Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM. Sumber: BSTV

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM. Sumber: BSTV

UMKM Kelas Dunia

Selasa, 19 Januari 2021 | 12:00 WIB
Investor Daily

Dalam setiap rezim pemerintahan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selalu mendapat perhatian besar. Berbagai program dirancang untuk memberikan bantuan dalam berbagai formula, mulai dari masalah permodalan, pemasaran, pembukuan, kapasitas, hingga manajemen.

Tapi jangan lupa, sebagian program yang dirancang acap kali bersifat politis. Ada pamrih, ada kepentingan tertentu di balik itu. Memberi bantuan terhadap UMKM terkadang disejajarkan dengan mem bantu rakyat miskin untuk dijadikan ajang kampanye. Dan tak sedikit program yang mendapat anggaran dari pemerintah ini justru menjadi sasaran empuk oknum koruptor.

Pada kenyataannya, usaha mikro dan ke cil khususnya, sebagian besar merintis usaha secara mandiri, tanpa bantuan pihak manapun. Mereka membangun usaha dari bawah, ada yang jatuh, kemudian bang kit dan sukses, namun tentu saja ada yang bernasib kurang baik lantaran bang krut.

Saat ini terdapat 63 juta UMKM atau meliputi lebih dari 99% dari total usaha di Tanah Air. Dari jumlah itu, 62 juta atau 98,7% merupakan usaha mikro, de ngan omzet di bawah Rp 300 juta setahun dan aset di bawah Rp 50 juta. UMKM menyerap 97% tenaga kerja atau setara 116 juta orang. Namun, kontribusi UMKM terhadap produk domestic bruto (PDB) hanya 60,9%, sedangkan 39% di sumbang oleh korporasi besar. UMKM selama ini dikenal tahan banting, memiliki tingkat resiliensi ting gi.

Pada dua kri sis besar, yakni krisis moneter 1998 dan krisis finansial global 2008, UMKM relatif tidak terpengaruh secara signifikan. Tapi pada krisis yang dipicu oleh pandemi Covid sejak Maret tahun lalu, bisnis UMKM pun ambruk. Segala daya upaya dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk menyelamatkan UMKM lewat berbagai stimulus dan relaksasi. Pandemi menjadi momentum kebangkitan UMKM. Sektor usaha ini men jadi anak emas.

Setidaknya stimulus khu sus dialokasikan untuk UMKM tahun la lu senilai Rp 123,5 triliun dan tahun ini sekitar Rp 63 triliun. Pemerintah menghendaki UMKM, khususnya usaha kecil dan mikro bisa naik kelas. Mereka yang sebagian tidak layak mendapat pembiayaan bank bisa menjadi bankable.

Saat ini baru 11% UMKM yang memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Ketika hampir seluruh bisnis terpukul oleh Covid dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar program restrukturisasi kredit, tercatat Rp 386,6 triliun pinjaman bank milik 5,8 juta debitur UMKM direlaksasi. Itu meliputi sepertiga dari keseluruhan kredit UMKM yang mencapai Rp 1.100 triliun.

Presiden Joko Widodo dalam pidato di Pertemuan Tahunan OJK juga meng ingatkan agar lembaga keuangan mem buka akses seluas-luasnya terhadap UMKM. Jangan sampai lembaga ke uangan hanya mengurusi debitur besar. Atas alasan itu pula, bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara tahun ini berkomitmen mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 253 triliun.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar setiap investasi, terutama di daerah, baik investasi asing maupun domestik, harus melibatkan UMKM. Tujuannya adalah pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial di daerah. Kerja sama itu harus saling menguntungkan dan berkelanjutan. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM juga tercermin pada mandatori bahwa 40% alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) wajib menyerap produk UMKM.

Selain itu, minimal 30% dari total lahan area komersial infrastruktur publik menjadi jatah untuk tempat promosi bagi pengembangan usaha UMKM. Kemudian, ide brilian untuk meng angkat harkat usaha kecil dan mikro adalah menyinergikan tiga dedengkot BUMN yang bergerak di bisnis itu, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Bahkan sudah diputuskan pembentukan holding pemberdayaan UMKM dengan BRI bertindak sebagai induk.

Pembentukan holding tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk membuat UMKM maju dan naik kelas. Sasarannya adalah 57 juta usaha mikro. Strategi ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ul tra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ibarat hendak maju perang, UMKM telah dipersenjatai sangat lengkap.

Segenap kebijakan, hak istimewa atau privilege, dan berbagai kemudahan diberikan agar UMKM tidak hanya naik kelas, tapi juga bisa menjadi perusaha an kelas dunia. Bukan dalam arti masuk jajaran Fortune 500, namun produkproduk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar internasional.

Pemerintah berambisi menaikkan kontribusi UMKM dalam rantai pasok global (global value chain), yang saat ini baru 6,3%. Seiring dengan itu, UMKM juga akan didorong untuk makin berperan da lam ekspor nasional, yang saat ini baru mencapai 14%.

Kita yakin bahwa seluruh kekuatan yang dikerahkan habis-habisan tersebut mampu mewujudkan misi agar UMKM naik kelas dan menjadi perusahaan kelas dunia. Yakni bagaimana membawa UMKM go global, go modern, dan go digital.

Kita berharap berbagai upaya tersebut mampu mengenyahkan beragam kendala yang mengekang kemajuan UMKM selama ini, seperti masalah permodalan, pemasaran, kualitas produk, kapabilitas, dan teknologi.

Pandemi benar-benar merupakan titik balik dan momentum untuk bertransformasi dan berinovasi, tak terkecuali UMKM. Ke depan kita berharap dapat menyaksikan UMKM sebagai mesin utama ekonomi nasional yang membanggakan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN