Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir di DPR. Sumber: BSTV

Menteri BUMN Erick Thohir di DPR. Sumber: BSTV

Dana Pensiun BUMN Dibenahi di 2022, OJK Lakukan Perlindungan Konsumen

Senin, 6 Desember 2021 | 07:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dana Pensiun BUMN diindikasikan menjadi sarang korupsi, sehingga Kementerian BUMN dinilai perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh di tahun 2022. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran untuk melakukan perlindungan konsumen, khususnya terkait pencairan dana oleh para pensiunan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pihaknya akan mengerti jika permasalahan pada Dana Pensiun BUMN hanya dipengaruhi faktor keuangan yang tidak sehat. Sebaliknya, pihaknya perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut jika ditemukan ada permainan investasi, termasuk membuat produk dengan manfaat (benefit) yang tidak sesuai atau berlebih.

"Ini rencana tahun depan (2022). Kenapa? Karena Dana Pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Dana Pensiun BUMN, ini yang akan kita akan rapikan di tahun 2022. Karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi, yang akhirnya tadi tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan," kata Erick saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, pekan lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir di DPR. Sumber: BSTV
Menteri BUMN Erick Thohir di DPR. Sumber: BSTV

Dia menyatakan, sejatinya Kementerian BUMN telah bersiap untuk melakukan pembenahan tapi regulasi yang kini berlaku menjadi kendala tersendiri. Regulasi yang dimaksud memaparkan bahwa pengelola (manajemen perusahaan) dana pensiun diberi kekuasaan penuh, sedangkan pendiri (orang/badan) harus melakukan top-up jika ada kekurangan dana. Kini pihaknya mendorong kendala tersebut bisa tuntaskan melalui RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.

"Kebetulan program di 2022 pembenahan Dana Pensiun secara menyeluruh yang ada di BUMN. Karena ini bom waktu yang kita lihat sudah 1,5 tahun lalu. Cuma dengan segala kekurangan kami, kita tidak mampu menyelesaikan dengan cepat juga karena ini (BUMN bermasalah) terlalu banyak. Tapi ini akan menjadi concern kami untuk di tahun 2022," jelas Menteri BUMN.

Dalam upaya berbenah tersebut, Erick turut meminta dukungan Komisi VI DPR RI melihat cakupan dan nilai kelolaan yang cukup besar. "Jadi kalau teman-teman di Komisi VI bisa mengawal, ini menjadi hal yang positif bagi saya. Karena ini cukup besar, angkanya cukup besar dan cukup kompleks," tandas dia.

Data OJK yang diolah Investor Daily menemukan bahwa setidaknya ada sekitar 65 dana pensiun yang terafiliasi dengan BUMN per Oktober 2021. Sebanyak 47 merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP), ada 13 Dana Pensiun Pemberi Kerja- Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP), dan 5 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

OJK dalam Statistik Industri Dana Pensiun Tahun 2020 pun memaparkan bahwa tidak semua perusahaan dana pensiun memiliki solvabilitas diatas 100%. Hanya ada sebanyak 97 entitas atau 65,54% dari sebanyak 148 DPPK PPMP dengan rasio solvabilitas diatas 100%.

Sisanya sebanyak  51 DPPK PPMP memiliki rasio solvabilitas dibawah 100% atau sebesar 34,46% dari total DPPK PPMP. Jika dirinci, sebanyak 25,68% memiliki rasio solvabilitas antara 75-100%, ada 5,41% entitas dengan rasio solvabilitas 50-75%, dan ada sebanyak 3,37% dana pensiun dengan rasio solvabilitas kurang dari 50%.

Entitas DPPK PPMP tercatat masih mendominasi jumlah pelaku di industri. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah DPPK PPMP dan DPLK, masing-masing mengalami penurunan dari 158 Dana Pensiun menjadi 148 Dana Pensiun dan 25 Dana Pensiun menjadi 23 Dana Pensiun. Sebaliknya, jumlah DPPK PPIP bertambah 3 Dana Pensiun dari 41 Dana Pensiun menjadi 44 Dana Pensiun di akhir 2020.

Peran OJK

Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam diskusi Zooming with Primus - Tren Investasi Milenial, Kamis (10/12/2020) live di Beritasatu TV. Sumber: BSTV
Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Sumber: BSTV


Di sisi lain, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyatakan, penindakan korupsi di Dana Pensiun bukan ranah OJK melainkan masuk ranah hukum. Tapi yang pasti, OJK senantiasa menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan nasabah dari Dana Pensiun tersebut.

"Kalau masalahnya korupsi, itu berbeda, itu masalah kriminal yang area penyelesaiannya bukan di perlindungan konsumen," beber dia.

Dalam hal ini, OJK memfasilitasi segala pengaduan yang telah masuk kategori sengketa atas produk atau layanan dari lembaga jasa keuangan (LJK).

"Dari sisi sengketa, dana pensiun itu harus tetap bayar dan akan kita suruh bayar kalau memang itu kewajiban dari dana pensiun. Kecuali, memang dia tidak sanggup bayar karena masalah keuangan. Tapi saya di perlindungan konsumen, tidak bisa mengeluarkan surat perintah tanpa koordinasi dengan pengawas prudential," imbuh Tirta.

Ke depan, pihaknya tentu mendorong adanya pembenahan di industri Dana Pensiun. OJK sendiri akan melakukan pembenahan lewat regulasi yang imbang antara kepentingan industri dan perlindungan nasabah. Karena jika regulasi terlalu ketat maka industri Dana Pensiun akan sulit berkembang, sedangkan regulasi yang kendor maka akan ada celah untuk nasabah tidak terlindungi.

Tirta menerangkan, jika memang ditemui ada Dana Pensiun yang bermasalah pasti pengelola atau manajemen mendapat teguran dari divisi pengawas OJK. Namun demikian, internal perusahaan utamanya peran dewan komisioner sangat penting untuk memantau perkembangan perusahaan.

Secara umum, OJK tetap mendukung rencana perbaikan dari manajemen dan pendiri Dana Pensiun asal tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

"Kalaupun ada restrukturisasi organisasi (Dana Pensiun), dari sisi pemilik tetap kita minta konsumen harus tetap terlindungi. Strategi khusus OJK yang penting dari sisi industri dia jalan. Dari sisi konsumen, dia terlindungi. Itu saja," jelas dia.

Tirta menambahkan, OJK juga mendukung wacana adanya konsolidasi Dana Pensiun BUMN. Menurut Tirta, hal itu akan mendorong terciptanya efisiensi dan peningkatan daya saing perusahaan. Selain itu, OJK juga mendapat berkah karena pengawasan bakal lebih efisien dan terukur.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN