Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Patroli Keamanan ditingkatkan selama penerapan PSBB di Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Patroli Keamanan ditingkatkan selama penerapan PSBB di Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Dilema PSBB

Investor Daily, (elgor)  Kamis, 28 Mei 2020 | 11:50 WIB

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata bak buah simalakama. Di satu sisi, PSBB harus diterapkan demi mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas. Di sisi lain, penerapan PSBB telah menimbulkan stagnasi ekonomi.

Akibat yang ditimbulkan PSBB bahkan bisa lebih dahsyat dari virus corona itu sendiri. Jika PSBB terus diberlakukan, apalagi jika sampai diperluas ke seluruh provinsi, perekonomian nasional tahun ini bisa minus. Konsekuensinya, angka pengangguran dan kemiskinan bakal membengkak.

Dalam kalkulasi pemerintah, jumlah penduduk miskin bertambah 2 juta orang pada akhir 2020, dari posisi 24,79 juta orang (9,22%) pada September 2019. Jumlah penganggur diestimasikan naik 4,2 juta orang dibanding posisi Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang (4,99%).

Sejauh ini sudah 81 atau 16% dari 514 kabupaten dan kota (termasuk kabupaten dan kota administrasi) di Indonesia yang menerapkan PSBB. Dari 34 provinsi, baru empat yang secara total menerapkan PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontolo.

Masa PSBB di Jakarta diperpanjang sampai 22 Mei 2020. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Mall tutuo di masa PSBB di Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Ancaman membengkaknya angka pengangguran dan kemiskinan sudah di depan mata. Sekitar 2 juta pekerja, terutama di sektor manufaktur, transportasi, pariwisata, dan ritel sudah dirumahkan dan di-PHK. Itu belum termasuk para pekerja informal, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak lagi bisa mengais rezeki akibat PSBB.

Pukulan yang dialami para pekerja informal, terutama pelaku UMKM, bisa berakibat fatal bagi perekonomian nasional. Sebab jumlah pekerja informal di negeri ini lebih banyak dibanding pekerj  formal, yaitu 70,49 juta (55,72%) berbanding 56,02 juta orang (44,28%).

Bisa dipahami jika pemerintah berencana melonggarkan atau mencabut PSBB secara bertahap. Pemerintah menggunakan terminologi new normal (kenormalan baru atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi).

Dalam new normal, kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat dibuka, namun mengacu pada protokol kesehatan. Keputusan pemerintah untuk 'berdamai' atau berbagi tempat dan kehidupan dengan virus corona, cukup logis. Itulah tindakan paling rasional untuk mencegah perekonomian runtuh selama vaksin anti-Covid belum ditemukan.

Dalam skenario pemerintah, mulai 8 Juni 2020, toko, pasar dan mal boleh buka, namun dengan pembatasan dan protocol ketat. Mulai 6 Juli, sejumlah kegiatan bisnis, seperti restoran, kafe, bar, tempat gym, kegiatan luar ruang (outdoor) dibuka bertahap dengan protokol ketat. Traveling ke luar kota juga dibuka dengan pembatasan jumlah penerbangan.

Pemerintah, berdasarkan scenario tersebut, baru akan membuka tempat atau kegiatan ekonomi dalam skala besar pada 20 dan 27 Juli 2020. Pada akhir Juli atau awal Agustus 2020, seluruh kegiatan ekonomi dibuka, namun tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan serta kesehatan yang ketat.

Pelonggaran atau pencabutan PSBB secara bertahap adalah angin segar bagi dunia usaha. Dalam hitung-hitungan para pengusaha, jika PSBB terus diberlakukan hingga kuartal III tahun ini, sejumlah sektor industri bakal kolaps. Jumlah penganggur bakal menggelembung 2-3 kali dari estimasi pemerintah.

TNI Polri dikerahkan untuk persiapan New Normal. Foto: SP/Joanito De Saojoao
TNI Polri dikerahkan untuk persiapan New Normal. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Rencana pemerintah membuka PSBB bisa dimengerti. PSBB bukan saja menyebabkan laju perekonomian tersendat, bahkan surut ke belakang, tapi juga mengakibatkan Rp 1.500 triliun dana stimulus yang digelontorkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak efektif. Likuiditas yang dipompakan BI ke perbankan bisa 'mubazir' jika sektor riilnya mandek.

Restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan keringanan pajak yang diberikan pemerintah dan OJK hanya mampu menahan atau memperlambat kejatuhan dunia usaha, tetapi tidak akan mampu membangkitkan mereka. Namun, kita perlu mengingatkan bahwa pelonggaran PSBB harus dilakukan secara bertahap, cermat, dan hatihati, dengan protocol terukur, sesuai masing-masing sektor.

Pelonggaran PSBB secara serampangan justru akan memicu gelombang kedua pandemi Covid- 19 yang jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Pelonggaran  PSBB bisa dimulai dari sektor-sektor yang memiliki daya lenting (resilience) tinggi, misalnya sektor berbasis keunggulan daerah.

TNI Polri dikerahkan untuk persiapan New Normal. Foto: SP/Joanito De Saojoao
TNI Polri dikerahkan untuk persiapan New Normal. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Pelonggaran PSBB juga harus diselaraskan dengan stimulus. Karena itu, infrastruktur stimulus –sistem, instrumen, dan paying hukumnya—harus sudah siap sebelum PSBB dilonggarkan. Terlepas dari dilema PSBB, kita menyayangkan perilaku sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan PSBB dan menganggap remeh Covid-19. Protokol penanganan Covid-19 masih dianggap angin lalu meski jumlah korban corona terus bertambah.

Keputusan Presiden Jokowi meminta aparat TNI/Polri diterjunkan ke titik-titik keramaian di provinsi dan kabupaten/ kota yang sudah memberlakukan PSBB sungguh tepat. PSBB yang dilaksanakan di DKI Jakarta mulai 10 April --daerah lain menyusul kemudian-- tak akan efektif jika diterapkan tanpa tangan besi.

Jangan lupa, kepatuhan terhadap PSBB adalah 'tiket' menuju new normal. Sebab syarat untuk melonggarkan atau mencabut PSBB adalah penurunan tren kasus corona ke level yang rendah, dengan angka reproduksi efektif (Rt) virus di bawah 1,0. Penurunan tren hanya terjadi jika PSBB dilaksanakan secara benar, utuh, dan konsisten.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN