Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana pelayanan kantor cabang BPJS Kesehatan di Pancoran, Jakarta . Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Suasana pelayanan kantor cabang BPJS Kesehatan di Pancoran, Jakarta . Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

2021, BPJS Kesehatan Terima Iuran Rp 139 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 09:36 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat penerimaan iuran mencapai Rp 139,4 triliun dan beban jaminan kesehatan sebesar Rp 90,33 triliun per Desember 2021. Dari perolehan itu, Dana Jaminan Sosial (DJS) terjaga sebesar Rp 39,45 triliun dengan posisi estimasi pembayaran klaim mencukupi hingga 4,83 bulan.

Data BPJS Kesehatan memaparkan, penerimaan iuran hingga akhir 2021 itu terealisasi 100,83% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) senilai Rp 138,4 triliun. Jika dirinci, hanya dua segmen yang tercatat melampaui target.

Pertama adalah pekerja penerima upah badan usaha (PP UBU) yaitu111,18% atau senilai Rp 35,07 triliun. Lalu segmen penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah (PD pemda) di level 115,72% atau terealisasi senilai Rp 14,27 triliun.

Penerimaan iuran selain dua segmen itu tercatat di bawah target, yakni segmen penerima bantuan iuran (PBI) terealisasi 96,33% atau senilai Rp 46,99 triliun. Lalu segmen pekerja penerima upah penyelenggara negara (PP UPN) terealisasi 93,27% atau senilai Rp 25,59triliun.

Begitu juga segmen pekerja bukanpenerima upah dan bukan pekerja (PBPU dan BP) yang terealisasi 95,33% atau senilai Rp 11,60 triliun. Segmen peserta BP PN yang terealisasi sebesar 98,06% menjadi sebesar Rp 2,05 triliun. Serta segmen bantuan iuran yang dicatatkan senilai Rp 3,95 triliun atau terealisasi 98,11%.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, 19 Januari 2022
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, 19 Januari 2022

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menerangkan, realisasi beban jaminan kesehatan per Desember 2021 sebesar Rp 90,33 triliun. Terdiri atas beban rawat jalan tingkat pertama (RJTP) Rp 14,78 triliun, rawat inap tingkat pertama (RITP) Rp 947,41 miliar, rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) Rp 28,14 triliun, beban RITL atau yang dirawat inap di rumah sakit Rp 46,37 triliun, sedangkan untuk promotif dan preventif Rp 314,51 triliun.

Dalam paparannya, alokasi biaya manfaat BPJS Kesehatan mencapai Rp 113,3 triliun, sehingga realisasi hingga Desember 2021 mencakup 76,69%. Seluruh jenis layanan mencatatkan realisasi biaya manfaat dibawah alokasi.

Sedangkan pada 2020, realisasi biaya pelayanan kesehatan tertinggi adalah pada RJTL yaitu 93%. Adapun pembiayaan kapitasi atau RJTP 92%, RITP 82%, RITL 83%, serta promotif dan preventif 44%. Capaian biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp 95,51 triliun atau terealisasi 86,99%.

“Terjadinya penurunan kasus Covid- 19 pada Oktober 2021 berdampak pada peningkatan kunjungan FKRTL. Jadi, fasilitas tingkat lanjut itu masuk dalam kategori rebound phenomenon atau fenomena kembali lagi. Pada November 2021 terjadi kenaikan kunjungan sebesar 9,62% rawat jalan dan 9,6% pada rawat inap. Ini menunjukkan bahwa sekarang orang sudah mulai berbondong-bondong datang ke rumah sakit, bagi mereka yang membutuhkan,” jelas Ghufron saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (19/1).

Selain itu, untuk pertama kalinya di BPJS Kesehatan memikirkan arus kas (cash flow) rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada peserta JKN.

“Asal rumah sakit memberikan dokumen terkait klaim meski belum lengkap, maka bisa dibayarkan lebih dulu. Ini belum terjadi sebelumnya, sampai Desember 2021, uang muka sekitar Rp 640 miliar, tentu akan bertambah lagi,” kata dia.

DJS Sehat

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam public expose: Kaleidoskop Tahun 2021 dan Outlook Tahun 2022, Kamis, 30 Desember 2021
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti  

Di samping itu, Ghufron juga memastikan bahwa posisi dana jaminan sosial (DJS) saat ini sehat. Adapun ukuran kesehatan DJS dilihat melalui PP 84/2015 Pasal 37 ayat (1) bahwa kesehatan keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan dua ketentuan.

Pertama, paling sedikit mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan. Ketentuan kedua, paling banyak estimasi klaim selama 6 bulan.

“Sedangkan posisi sekarang 4,83 bulan, jadi sudah sehat,” jelas dia.

Dalam hal ini, posisi aset bersih BPJS Kesehatan pada akhir 2021 tercatat sebesar Rp 39,45 triliun, dengan perhitungan maksimal DJS Rp 45,17 triliun dan minimal DJS senilai Rp 11,29 triliun. Capaian itu di atas RKAT 2021 BPJS Kesehatan yang menyebutkan aset bersih mencapai Rp 10,01 triliun. Dia menerangkan, ada tiga alasan DJS kini bisa menjadi sehat. Pertama, karena adanya penyesuaian tarif.

Kedua, ketika pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu memang masyarakat agak takut untuk ke rumah sakit.

Ketiga, upaya pengendalian klaim yang tidak diperlukan (utilization analysis). “Inilah jawaban mengapa BPJS Kesehatan kok DJS-nya jadi positif dari sebelumnya negatif. Tapi tentu ini belum aman betul karena situasi pandemi belum bisa diprediksi 100%,” beber dia.

Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang mesti direspon untu  tetap menjaga aset bersih BPJS Kesehatan tetap terjaga di level sehat, yakni rebound phenomenon. Tercermin dari laporan direksi sejumlah rumah sakit besar yang mencatat utilisasi (pemanfaatan) melonjak tajam.

Kemudian, adanya peninjauan tarif seperti yang kerap ditanyakan rumah sakit. Tantangan lainnya adalah penetapan pandemi Covid-19 menjadi endemi. BPJS Kesehatan telah melakukan simulasi dan memperkirakan hal itu terjadi pada 2023. Ketika status endemic diberlakukan, maka biaya Covid-19 dan pengelolaannya akan dilimpahkan ke BPJS Kesehatan.

Berikutnya, tantangan terkait Perpres yang mengakomodir kebijakan kebutuhan dasar kesehatan.

“Standardisasi itu bagus karena kami juga ingin meningkatkan standar, tetapi harus jelas dan semuanya distandarisasi. Kalau kami ingin meningkatkan pemerataan dan keadilan itu bagus, tetapi tentu tidak hanya cukup masalah kelas rawat inap standar (KRIS),” jelas Ghufron.

Dia menambahkan, tantangan selanjutnya yakni permasalahan layanan screening dari rumah sakit. Tapi modal screening harus jelas, sehingga pembiayaan bisa sesuai, efektif, dan efisien.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN