Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Kesehatan. Sumber: bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan. Sumber: bpjs-kesehatan.go.id

Surplus, Ini Catatan YLKI untuk BPJS Kesehatan

Senin, 8 Februari 2021 | 19:05 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  – Kondisi finansial Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus berangsur sehat dan terdapat kondisi surplus arus kas berjalan. Data unaudited mencatat, setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, posisi per 31 Desember 2020, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp 18,7 triliun.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengapresiasi hasil surplus yang dicapai BPJS Kesehatan ini. Apalagi masa tugas direksi BPJS Kesehatan periode 2016-2021 sebentar lagi juga akan berakhir. Namun, Tulus tetap memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke depan.

“Tentu kita mengapresiasi hasil surplus ini. Namun saya pesankan  BPJS Kesehatan harus mampu memastikan pelayanan yang handal untuk para pesertanya. Dengan kondisi yang semakin baik dari sisi finansial, kami selaku lembaga konsumen tidak ingin lagi mendengar ada berita penolakan pasien karena alasan rumah sakit sudah penuh,” kata Tulus Abadi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/2/2021).

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: IST
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: IST

Menurut Tulus, hal ini dapat didorong melalui digitalisasi pelayanan, sehingga jumlah kamar atau tempat tidur di rumah sakit bisa diketahui secara transparan oleh masyarakat.  

“Berdasarkan pengaduan-pengaduan ke YLKI, kita juga tidak ingin lagi ada peserta JKN yang disuruh membayar sendiri obatnya dengan alasan tidak masuk dalam daftar formularium nasional. Kami juga berharap tidak ada lagi antrean yang panjang untuk mendapatkan tindakan medis tertentu karena alasan alat kesehatannya terbatas atau dokter spesialisnya tidak ini. Ini menjadi pr bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Tulus juga berharap agar BPJS Kesehatan dapat lebih proaktif untuk terjun di dalam aspek promotif dan preventif, sehingga tidak semakin banyak masyarakat yang jatuh sakit. “Aspek di hulu ini juga harus menjadi perhatian BPJS Kesehatan,” kata Tulus.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN