Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu pedagang UMKM. Foto ilustrasi: ukmindonesia.id

Salah satu pedagang UMKM. Foto ilustrasi: ukmindonesia.id

Menyelamatkan UMKM

Investor Daily, (elgor)  Kamis, 14 Mei 2020 | 23:33 WIB

Pemerintah terus memutar otak agar roda ekonomi bisa kembali menggelinding di tengah pandemic Covid-19. Jika ekonomi macet, tidak bergerak, Indonesia bisa tersungkur, terbenam, dan mundur jauh ke belakang.

Dalam hitung-hitungan pemerintah, perekonomian nasional tahun ini hanya tumbuh 2,3%, jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2020 sebesar 5,3%. Bahkan dalam skenario berat, ekonomi Indonesia bisa minus 0,4%.

Dengan rincian anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Dengan rincian anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Perlambatan ekonomi dalam level ekstrem adalah malapetaka. Jika ekonomi terpuruk, angka kemiskinan dan pengangguran bakal melonjak. Ledakan jumlah penduduk miskin dan penganggur rawan memicu gejolak sosial yang bisa menyeret bangsa ini ke tubir kehancuran.

Dalam kalkulasi pemerintah, jumlah penduduk miskin bakal bertambah 2 juta orang pada akhir 2020, dari posisi 24,79 juta orang (9,22%) pada September 2019. Jumlah pengangguran diestimasikan bertambah 4,2 juta orang dari 6,88 juta orang (4,99%) pada Februari 2020.

Ancaman meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan bukan isapan jempol. Saat ini saja, sekitar dua juta pekerja di berbagai sektor, terutama sektor manufaktur, transportasi, pariwisata, dan ritel sudah dirumahkan dan di-PHK.

Yang kehilangan mata pencaharian bukan cuma para pekerja formal. Pandemi corona telah membuat para pekerja informal, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tak lagi bisa mengais rezeki akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Para pekerja informal justru lebih terdampak PSBB, karena mereka melakukan kegiatan ekonomi yang membutuhkan interaksi fisik langsung. Padahal, jumlah pekerja informal di negeri ini lebih banyak disbanding pekerja formal, yaitu 70,49 juta (55,72%) berbanding 56,02 juta orang (44,28%).

Sanksi denda PSBB di Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Pekerja di masa PSBB di Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Kita mengapresiasi langkah-langkah yang sedang ditempuh pemerintah agar mesin ekonomi tetap menyala di tengah pandemi corona. Bila ekonomi tetap tumbuh, angka kemiskinan dan pengangguran tidak akan bertambah signifikan.

Salah satu program yang disiapkan pemerintah adalah memberikan subsidi bunga kredit kepada 60,66 juta UMKM terdampak Covid-19, dengan anggaran Rp 34,15 triliun. Program ini digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Subsidi bunga kredit bagi UMKM merupakan rangkaian dari stimulus yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi corona. Pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal senilai total Rp 438,3 triliun, terbagi atas stimulus I, II, dan III masing-masing Rp 10,3 triliun, Rp 22,9 triliun, dan Rp 405,1 triliun.

Stimulus III ditujukan langsung untuk memerangi Covid-19 dan menekan dampaknya terhadap perekonomian. Stimulus III meliputi Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan industri, serta Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi.

Subsidi bunga kredit bagi UMKM diberikan dalam bentuk penempatan dana pemerintah di bank pelaksana atau bank yang menyediakan dana peyangga likuiditas. Bank-bank itulah yang kelak melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Kita percaya, pemberian subsidi bunga kredit bagi 60,66 juta UMKM adalah obat mujarab yang dapat membuat ekonomi kembali menggeliat. Kontribusi UMKM terhadap produk domestic bruto (PDB) mencapai 60%.

Sekitar 97% pekerja di Indonesia ada di sektor UMKM yang jumlahnya sekitar 58 juta unit. Itu sebabnya, kita berharap pemerintah all-out melaksanakan program ini. Sukses atau tidaknya program pemberian subsidi bunga kepada UMKM akan turut menentukan geliat ekonomi ke depan.

Kunci keberhasilan program pemberian subsidi bunga kepada UMKM terletak pada administrasi dan tata kelola yang baik (good governance). Pemerintah harus memastikan program ini bebas dari aji mumpung (moral hazard). Sepanjang pemerintah bisa menjamin program ini bebas dari moral hazard, kita harus mendukungnya.

Kita justru menyesalkan anggapan miring bahwa subsidi bunga kredit bagi UMKM adalah upaya lain pemerintah untuk menyelamatkan bank dari kebangkrutan, mirip Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada era Orde Baru. Kita yakin kriteria yang ketat bagi para bank pelaksana –seperti harus dalam kondisi sehat, masuk kelompok 15 aset terbesar, dan 51% dimiliki WNI– sudah cukup untuk mengawal program pemberian subsidi bunga kredit kepada UMKM.

Yang perlu kita lakukan adalah ikut mengawasi agar program ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/ GCG).

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN