Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rincian Dukungan Pasti APBN untuk Pemulihan Ekonomi. (Sumber: Kemenkeu)

Rincian Dukungan Pasti APBN untuk Pemulihan Ekonomi. (Sumber: Kemenkeu)

BMPK Perlu Dilonggarkan

Investor Daily, (elgor)  Selasa, 2 Juni 2020 | 14:05 WIB

Pandemi corona virus disease 2019 atau Covid-19 menghantam semua sektor usaha. Banyak perusahaan telah mengurangi jumlah karyawan dan tidak sedikit yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak lagi memiliki arus kas (cash flow) yang cukup untuk menunjang kegiatan operasional harian maupun membayar gaji karyawannya.

Untuk menangani pandemi Covid-19 dan menjaga kesinambungan perekonomian, pemerintah telah meluncurkan tiga paket kebijakan stimulus fiskal masing-masing senilai Rp 8,5 triliun, Rp 22,5 triliun, dan Rp 405,1 triliun. Terakhir, pemerintah mengumumkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 641,17 triliun. Dana sebesar itu dialokasikan untuk tiga pos besar, yakni belanja negara Rp 427,46 triliun, pembiayaan Rp 133,52 triliun, serta tambahan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sektoral Rp 65,1 triliun. Alokasi dana PEN ini melonjak dibanding rencana awal senilai Rp 318 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Namun, kalangan pelaku usaha swasta menengah-besar menilai kebijakan stimulus maupun program PEN yang telah disiapkan pemerintah belum memadai. Sebesar Rp 34,15 triliun dana PEN dialokasikan untuk subsidi bunga kredit kepada UMKM dan masyarakat. Insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat sebesar Rp 123,01 triliun. Sementara itu, dana yang dilokasikan untuk korporasi mencapai Rp 87,59 triliun dalam bentuk penempatan dana pemerintah di perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit.

Selain itu, untuk penyertaan modal negara (PMN) kepada lima BUMN sebesar Rp 25,27 triliun, talangan investasi untuk empat BUMN senilai Rp 19,65 triliun, dan pembayaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN sebesar Rp 90,42 triliun. Jika ditotal, pemerintah mengguyur BUMN dengan dana sebesar Rp 135,34 triliun.

Aturan BMPK
Aturan BMPK

Pelaku usaha berulang kali menyatakan bahwa dana stimulus ekonomi untuk korporasi yang disiapkan pemerintah lebih lecil dari kebutuhan. Banyak bisnis yang sudah tidak beroperasi dihantam pandemi Covid-19. Pengusaha berharap pemerintah bertindak cepat dan tepat dalam membuat kebijakan stimulus bagi dunia usaha, baik untuk modal usaha, restrukturisasi utang hingga insentif nonfiskal seperti kemudahan perizinan investasi.

Pelaku usaha menyarankan pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 hingga mencapai Rp 1.600 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 400 triliun untuk penanganan aspek kesehatan, Rp 600 triliun ditujukan untuk jaring pengaman sosial, dan Rp 600 triliun sisanya diusulkan untuk menambah stimulus bagi sektor riil dan keuangan.

Kinerja bank umum
Kinerja bank umum

Pelaku usaha menilai penempatan dana pemerintah di perbankan ini pun dilakukan bukan dalam bentuk jaminan dari pemerintah sehingga risiko kredit tetap akan diambil oleh para bank perantara yang kemungkinan besar akan menolak atau sulit mengambil risiko kredit tersebut. Karena itu, dunia usaha meminta pemerintah memberikan stimulus tidak hanya dalam jumlah yang memadai tapi juga memberikan jaminan kredit.

Tidak hanya itu, pelaku usaha juga menyoroti kebijakan relaksasi oleh Otoritas Jasa Jeuangan (OJK) yang belum menyasar korporasi menengah-besar. Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 ditujukan kepada kelompok dunia usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM. Program restrukturisasi kredit yang dilakukan OJK yakni debitur mendapatkan penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga. Sementara dana subsidi bunga tersebut disediakan pemerintah.

POJK No 11/POJK.03/2020
POJK No 11/POJK.03/2020

Untuk membantu korporasi yang terkena dampak Covid-19, OJK diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan yang menyentuh korporasi menengah-besar, yakni dengan memberi kelonggaran (relaksasi) batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Dengan pelonggaran BMPK, korporasi yang mengikuti restrukturisasi perbankan dimungkinkan untuk mendapatkan dana segar (top up) untuk memutar kembali roda bisnis mereka.

Tidak hanya kalangan dunia usaha, pelonggaran BMPK ini juga mendapat dukungan parlemen. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam sebuah acara diskusi lewat aplikasi Zoom di stasiun Beritasatu TV pada akhir pekan lalu mendorong adanya relaksasi pemberian kredit kepada korporasi. Dia meminta OJK memberikan kelonggaran BMPK agar dunia usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan likuiditas. Di sisi lain, bank tidak melanggar ketentuan BMPK seperti diatur dalam POJK Nomor 38 Tahu 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Perkembangan kredit per sektor inudtri
Perkembangan kredit per sektor inudtri

Dalam POJK itu disebutkan bahwa BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait dan modal inti (tier 1) bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank, BMPK ditetapkan 10% dari modal bank. Sedangkan BMPK kepada selain pihak terkait dengan bank sebesar 25% dari modal inti, dan BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan sebesar 30% dari modal bank.

Semua sektor yang ada dalam perekonomian nasional menderita akibat hantaman pandemi Covid-19, sehingga membutuhkan penanganan cepat. Selain meningkatkan kucuran dana stimulus dari pemerintah untuk restrukturisasi kredit korporasi, dukungan kebijakan relaksasi BMPK juga ditunggu pelaku usaha. Namun, tentunya, kebijakan pelonggaran BMPK harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola (governance) yang baik guna menghindari pelanggaran dan moral hazard.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN