Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Cadangan Devisa RI dan utang pemerintah

Cadangan Devisa RI dan utang pemerintah

Utang BUMN

Investor Daily, Selasa, 8 Oktober 2019 | 11:51 WIB

Utang luar negeri (ULN) BUMN Indonesia kembali mendapat sorotan. Kali ini giliran Moody’s Investor Service yang memberi peringatan bahwa laju utang BUMN dinilai terlampau cepat, sehingga bukan hanya membahayakan perseroan, tapi juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Hingga Juli 2019, utang BUMN mencapai US$ 52,8 miliar. Selama periode Januari-Juli, ULN BUMN sudah bertambah lebih dari US$ 6,3 miliar atau naik 13,8%. Andil utang BUMN terhadap total utang luar negeri swasta pada Juli 2019 tercatat mencapai 26,7%.

Saat ini, utang luar negeri swasta mencapai US$ 196,3 miliar, atau separuh dari total utang luar negeri Indonesia senilai US$ 391,8 miliar.

Moody’s menilai bahwa utang BUMN di Indonesia menjadi sumber risiko ketidakpastian. Selain Indonesia, BUMN Taiwan, Thailand, India, Korea, dan Malaysia juga menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan. Indikator yang dilihat Moody’s terutama rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan membayar utang (interest coverage ratio/ICR), serta rasio balik modal (ROE) perseroan.

Untuk Indonesia, Moody’s lebih menyoroti utang BUMN di sektor konstruksi dan infrastruktur, yang selama ini dikenal sebagai BUMN karya. Kebijakan pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, menyerahkan pengerjaan proyek-proyek tersebut kepada BUMN karya. Artinya, perusahaan-perusahaan BUMN sektor konstruksi memanen berkah dari berbagai proyek pemerintah.

Namun, di sisi lain, arus kas BUMN karya menjadi terganggu lantaran sebagian besar pembiayaan proyek itu bersumber dari pinjaman. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2019, rasio utang terhadap modal (DER) PT Adhi Karya Tbk tercatat sebesar 3,9 kali, PT Waskita Karya Tbk 3,6 kali, PT Jasa Marga Tbk 3,2 kali, PT Wijaya Karya Tbk 4,4 kali, serta PT PP Tbk sebesar 2,3 kali.

Jika dicermati, rasio utang terhadap modal (DER) BUMN, khususnya BUMN karya, tergolong tinggi karena banyak mengerjakan proyek dengan skema turn key. Dengan kata lain, pembayaran baru bisa dilakukan setelah proyek rampung. Kondisi itu justru menunjukkan bahwa masalah arus kas negatif yang selama ini menjadi sorotan lembaga pemeringkat global maupun para analis sebenarnya akan dapat teratasi.

Bukan Moody’s saja yang risau terhadap utang BUMN. Lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) tahun lalu sudah terlebih dulu memperingatkan tumpukan utang BUMN karya yang bisa membahayakan keuangan perseroan. S&P terfokus pada rasio utang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) 20 BUMN yang terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur. Rasio tersebut mencapai lima kali pada akhir 2017, disbanding tahun 2011. Rasio utang terhadap EBITDA mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang.

Sejatinya, jumlah utang yang besar tidak selalu berimplikasi negatif bagi perusahaan. Sepanjang digunakan untuk operasional yang menguntungkan dan kegiatan yang produktif, utang bakal mendatangkan dampak positif bagi perusahaan di masa mendatang. Sebab, utang yang produktif jelas akan mendongkrak pendapatan dan laba di kemudian hari.

Laporan keuangan BUMN konstruksi dan infrastruktur juga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan dan laba mereka rata-rata tergolong tinggi. Hal ini tentu saja mendorong kemampuan perseroan untuk membayar cicilan utang. Risiko gagal bayar tentu saja cenderung kecil. Meski posisi utang BUMN, termasuk BUMN konstruksi masih tergolong aman, ke depan mereka perlu menurunkan rasio utang terhadap modal (DER). Dalam kondisi global yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian, utang harus benarbenar dikendalikan.

Korporasi harus mengantisipasi kemungkinan terburuk. Misalnya jika tiba-tiba dolar Amerika Serikat menguat, kondisi ini akan memukul perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing yang tinggi. Sebab, pendapatan mereka sebagian besar dalam bentuk rupiah, sementara sebagian utangnya dalam denominasi valas. Dalam konteks itulah, BUMN harus melakukan lindung nilai (hedging) terhadap utang luar negerinya.

Indikator lain bahwa masalah utang BUMN sektor konstruksi dan infrastruktur tidak perlu dikhawatirkan adalah pandangan para banker bahwa kredit infrastruktur masih sangat prospektif. Tidak mengherankan bila pertumbuhan kredit sektor konstruksi dan infrastruktur relatif tinggi. Kredit-kredit sindikasi di sektor infrastruktur juga kian marak.

Atas dasar itu semua, kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan terhadap utang BUMN konstruksi. Peringatan dari lembaga pemeringkat sah-sah saja, sebagai catatan bagi BUMN untuk lebih prudent dalam mengelola utang. Dan bagi para investor di pasar modal, saat ini merupakan momentum yang baik untuk mengoleksi saham-saham BUMN konstruksi dan infrastruktur, karena harganya sudah terdiskon cukup signifikan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA