Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Galeri UMKM di bandara Angkasa Pura I

Galeri UMKM di bandara Angkasa Pura I

Menyelamatkan UMKM

Kamis, 7 Januari 2021 | 07:00 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Stimulus fiskal, stimulus moneter, dan stimulus sektor keuangan yang gencar dipompakan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Tahun lalu, kredit perbankan diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 2%.

Tahun ini pun, penyaluran kredit perbankan masih dibayang-bayangi sejumlah risiko. Setelah tiarap pada 2020, dunia usaha diyakini tak akan langsung bangkit. Itu artinya, bank-bank masih kesulitan mengucurkan kredit kepada sektor riil yang kondisinya belum pulih. Para bankir akan tetap berhati-hati agar terhindar dari risiko kredit macet.

Padahal, nasib pemulihan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh penyaluran kredit, khususnya kredit kepada dunia usaha. Pandemi Covid telah menyebabkan dunia usaha terpuruk. Para pengusaha butuh suntikan modal kerja untuk kembali bangkit. Jika tidak diberi kredit, mereka akan tiarap selama-lamanya.

Kita menyambut baik usulan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beromzet Rp 5 miliar ke bawah per tahun diberi fasilitas penghapusan kredit macet dan akses mendapatkan kredit baru. Usulan Himbara bisa menjadi solusi penting untuk mendongkrak pertumbuhan kredit. Bila kredit mengalir deras, terutama ke sektor UMKM, ekonomi yang tahun lalu diperkirakan minus 1,7% hingga minus 0,6% akan pulih lebih cepat.

Penyaluran kredit kepada para pelaku UMKM menentukan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan, mengingat korban paling banyak dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid adalah pelaku UMKM. Paling penting, kebangkitan sektor UMKM akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

UMKM yang berjumlah sekitar 65 juta, berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional. UMKM menyerap 89,2% dari total tenaga kerja dan menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja. UMKM juga menyumbang 60,34% terhadap total produk domestik bruto (PDB) nasional, 14,17% terhadap total ekspor, dan 58,18% terhadap total investasi. Menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Sepintas lalu, usulan Himbara mungkin terdengar “ekstrem”. Namun, jika ditelusuri lebih seksama, usulan tersebut sungguh logis dan bisa dipahami. Tahun lalu, pemerintah bersama BI dan OJK sudah habis-habisan mendorong penyelamatan dunia usaha, khususnya UMKM, baik melalui restrukturisasi kredit, keringanan pajak, maupun penurunan suku bunga kredit.

Pemerintah pada 2020 menganggarkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid sebesar Rp 690,20 triliun untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan meredam dampaknya terhadap perekonomian. Sekitar Rp 481,61 triliun atau 69,3% dana stimulus telah direalisasikan hingga 14 Desember 2020, yang sebagian di antaranya untuk menyelamatkan UMKM.

BI juga gencar menambah likuiditas. Hingga 15 Desember 2020, BI telah menambah likuiditas (quantitative easing/QE) di perbankan sekitar Rp 694,87 triliun. Selain itu, BI tahun lalu memangkas suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate/BI7DRR) sampai lima kali dari 5% menjadi 3,75% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah.

Begitu pula OJK. Sampai 30 November 2020, restrukturisasi kredit perbankan yang difasilitasi OJK mencapai Rp 951,2 triliun, berasal dari sekitar 7,53 juta debitur. Mereka terdiri atas 5,80 juta debitur UMKM dan 1,73 juta debitur non-UMKM, dengan total nilai kredit masing-masing Rp 382 triliun dan Rp 569,2 triliun.

Meski demikian, upaya pemerintah, BI, dan OJK belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebagian UMKM masih dihadapkan pada masalah kredit macet, sebagian lagi tak punya modal kerja untuk memulai kembali usahanya. Di sisi lain, perbankan enggan mengucurkan kredit kepada mereka karena takut kreditnya macet. Akibatnya, likuiditas yang melimpah di perbankan tak bisa disalurkan ke sektor riil.

Penurunan suku bunga pun ternyata belum efektif memacu pertumbuhan kredit. Saat daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga menurun seperti sekarang, kredit tetap sulit disalurkan. Kecuali itu, kredit bakal tetap mampat selama UMKM tidak memiliki kekuatan untuk beraktivitas dan bertumbuh.

Kondisi UMKM yang sulit bangkit tercermin pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei BPS menunjukkan, 82,85% pengusaha mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan paling banyak dialami usaha menengah kecil (84%), dibandingkan usaha menengah besar (82%).

BI dan OJK sendiri optimistis kredit perbankan tahun ini bakal tumbuh pesat, dengan proyeksi pertumbuhan masing-masing 9% dan 6%. Proyeksi itu didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian nasional tahun ini akan tumbuh 5-6% setelah pemerintah berhasil menangani pandemi Covid-19 seiring dilaksanakannya vaksinasi. Faktor lain pendorong kredit adalah rezim bunga rendah.

Tentu kita bersuka cita jika akhirnya kredit tumbuh sesuai prediksi BI atau OJK. Sebab dengan begitu, pemulihan ekonomi nasional berjalan lebih akseleratif. Namun, mencermati kinerja kredit tahun lalu yang di bawah ekspektasi, usulan Himbara agar UMKM diberi fasilitas penghapusan kredit macet dan akses kredit baru patut dipertimbangkan.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN