Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Warga mencari informasi mengenai produk asuransi AXA Mandiri menggunakan tablet, di Bojongsari, Depok. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Warga mencari informasi mengenai produk asuransi AXA Mandiri menggunakan tablet, di Bojongsari, Depok. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Mendesak, Lembaga Penjamin Polis

Senin, 15 Maret 2021 | 10:05 WIB
Investor Daily

Empat tahun telah berlalu. Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang diamanatkan UU belum juga beroperasi. Dalam pada itu, nasabah asuransi yang menjadi korban salah kelola perusahaan asuransi terus berjatuhan. Hingga saat ini, pembentukan LPP masih dalam tahap wacana. Diskusi dari gedung ke gedung. Tidak tampak usaha serius untuk mengakselerasi pembahasan pembentukan lembaga yang penting ini.

Pendirian LPP sudah diamanatkan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bab XI UU ini mengatur tentang perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Pada pasal 53 disebutkan, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis (ayat 1). Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU (ayat 2). UU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama tiga tahun sejak UU ini diundangkan (ayat 4). Itu artinya, selambatnya, pada tahun 2017, LPP sudah terbentuk.

Sedang pada pasal 54 disebutkan, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi (ayat 1). Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparsial (ayat 2).

Tidak jelas alasan lambannya pembentukan LPP. Yang pasti, sudah banyak air mata yang tertumpah. Korban salah kelola di perusahaan asuransi sudah berjatuhan. Yang menyedihkan, korban terbanyak perusahaan asuransi bukankah golongan menengah-atas yang memiliki dana besar, melainkan kaum jelata dengan pengeluaran di bawah Rp 500.000 per kapita per bulan. Asurans pendidikan yang dibayar selama 15 tahun berujung gigit jari. Klaim tidak bisa dibayar oleh perusahaan asuransi.

Tengoklah masalah yang mendera 2,85 juta nasabah AJB Bumiputera. Meski sudah mencuat sejak awal 2000-an, kasus Bumiputera seperti dibiarkan. Ibarat penyakit, kasus Bumiputera seakan diharapkan sembuh sendiri meski nyatanya perusahaan asuransi yang didirikan para guru tahun 1912 ini tak punya imunitas untuk mengalami selfhealing.

Meski memiliki aset Rp Rp 10,1 triliun, kewajiban Bumiputera sudah membengkak hingga Rp 30,42 triliun. Ekuitas negatif Rp 20,44 triliun. Nasib 2,85 juta nasabah tidak jelas. Mereka adalah dua juta nasabah perorangan dan 847.246 peserta asuransi kumpulan. Klaim jatuh tempo ratusan ribu nasabah tidak bisa dibayar. Mayoritas nasabah hanya memiliki klaim di bawah Rp 25 juta. Tapi, klaim hasil premi yang dibayar selama lebih dari 15 tahun itu tidak bisa dicairkan.

Pemerintah menolak bail out kewajiban Bumiputera untuk menyelamatkan nasabah. Tidak ada jalan lain bagi manajemen Bumiputera selain menjual aset. Tapi, penjualan aset pun ada batasnya, apalagi nilai aset yang jauh di bawah kewajiban. Badan hukum Bumiputera yang berbentuk mutual tidak memungkinkan masuknya investor baru. Bumiputera seperti dibiarkan.

Nasabah Jiwasraya lebih beruntung. Polis nasabah direstrukturisasi dan dialihkan ke perusahaan baru, yakni Indonesia Financial Group (IFG Life). Hingga 8 Februari 2021, sekitar 52% atau 109.091 nasabah korporasi dan 10% atau 23.848 nasabah ritel Jiwasraya mengikuti program restrukturisasi polis.

Masalah Jiwasraya berawal dari gagal bayar polis produk saving plan pada Oktober 2018. Nilai klaim 2.000 nasabah yang tak bisa dibayar sebesar Rp 802 miliar. Hingga November 2020, utang jatuh tempo 69.445 nasabah Jiwasraya mencapai Rp 19,3 triliun. Total kewajiban Jiwasraya mencapai Rp 54,4 triliun, sedang ekuitas negatif Rp 38,6 triliun.

Meski tidak sebesar AJB Bumiputra dan Jiwsasraya, kasus gagal bayar banyak dialami nasabah di sejumlah perusahaan asuransi. Nasabah ASABRI, misalnya, kini lagi gelisah karena insovensi yang melanda asuransi sosial para anggota TNI itu. Penyebab utama umumnya sama, yakni masalah buruknya governance atau tata kelola. Perusahaan asuransi kurang menunjukkan transparansi, fairness, accountability, dan responsibility.

Sambil membenahi tata kelola, LPP perlu segera dibentuk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf pembentukan OJK, melainkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kita berharap, Kemenkeu segera mengajukan pembentukan LPP untuk dibahas bersama wakil rakyat di DPR.

Mengingat modalnya yang mencapai Rp 4 triliun, ada pihak yang menyarankan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga penjamin dana nasabah bank yang mulai beroperasi 22 September 2005, juga menjamin pemegang polis asuransi. LPS dinilai sudah cukup berpengalaman dalam menjamin dana nasabah bank. Jika nantinya juga menjamin pemegang polis, LPS sudah cukup siap. Namun, ada juga yang menyarankan sebuah LPP terpisah agar lebih fokus.

Bagi nasabah asuransi yang selama ini menderita akibat gagal bayar, sebuah LPP tersendiri atau LPP yang menjadi bagian dari LPS bukanlah isu penting. Mereka hanya membutuhkan satu hal, yakni penjaminan. Sebagaimana dana nasabah bank, nasabah asuransi pun harus diproteksi. Pada saat jauh tempo, klaim harus dibayar. Jika perusahaan asuransi tidak mampu, tanggung jawab diambil oleh LPP. Yang dilindungi adalah produk asuransi yang didominasi unsur proteksi.

Penetrasi asuransi masih minim. Baru satu dari 17 orang Indonesia yang memiliki produk asuransi jiwa. Berbeda dengan perbankan yang didatangi oleh nasabah, asuransi justru harus aktif mencari dan meyakinkan nasabah lewat para agen. Kondisi ini menunjukkan betapa sulitnya seseorang menjadi nasabah asuransi. Karena itu, setelah menjadi nasabah asuransi, nasib mereka janganlah disia-siakan.

Pemerintah wajib menunjukkan keseriusan melindungi nasabah asuransi sekaligus mendorong sosialisasi asuransi lewat pembentukan LPP. Lebih cepat, lebih baik.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN