Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung BI

Gedung BI

Menguji Sikap Dovish BI

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:00 WIB
Investor Daily

Di tengah kekhawatiran terjadinya gejolak di pasar finansial akibat rencana kenaikan suku bunga The Fed, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mematok BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5% untuk ke-12 kalinya pada Kamis (20/1) kemarin. BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility di level 2,75% dan 4,25%.

Keputusan BI mempertahankan sku bunga acuan di level terendah sepanjang sejarah sejak Februari 2021 adalah bukti bahwa kebijakan Bank Sentral Indonesia tidak harus 'mengekor' kebijakan Bank Sentral AS, The Fed. The Fed diperkirakan menaikkan Fed funds rate (FFR) sebanyak empat kali sepanjang tahun ini, mulai Maret. BI selama ini menempuh strategi antisipatif atau lebih maju (pre-emptif dan ahead the curve).

Keputusan mempertahankan BI7DRR juga menunjukkan bahwa BI konsisten dengan kebijakannya. Sejak akhir tahun silam, BI secara tegas menyatakan bakal mempertahankan kebijakan suku bunga rendah (dovish) sampai muncul sinyal yang jelas, seperti kenaikan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam kalkulasi BI, sinyal itu kemungkinan baru muncul pada kuartal III-2022.

Alih-alih menaikkan BI7DRR, BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan giro wajib minimum (GWM) rupiah bertahap untuk bank umum konvensional. Mulai 1 Maret 2022, GWM yang saat ini 3,5% dinaikkan 150 bps menjadi 5% dengan pemenuhan harian 1% dan rata-rata 4%. Mulai 1 Juni, GWM naik 100 bps menjadi 6% dengan pemenuhan harian 1% dan rata-rata 5%. Selanjutnya mulai 1 September, GWM naik 50 bps menjadi 6,5% dengan pemenuhan harian 1% dan rata-rata 5,5%.

Bank umum syariah (BUS) dan bank unit syariah (UUS) tak luput dari normalisasi BI. Mulai 1 Maret 2022, GWM rupiah BUS dan UUS yang kini dipatok 3,5% naik 50 bps menjadi 4% dengan pemenuhan harian 1% dan rata-rata 3%. Mulai 1 Juni 2022, GWM naik 50 bps menjadi 4,5% dengan pemenuhan harian 1% dan rata-rata 3,5%. Lalu mulai 1 September 2022, GMW naik 50 bps menjadi 5% dengan pemenuhan harian 1% dan rata-rata 4%.

Di luar kemandirian dan konsistensi, keputusan BI mempertahankan bunga acuan dan memperketat likuiditas perbankan lewat penaikan GWM rupiah secara bertahap adalah bukti bahwa BI tak ingin gegabah merespons pasar. Sebelum menempuh kebijakan suku bunga cenderung tinggi (hawkish), BI ingin memastikan terlebih dahulu sinyal-sinyal yang muncul itu benar adanya, bukan semu. BI tak ingin terjebak strategi pre-emptif dan ahead the curve yang salah.

Langkah BI menaikkan GWM juga menunjukkan bahwa BI lebih fokus ke dalam negeri dibanding ke luar. Bank sentral ingin memastikan likuiditas yang dipompakan perbankan di dalam negeri lebih proporsional. Dengan demikian, saat likuiditas global mengetat akibat kenaikan FFR, ekonomi Indonesia tidak terguncang kendati terjadi arus modal keluar (capital outflow) atau pembalikan modal asing (sudden reversal).

Meski berupaya melakukan normalisasi, BI sesungguhnya masih mendorong likuiditas secara selektif ke sektor riil. Buktinya, BI tetap memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif guna meningkatkan kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Mulai 1 Maret 2022, BI memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas dan pembiayaan inklusif. Juga kepada bank yang memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban GWM harian sampai 100 bps.

Keputusan BI untuk tidak terburu-buru menaikkan bunga acuan bisa dipahami. Pemulihan ekonomi nasional sejauh ini masih melaju di jalur yang benar (on the right track). Jika tahun lalu pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 3,2-4% maka tahun ini bisa jauh lebih tinggi di level 4,7-5,5%. Laju inflasi pun tetap rendah. Inflasi bulanan pada Desember 2021 mencapai 0,57%, dengan tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember 2021) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,87%. Inflasi 2022 diperkirakan terjaga pada kisaran 3%±1%.

Lantas, apakah semuanya dalam kondisi baik-baik saja? Tentu saja tidak. Ekonomi Indonesia tetap berisiko meski rencana kenaikan suku bunga The Fed kali ini lebih terukur dan sudah masuk kalkulasi pasar. Salah satu indikasinya adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 19 Januari 2022 melemah 0,77% secara point to point dan 0,01% secara rata-rata dibandingkan level Desember 2021. Tekanan terhadap rupiah diperkirakan berlanjut akibat capital outflow.

Tanda-tanda capital outflow mulai terasa. Meski investor asing di pasar saham masih mencatatkan pembelian bersih Rp 5,03 triliun selama tahun berjalan (year to date/ytd), tidak demikian yang terjadi di pasar surat berharga negara (SBN). Kepemilikan asing di SBN per 19 Januari 2022 berkurang Rp 4,64 triliun dibanding posisi 3 Januari 2022, yaitu dari Rp 893,60 triliun menjadi Rp 888,96 triliun.

Kepemilikan asing di SBN bisa terus menyusut seiring meningkatnya imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) akibat kenaikan inflasi sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi Negeri Paman Sam. Obligasi pemerintah AS tenor 5 tahun dan 10 tahun saat ini berada di level 1,62% dan 1,83%, dibanding awal Januari 2022 di posisi 1,37% dan 1,63%.

Kenaikan yield obligasi pemerintah AS akan membuat yield SBN tak lagi menarik. SBN seri benchmark tenor 5 tahun dan10 tahun saat ini berada di level 5,17% dan 6,38%. Semakin tipis selisih yield SBN dengan US Treasury, semakin besar pula peluang asing untuk melepas SBN. Saat investor asing ramai-ramai melepas portofolionya, saat itu pula rupiah dalam tekanan.

Pelemahan rupiah secara masif bisa berdampak luas, salah satunya memicu inflasi barang impor (imported inflation). Padahal, pemerintah dan BI sedang berupaya keras menangkal inflasi agar daya beli masyarakat tidak tergerus dan pemulihan ekonomi tetap berlanjut. Nilai tukar rupiah yang lemah dan tidak stabil juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Kita jelas tidak menginginkan skenario buruk terjadi. Kita berharap normalisasi likuiditas lewat penaikan GWM bukan sekadar untuk menyerap 'likuiditas berlebih' setelah BI menggelontorkan quantitative easing (QE) ke perbankan senilai Rp 147,83 triliun pada 2021 dan Rp 5,93 triliun pada 2022 (hingga 18 Januari 2022) di tengah tetap seretnya penyaluran kredit.

Kita juga berharap keputusan BI mempertahankan rezim bunga rendah adalah pilihan yang tepat. Karena itu, kita mendukung BI tetap konsisten dengan kebijakan dovish-nya, sampai situasi benar-benar memaksanya untuk berubah haluan. Konsistensi BI diperlukan bukan saja untuk mengawal momentum pemulihan ekonomi, tapi juga untuk menjaga kredibilitas BI sendiri. Bukankah kebijakan yang mudah berubah-ubah adalah sinyal buruk bagi pasar?

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN