Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ruang Ritel. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Ruang Ritel. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Kelas Menengah Penyelamat Ekonomi

Kamis, 10 September 2020 | 10:38 WIB
Investor Daily

Bangsa Indonesia banyak 'berutang budi' kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat krisis moneter 1998 mengharu biru perekonomian nasional dan menumbangkan perusahaan- perusahaan besar (korporasi), UMKM tampil sebagai bumper. Berkat UMKM, nadi ekonomi di akar rumput (grassroot) tetap berdenyut, sehingga jantung perekonomian nasional bisa terus berdetak.

Kini, menghadapi badai Covid-19, UMKM tak bisa lagi menjadi 'pahlawan' krisis. Alih-alih menjadi penyelamat, justru UMKM-lah yang paling menderita akibat Covid. Minimnya aktivitas ekonomi akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah memasung UMKM. Mereka terbelenggu. Buntu. UMKM yang dulu dikenal memiliki daya lenting (resilient) tinggi, kini tak bertaji.

Berdasarkan survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 70% UMKM di Indonesia setop produksi akibat Covid. Jika UMKM tak bisa lagi menjadi 'pahlawan' krisis, siapa kini yang dapat diandalkan untuk menyelamatkan per ekonomian nasional dari krisis akibat Covid?

Jawabannya adalah kelas menengah. Kelas menengah bukan saja bisa menjadi bumper krisis, tapi juga menjadi motor kebangkitan ekonomi nasional setelah tiarap akibat pandemi. Laporan Bank Du nia tahun 2019 berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class yang dipublikasikan akhir Januari lalu menyebutkan, di Indonesia terdapat sekitar 52 juta penduduk kelas menengah.

Berarti satu dari li ma penduduk negeri ini masuk kelas menengah, yaitu kelas yang aman dari risiko jatuh ke kelas miskin atau kelas rentan, dengan nilai konsumsi Rp 1,2 juta sampai Rp 6 juta per bulan.

Survei Bank Dunia juga mengungkapkan, uang Rp 6 juta per bulan yang dihabiskan kelas menengah Indonesia umumnya digunakan untuk jalan-jalan, membeli hal-hal yang berkaitan dengan hiburan, dan membeli mobil. Sekitar 40% kelas menengah Indonesia lebih suka bepergian (traveling) untuk bersenang- senang dengan frekuensi 1,4 perjalanan per tiga bulan.

Menurut Bank Dunia, sekitar ¼ kelas menengah di Indonesia punya mobil. Pada lapisan kelas menengah 1, kepemilikan mobil mencapai lebih dari 20% dan pada lapisan kelas menengah 2 sekitar 60%.

Sedangkan pada kelas atas, kepemilikan mobil mencapai 80%. Hasil survei Bank Dunia sepintas lalu mungkin terdengar naif dan sarkastis. Namun, jika didalami lebih seksama, ada sisi positif dari perilaku kelas menengah Indonesia yang suka travelling dan bersenang-senang, walau mungkin nilai konsumsi mereka tak sebanding dengan penghasilannya.

Kelas menengah bisa menjadi motor pemulihan ekonomi Indonesia. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana caranya agar kelas menengah bisa tetap jalan-jalan, berwisata, dan berbelanja, dengan tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi.

Dengan demikian, di satu sisi, roda eko nomi dapat bergerak. Di sisi lain, p nyebaran pandemi dapat dicegah. Peran kelas menengah dalam mendongkrak perekonomian nasional tidak bisa dipandang remeh. Dengan asumsi 52 juta penduduk kelas menengah di Tanah Air membelanjakan uangnya Rp 3 juta per orang per bulan saja, berarti nilai konsumsi mereka mencapai Rp 156 triliun setiap bulan.

Jika mereka berbelanja di tempat wi sata, para pelaku UMKM, seperti penjual cendera mata, konveksi, batik, dan restoran akan bergairah. Hotel atau penginapan akan terisi kembali.

Sektor transportasi akan menggeliat. Industri makanan dan minuman bakal bangkit. Industri-industri ikutannya akan ikut bergerak. Nilai belanja kelas menengah akan menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar jika pemerintah cermat dan jeli membelanjakan APBN. Ada sekitar Rp 1.500 triliun angg aran yang harus dibelanjakan pemerintah pusat dan daerah dalam dua kuartal ke depan, atau Rp 250 triliun per bulan. Jika digabungkan dengan nilai konsumsi kelas menengah, jumlahnya akan mencapai Rp 406 triliun per bulan.

Di sinilah dituntut kejelian dan kreativitas pemerintah dalam membelanjakan APBN, khususnya belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,20 triliun.

Dana APBN yang dibelanjakan pemerintah harus bisa menjadi stimulant bagi belanja ke las menengah, agar menghasilkan konsumsi domestic yang berkualitas, sehingga mampu me-leverage pertumbuhan ekonomi.

Agar perekonomian nasional terhindar dari jurang resesi, pemerintah mau tidak mau harus mendorong konsumsi do mestik, baik konsumsi rumah tangga (masyarakat) maupun konsumsi pemerintah, yang dalam struktur pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pengeluaran masing-masing berkontribusi 57,85% dan 8,67%.

Dalam kondisi pandemi yang masih berkecamuk seperti sekarang, hampir mustahil pemerintah mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor yang kontribusinya terhadap struktur PDB pengeluaran mencapai 30,61% dan 15,69%.

Untuk mengoptimalkan konsumsi domestik, pemerintah juga tak boleh berkompromi dengan protokol kesehatan. Relaksasi PSBB harus tetap diikuti protokol kesehatan yang ketat agar tidak muncul gelombang kedua (second wave) pandemi. Semua kerja keras untuk memulihkan ekonomi bakal buyar jika muncul gelombang kedua pandemi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Jakarta Globe

BAGIKAN