Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tindak korupsi. Foto ilustrasi: beritasatu.com

Tindak korupsi. Foto ilustrasi: beritasatu.com

Menangkal Praktik Korupsi di BUMN

Rabu, 3 Maret 2021 | 07:15 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Korupsi masih menjadi musuh bebuyutan bangsa ini. Tahun lalu, skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di level 37 (0 sangat korup,100 sangat bersih), turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia, menurut Transparency International Indonesia (TII), berada di peringkat ke-102 dari 180 negara. Di Asean, Indonesia berada di peringkat ke-5, di bawah Singapura (skor 85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).

Di Indonesia, orang mudah tergoda untuk melakukan korupsi karena tata kelola yang baik (good governance) masih sulit dipraktikkan, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun di korporasi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN). Itu sebabnya, peringkat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) Indonesia masih rendah, selalu di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Maka kita, dengan suka cita dan penuh harap, menyambut positif langkah Kementerian BUMN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah, menangkal, dan memberantas korupsi di BUMN. KPK pada Selasa (2/3) menandatangani perjanjian kerja sama dengan 27 BUMN mengenai penanganan pengaduan korupsi melalui whistleblowing system (WBS) terintegrasi.

Komitmen BUMN untuk memerangi korupsi patut diapresiasi. Sebab, selain dituntut menjalankan roda bisnis secara sehat dan berkesinambungan, BUMN mengemban tugas sebagai agen pembangunan (agent of development). Dengan demikian, barang dan jasa yang dihasilkannya harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. BUMN bahkan harus menjadi stimulan bagi sektor swasta.

Godaan untuk terjerumus dalam paktik korupsi di BUMN sungguh kuat. Buktinya, hingga kini terdapat 159 kasus korupsi di perusahaan-perusahaan milik negara. Dari jumlah itu, 53 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah kasus yang membelit BUMN dikategorikan sebagai kejahatan korporasi di pasar modal, misalnya megaskandal Jiwasraya dan Asabri yang ditengarai merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Kita juga mengapresiasi rencana Menteri BUMN menerbitkan peraturan menteri (permen) yang akan mendukung pencegahan dan penanganan korupsi di BUMN, salah satunya yang berkaitan dengan penyertaan modal negara (PMN). Permen tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi serta memberikan batasan yang jelas dan tegas antara kegiatan bisnis murni dan penugasan negara.

Sudah cukupkah langkah-langkah tersebut untuk menyelamatkan uang negara dan mengawal kesinambungan bisnis perusahaan-perusahaan pelat merah? Tentu saja belum. Saat ini terdapat 113 BUMN, terdiri atas 14 BUMN berbentuk perum, 83 BUMN berbentuk persero, dan 16 BUMN berupa persero terbuka (PT). Berarti, yang sudah bekerja sama dengan KPK baru sekitar 24%-nya.

Selain itu, yang menjalin kerja sama dengan KPK umumnya adalah BUMN-BUMN besar. Beberapa di antaranya merupakan perusahaan tercatat di bursa saham (listed company), yang memang wajib melaksanakan GCG. Dengan demikian, masih ada PR besar bagi Kementerian BUMN untuk memaksa BUMN-BUMN lainnya mengikat kerja sama dengan KPK secara formal.

Bekerja sama dengan KPK memang bukan jaminan untuk terbebas dari praktik korupsi, bahkan di BUMN berstatus perusahaan terbuka (Tbk) sekalipun. Namun, paling tidak, kerja sama itu akan memberikan dukungan moril bagi segenap insan BUMN, dari level teratas hingga level terbawah, untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya menyelamatkan uang negara, baik melalui WBS terintegrasi yang difasilitasi KPK, maupun lewat penerapan GCG di segala lini.

Kita sering kali lupa bahwa pelaksanaan GCG, termasuk di BUMN, adalah senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan rasuah dan menjaga kesinambungan bisnis perusahaan. Penerapan GCG juga mujarab menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pelanggaran GCG di kalangan korporasi punya andil besar dalam krisis moneter 1997-1998 yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia.

Kerja sama BUMN dengan KPK seyogianya juga dapat membantu Kementerian BUMN mempercepat transformasi di perusahaan-perusahaan milik negara dan mencetak SDM-SDM berintegritas di seluruh tingkatan. Kerja sama itu pun diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai yang menjadi 'kredo' Kementerian BUMN saat ini, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). AKHLAK harus diimplementasikan dalam dunia nyata, bukan hanya indah di atas kertas dan garang di atas podium.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN