Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Terkait Kasus Balaraja, DPR Segera Panggil Pertamina

Jumat, 25 Februari 2011 | 13:56 WIB
Antara

JAKARTA- Komisi VII DPR akan memanggil PT Pertamina untuk mempertanyakan kasus dugaan korupsi sengketa sertifikat lahan pembangunan depo bahan bakar minyak (BBM) di Balaraja yang dinilai mengganggu kinerja perusahaan.

"Ya, pasti mengganggu aktivitas Pertamina di sektor hilir. Makanya kita akan tanyakan pada RDP berikutnya," kata anggota Komisi VII dari Partai Golkar Satya W Yudha di Jakarta, Jumat.

Menurut Setya, PT Pertamina akan dipanggil untuk diminta klarifikasi atas kasus ini. "Supaya tidak ada pihak yang dirugikan," kata Satya seperti dikutip Antara.

Ia pun menegaskan bahwa PT Pertamina akan dipanggil awal Maret mendatang.

Kasus proyek Depo BBM Pertamina di Balaraja menjadi perhatian karena melibatkan dua pengusaha besar Sandiaga Uno dan Edward Soeryadjaya.

Perkara ini awalnya terjadi pada 1996. Waktu itu, Pertamina berniat membangun Depo BBM di Balaraja, Tangerang. Dalam proyek itu, Pertamina menggandeng PT Pandanwangi Sekartaji (PWS) sebagai mitra pelaksana.

Namun, krisis terjadi pada 1998 sehingga proyek tersebut batal terlaksana. Padahal, PWS sudah membeli tanah 20 hektare untuk proyek tersebut. Untuk pengadaan tanah itu, PWS meminjam kepada perusahaan Singapura, Van Der Horst Ltd (VDHL), dan karena itu menjaminkan Sertifikat HGB No 031 atas tanah proyek tadi.

Ternyata, VDHL juga bangkrut karena terkena krisis keuangan, kemudian VDHL dilelang. Pengusaha Edward Soeryadjaya memenangi lelang tersebut. Itu sebabnya, sertifikat HGB nomor 031 ada pada Edward.

PWS sendiri sementara sudah berganti pemilik. Sejak 2006, PWS dibeli Sandiaga Uno melalui PT VDH Teguh Sakti, dari pemilik lamanya, Johnnie Hermanto dan Tri Harwanto, senilai US$ 1,5 juta. Tapi, Sandiaga baru membayar US$ 650 ribu. Sandiaga juga sempat menjadi Direktur Utama PWS.

Ketika proyek Depo dinyatakan gagal dilaksanakan, PWS meminta ganti rugi kepada Pertamina. Bahkan PWS berhasil menyita aset gedung kantor Pertamina di Jalan Kramat Raya dan rekening operasional BUMN migas itu di Bank Mandiri dan anehnya lagi Pertamina tidak melakukan perlawanan.

Pertamina kemudian mau membayar ganti rugi US$12,8 juta kepada PWS, dengan syarat PWS harus melepaskan sita jaminan dan menyerahkan sertifikat tanah proyek.

Pada 10 Maret 2009, Pertamina membayar separuh nilai ganti rugi, sebesar US$ 6,4 juta kepada PWS. Sita jaminan atas aset-aset Pertamina pun diangkat. Di sisi lain, beberapa bulan kemudian, setelah ditagih berkali-kali, barulah Sandiaga membayar kepada pemilik lama PWS (Johnnie Hermanto dan Tri Harwanto). Itu pun baru US$ 650 ribu dan lewat cicilan walaupun Sandiaga telah menggunakan PWS untuk memperoleh pembayaran dari Pertamina sebanyak US$ 6,4 juta.

Sewaktu PWS hendak mencairkan ganti rugi tahap kedua, barulah ketahuan bahwa PWS tidak memiliki sertifikat asli atas tanah proyek itu. Yang ada pada PWS adalah sertifikat HGB nomor 032, bukan HGB nomor 031. PWS menyatakan sertifikat 031 hilang. Edward Soeryadjaya, yang memegang sertifikat HGB 031, mengajukan protes kepada Pertamina yang kemudian menunda pembayaran ganti rugi tahap kedua itu. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN