBM berasal dari pinjaman. Kedua, terkena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu (time value of money/TVM).

Pertamina kian menderita karena tidak diizinkan menaikkan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax, sesuai harga pasar atau harga keekonomian. Di luar itu, Pertamina harus menjalankan program BBM Satu Harga, terutama di daerah-daerah terpencil. Bahkan, Pertamina juga memproduksi minyak dan BBM. Tahun ini, dari total produksi terangkut (lifting) minyak mentah nasional sebanyak 703 ribu bph, hampir setengahnya bakal dikontribusi Pertamina.

Jika beban-beban itu tidak segera dikurangi, Pertamina lama-kelamaan bisa ambruk. Padahal, BUMN tersebut harus mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok negeri. Keberhasilan Pertamina menjaga pengadaan dan pendistribusian BBM adalah keberhasilan menjaga fundamental ekonomi nasional.Karena BBM tersedia dalam jumlah cukup dan terdistribusi dengan baik, aktivitas ekonomi menjadi lancar. Inflasi terkendali. Maka sudah sewajarnya pemerintah mempercepat pembayaran subsidi atau kompensasi BBM kepada Pertamina.

Selain menyelamatkan Pertamina, pemerintah harus memastikan APBN tak kehilangan kemampuannya untuk bermanuver. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mengubah mekanisme subsidi dari subsisi produk menjadi subsidi langsung, sehingga BBM bersubsidi tidak salah sasaran. Bukan rahasia lagi jika sebagian penikmat BBM bersubsidi adalah orang-orang mampu. Padahal, jika subsidi diberikan langsung kepada yang berhak, pemerintah bisa menaikkan harga BBM sesuai harga pasar.

Subsidi langsung bukan saja akan membuat pengadaan dan pendistribusian BBM lebih terjamin, tapi juga menjadikan APBN lebih sehat, mengingat anggaran subsidi langsung sejatinya lebih kecil dibanding subsidi produk. Ibarat menyelam sambil minum air, kebijakan ini pun akan membuat Pertamina jauh lebih kuat.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com