Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden  Jokowi saat membagikan bantuan modal kerja (BMK)  kepada  sekitar 12 juta pedagang kecil,  di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7/2020). (Foto Ist)

Presiden Jokowi saat membagikan bantuan modal kerja (BMK) kepada sekitar 12 juta pedagang kecil, di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7/2020). (Foto Ist)

Bangkitkan Kepercayaan, Gerakkan Perekonomian

Jumat, 8 Januari 2021 | 09:32 WIB
Investor Daily

investor.id

 

Optimisme sebenarnya sudah mulai tampak di pengujung tahun lalu. Namun, terus bertambahnya kasus positif baru Covid-19 mengikis kepercayaan di awal tahun baru ini. Rumah sakit di Tanah Air pun mulai terancam kekurangan ICU, untuk pasien dengan gejala berat.

Itulah sebabnya, kalangan pebisnis maupun ekonom tidak seoptimis pemerintah. Ekonomi kuartal I tahun ini diperkirakan masih minus, meski pada kuartal II sudah membaik, mendekati nol. Ekonomi diprediksi baru akan tumbuh positif kuartal III dan keseluruhan tahun ini diproyeksikan sekitar 3,4% atau di bawah 4%.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020 yang semula diperkirakan masih berpeluang positif, kini juga sudah dipastikan terkontraksi. Indonesia belum keluar dari resesi, dengan Kementerian Keuangan merevisi perkiraan ekonomi tahun 2020 minus 2,2% sampai minus 1,7%, dari proyeksi sebelumnya minus 1,7% hingga positif 0,6%. Sementara itu, pertumbuhan kuartal I tahun lalu masih positif 2,97%, kemudian triwulan II minus dalam 5,32%, dan kuartal III minus 3,49% (year on year).

Mengapa prediksi pemerintah itu meleset? Ini karena faktor kesehatan masih menjadi masalah berat.

Itulah sebabnya, jika kini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masih optimistis ekonomi bisa tumbuh 5% tahun ini, maka tentu harus dengan prasyarat mutlak bahwa pandemi Covid-19 bisa segera ditangani. Selain itu, agar ekonomi kembali bergerak, juga perlu adanya ruang untuk mobilitas. Pasalnya, pergerakan manusia itu yang memutar kembali mesin ekonomi, meski kini sebagian sudah bertransformasi ke ekonomi digital.

Oleh karena itu, solusinya ada tiga. Pertama, pandemi harus ditangani dengan baik dengan pemerintah mempercepat vaksinasi dan tetap menegakkan protokol kesehatan, namun masih memberi ruang untuk mobilitas orang.

Kedua, pencairan dana bantuan sosial betul-betul dilakukan dengan baik. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat menengah-bawah.

Ketiga, kelas menengah-atas diminta berbelanja, mengingat kontribusinya mencapai 84% dan ekonomi kita 56-57% tergantung konsumsi dalam negeri. Kelompok ini masih menyimpan uang di bank, sehingga terjadi over liquidity luar biasa namun kredit tidak bisa disalurkan. Belanja ini tergantung pada penanganan kesehatan, sehingga mereka pulih kepercayaannya.

Artinya, apakah ekonomi bisa pulih tahun ini, masih akan tergantung kualitas kebijakan pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan. Dari sisi anggaran stimulus saja, sudah jelas harus diperbaiki, meski dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 sudah naik 7,8% dari pagu semula, menjadi Rp 403,9 triliun.

Anggaran ini dibagi dalam lima program. Pertama, anggaran bidang kesehatan Rp 25,4 triliun, yang antara lain untuk pengadaan vaksin, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboratorium, litbang, dan cadangan bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP). Kedua, program perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun, untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, dan bansos tunai selama enam bulan. Ketiga, stimulus sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah Rp 184,2 triliun, yang antara lain bertujuan mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pinjaman ke daerah, program padat karya K/L, kawasan industri, dan cadangan belanja PEN.

Keempat, insentif usaha dalam bentuk keringanan perpajakan Rp 20,26 triliun. Insentif pajak tahun ini diberikan melalui skema pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan pajak penghasilan (PPh) 22 impor, dan restitusi pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN).

Kelima, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 63,84 triliun. Untuk UMKM diberikan dalam bentuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) regular, dukungan pembiayaan, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, dan cadangan pembiayaan. Sedangkan untuk BUMN bakal disuntikkan dana dalam skema penyertaan modal negara (PMN) antara lain kepada lembaga penjaminan (LPEI) dan perusahaan pelat merah yang menjalankan penugasan seperti Hutama Karya (HK), ITDC, Pelindo III, dan Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).

Rencana itu harus segera direvisi. Misalnya untuk bansos yang hanya enam bulan harus diperpanjang menjadi 12 bulan untuk periode tahun ini, karena pelaksanaan vaksinasi yang menjadi game changer utama dijadwalkan dimulai minggu depan hingga Maret 2022.

Anggaran PC-PEN ini harus setidaknya dikembalikan minimal sama dengan tahun lalu sebesar Rp 695,2 triliun. Selain itu, dana juga harus 100% dikucurkan untuk menuntaskan penanganan pandemi Covid-19 maupun menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali ekonomi, terutama UMKM yang kini sangat terpukul. Pemerintah jangan mengulangi kesalahan tahun lalu, di mana dari anggaran PC-PEN Rp 695,2 triliun hanya terealisasi 83,4%, sehingga ekonomi gagal keluar dari resesi.

Selain pemerintah memperbaiki kebijakan fiskal, tentunya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai game changer yang kedua harus segera diimplementasi, dengan merampungkan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) Februari nanti. Peraturan pelaksana UU ini juga jangan sampai mereduksi tujuan untuk menggenjot investasi asing maupun dalam negeri, agar menyerap banyak tenaga kerja formal.

Bersamaan itu, Bank Indonesia juga perlu meneruskan pelonggaran kebijakan moneter dengan tetap menjaga stabilitas rupiah, untuk mendukung pemulihan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan juga setidaknya perlu mempertahankan kebijakan restrukturisasi utang hingga tahun depan.

Jika penanganan pandemi dan stimulus pemulihan ekonomi ini membaik, otomatis membangkitkan confidence kelas menengah-atas untuk berbelanja, sehingga tercipta demand yang kuat. Para pelaku usaha pun confidence untuk kembali berinvestasi dan ekspansi, dengan didukung kredit yang kini bunganya murah. Solusi yang mampu menggerakkan kembali mesin-mesin ekonomi inilah yang ditunggu.

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN