Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi transaksi perdagangan aset kripto. ( Foto: Istimewa )

Ilustrasi transaksi perdagangan aset kripto. ( Foto: Istimewa )

Bursa Kripto

Selasa, 2 Maret 2021 | 22:50 WIB
Investor Daily

Indonesia akan memiliki bursa berjangka yang akan menaungi perdagangan aset kripto (crypto asset) atau aset digital. Digital Future Exchange (DFX) tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi pada kuartal III tahun ini.

Kehadiran DFX diyakini akan memberikan banyak pilihan investasi bagi masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto di dalam negeri.

Pendirian DFX saat ini dalam tahap proses perizinan ke Kementerian Perda gangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada saat bersamaan, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sedang menyiapkan infrastruktur pendukungnya seperti teknologi informasi, ketentuan syarat permodalan, dan lainnya.

Sementara Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) berkolaborasi dengan 11 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti akan menjadi anggota komite bursa di DFX. Kehadiran DFX merupakan terobosan sangat penting di tengah upaya pemulihan ekonomi.

Kehadiran DFX akan membantu mempercepat perputaran ekonomi di Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung. DFX juga diharapkan akan membantu masyarakat untuk lebih melek investasi dan tidak terjadi capital outflow untuk bertransaksi di bursa sejenis di luar negeri.

Pemerintah pun tidak tinggal dalam mendukung perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang sangat dinamis ini. Pemerintah telah memberikan ruang pengembangan usaha inovasi komoditas digital, kepastian dan perlindungan hokum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut melalui sejumlah peraturan yang diterbitkan Bappebti. Keseriusan pemerintah dalam membangun bursa berjangka aset kripto ditandai dengan terbitnya Peraturan Bappepti No 5 Tahun 2019 tentang Ke tentuan Teknis Penyelenggaraan Pa sar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam aturan ini dinyatakan aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Sementara pedagang fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto. Pelanggan aset kripto adalah pihak yang menggunakan jasa pedagang aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Untuk memastikan keamanan perdagangan, pelanggan aset kripto atau investor bisa memilih pedagang aset kripto yang telah terdaftar atau diberikan izin operasional, ser ta diawasi Bappebti. Saat ini sudah ada 13 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti. Sementara aset-aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa sudah ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria. Salah satu kriteria tersebut adalah telah mendapat perizinan dari Bappebti guna memberi perlindungan pada para investor.

Mengenai aset-aset kripto apa saja yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka, dapat mengacu Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dari total 8.472 aset kripto yang beredar di dunia.

Dengan demikian, untuk produk yang tidak masuk dalam daftar tersebut wajib dilakukan delisting. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital.

Regulasi ini juga untuk meningkatkan ke pastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto. Selain itu untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Patut diakui, potensi pasar kripto di Indonesia sangat besar. Pada 2015, pasar kripto di Indonesia hanya 0,1 juta orang.

Sebagai perbandingan, pada waktu yang sama di Amerika Serikat mencapai 1,8 juta atau 0,8% dari populasi sebanyak 328 juta. Lalu pada 2020, pasar kripto mencapai 0,8% populasi di Indonesia atau mencapai 2 juta orang.

Pasar kripto di Indonesia akan terus berakselerasi mengikuti perkembangan pasar kripto global. Penetrasi pasar kripto di Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 28 juta orang atau 10% dari populasi sebanyak 276 juta. Pasar kripto akan memberikan keuntung an yang signifikan bagi investor se iring dengan regulasi dan ketentuan yang dibuat pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan kepada investor.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN