Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Suap Pajak

Kamis, 4 Maret 2021 | 11:39 WIB
Investor Daily

Indonesia belum terbebas dari kasus suap yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Kasus dugaan suap terbaru adalah yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Kasus ini menampar Kementerian Keuangan yang mendapat mandate mengumpulkan penerimaan negara, salah satunya bersumber dari pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan seorang petinggi di DJP menjadi tersangka kasus suap. Penetapan tersangka dilakukan dalam kasus suap terkait pembayaran pajak sejumlah perusahaan. Namun, lembaga anti rasuah itu belum menyebutkan siapa tersangka dalam kasus tersebut, termasuk besaran nilai suapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani me numpahkan kegeramannya dengan menyatakan, apabila dugaan itu terbukti maka ini sebagai bentuk pengkhiatanan terhadap Kementerian Keuangan yang selama ini memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas. Menkeu juga menyebut kasus tersebut telah melukai perasaan pe gawai baik di DJP maupun jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia.

Kasus dugaan suap pajak yang sedang dalam proses penyidikan KPK tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat pada awal 2020 yang masuk ke Unit Kepatuhan Internal Kemente rian Keuangan. Pegawai DJP yang terlibat dalam ka sus ini telah dibebastugaskan dari jabatan untuk memudahkan proses penyidikan oleh KPK.

Tim penyidik KPK ju ga telah melakukan penggeledahan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. KPK akan menangani kasus suapnya, sementa ra Itjen Kemenkeu dan DJP Kemenkeu akan me meriksa ulang pembayar an pajak yang diduga mengandung suap tersebut.

Sama seperti kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya, modus kasus korupsi ini adalah para wajib pajak (WP) memberikan suap kepada pemeriksa pajak agar nilai pajak yang dibayar menjadi rendah. Kasus suap yang melibatkan pejabat pajak ini menjadi keprihatinan kita bersama.

Di saat negara sedang membutuhkan dana besar untuk mengatasi dampak pandemic Covid-19, masih saja ada petugas pajak menikmati uang haram untuk memperkaya diri. Jajaran DJP dan Kemenkeu sedang bekerja keras untuk mengumpulkan penerimaan negara untuk membantu masyarakat serta dunia usaha agar bertahan di tengah pandemi.

Penerimaan pajak menjadi pekerjaan rumah cukup berat bagi pemerintah di tengah kondisi perekonomian yang masih dalam proses pemulihan. Tahun ini pene rimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Sedangkan tahun lalu, akibat pandemi, realisasi penerimaan pajak lebih tendah dari tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun, atau terjadi kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 mencapai Rp 1.332,7 triliun. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun lalu pun hanya mampu memenuhi 89,3% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.198,8 triliun sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN 2020. Artinya, tahun lalu terjadi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 128,8 triliun akibat hampir seluruh sektor usaha mengalami pemburukan penerimaan pajak karena terdampak pandemi. Kasus dugaan suap ini semakin membuka mata kita bahwa ruang korupsi sangat besar di DJP. Makanya, keterlibatan KPK dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di DJP sangat tepat. KPK harus terus menjadi bagian dari sistem pencegahan korupsi di DJP, meski di DJP sendiri sudah ada pengawasan internal sampai pada unit paling bawah.

Kasus dugaan suap ini juga menjadi momentum peringatan untuk mempersempit ruang korupsi. Aparat DJP harus menjaga integritas dan profesio nalitas agar tidak membuka ruang korupsi dan terhindar dari upaya penyuapan. Kasus penyuapan akan berdampak melemahkan semangat 45.000 pegawai yang bekerja dengan baik untuk setoran pendapatan negara.

Terbukanya ruang korupsi di Ditjen Pajak juga bisa ditutup dari sisi para wajib pajak (WP), kuasa wajib pajak ser ta konsultan pajak. Para wajib pa jak, kuasa wajib pajak serta konsultan pajak dapat berkontribusi menjaga integritas DJP dengan tidak menjanjikan serta memberikan imbal an, hadiah ataupun sogo k an kepada pegawai DJP.

Seluruh WP, kuasa WP, dan konsultan pajak harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para WP dan seluruh ma syarakat juga wajib me laporkan apabila terdapat pelanggaran yang dila kukan pegawai DJP. Indonesia termasuk negara yang rendah dalam hal pencegahan korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2020 berada pada skor 37 (skala 0-100) dengan peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019.

Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40). Dari 9 sumber data yang digunakan untuk mengukur IPK tahun 2020, ada li ma sumber data yang skornya turun di bandingkan tahun 2016.

Penurunan terbesar dikontribusikan oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik. Tidak akan ada kasus suap jika tidak ada yang memberi suap. Hukum harus ditegakkan. Para pelaku kasus korupsi harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN