Menu
Sign in
@ Contact
Search
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara pada Pelatihan & Gathering Wartawan Media Massa Nasional: Perkembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Sabtu (4/12). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara pada Pelatihan & Gathering Wartawan Media Massa Nasional: Perkembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Sabtu (4/12). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

OJK: 95% Pengaduan Konsumen LJK Terselesaikan

Senin, 6 Desember 2021 | 08:00 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

BANDUNG, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 95% dari total 595.521 ribu kasus pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan (LJK) berhasil diselesaikan. Mayoritas pengaduan bergeser dari perbankan ke fintech di tahun 2021

Mengacu data OJK, ada sebanyak 25,7 ribu kasus penanganan pengaduan ke OJK di tahun 2017 dan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah itu melonjak sampai dengan 22 kali atau lebih dari 592 ribu penanganan pengaduan per 25 November 2021.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyampaikan, lonjakan itu dipengaruhi sejak OJK mengubah layanan pengaduan ke Kontak 157 pada 2018. Layanan itu dinilai memang lebih mudah untuk para konsumen bertanya dan melakukan pengaduan seputar produk atau layanan LJK. Namun demikian, OJK mengklaim hampir seluruh pengaduan telah terselesaikan.

"Tingkat penyelesaian di kontak 157 ini 95% bisa diselesaikan, yang tadi ratusan ribu itu ya alhamdulillah. Banyak sekali yang minta dihubungkan (ke LJK), langsung dihubungkan. OJK tidak bisa mengintervensi, keputusan terserah di pelaku jasa keuangan. (pengaduan) Bisa selesai 95%," kata Tirta pada Pelatihan & Gathering Wartawan Media Massa Nasional: Perkembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di Bandung, Sabtu (4/12).

Dia memaparkan, OJK hanya memfasilitasi pengaduan yang mengandung unsur sengketa, termasuk adanya indikasi pelanggaran dari konsumen maupun pelaku jasa keuangan. Di tahun-tahun sebelumnya, mayoritas pengaduan dicatatkan oleh sektor perbankan. Tapi di sepanjang tahun 2021, fintech menjadi sektor yang mendapat pengaduan terbanyak.

Jika dirinci, penanganan pengaduan di fintech sebanyak 50,4 ribu kasus. Dengan mayoritas pengaduan mengenai perilaku debt collector, diikuti legalitas LJK dan produk, restrukturisasi pinjaman online, keberatan biaya tambahan/denda, dan penipuan.

"Mudah-mudahan ini turun segera setelah pinjol ilegal sudah diberantas. Ini jadi kita lihat ternyata banyak yang pinjamnya itu di pinjol ilegal," kata Tirta.

Sektor perbankan sendiri mendapat 49,2 ribu pengaduan dengan mayoritas kasus permintaan informasi debitur terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Tirta mengatakan, banyak nasabah bank yang mengaku pinjaman sudah lunas tapi masih tercatat sebagai kredit macet. Selain itu, OJK juga banyak mendapat aduan menyangkut penipuan, restrukturisasi, debt collector, serta legalitas LJK dan produk di sektor perbankan.

Lebih lanjut, sektor multifinance mencatatkan lebih dari 25 ribu pengaduan. Mayoritas pengaduan mengenai permintaan informasi debitur atau SLIK. Dalam hal ini, banyak nasabah mengadu terkait Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang tak kunjung terbit sedangkan pinjaman telah lunas. Pengaduan terkait multifinance juga masih menyangkut perilaku debt collector yang mengambil paksa kendaraan di tengah jalan.

Sektor perasuransian mencatatkan sebanyak 5,7 ribu kasus pengaduan. Empat kasus terbesar yakni menyangkut kesulitan klaim, produk atau layanan tidak sesuai dengan penawaran, sengketa antar pihak, dan permintaan tindak lanjut pengaduan.

Terakhir, sektor pasar modal mencatatkan sebanyak 2,6 ribu pengaduan. Dua kasus yang menjadi kontributor utama adalah menyangkut perizinan profesi dan jasa penunjang, serta gagal bayar. Selain itu, pengaduan juga terkait dengan legalitas LJK dan produk, permintaan tindak lanjut pengaduan, serta SIPO.

Sementara itu, Tirta menyampaikan, sejatinya banyak pengaduan dari konsumen LJK yang tidak ada bukti, baik berupa foto, dokumen, atau rekaman. Sehingga persoalan tidak bisa diselesaikan oleh OJK dan harus beralih ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau ke pengadilan.

OJK juga hanya menangani sengketa yang memiliki nilai di bawah Rp 500 juta untuk sektor perbankan dan multifinance, serta di bawah Rp 750 juta untuk pasar modal. Meski terbatas sumber daya, OJK mengklaim tidak pernah menolak setiap pengaduan hingga gugatan dari konsumen LJK.

"Tapi kalau nanti kita tidak bisa lagi menangani, prioritasnya memang yang kecil-kecil. Kenapa diambil asumsi seperti itu? Kasus yang besar itu, orang kaya bisa sewa lawyer untuk menangani kasusnya, tetapi semua kasus tidak ada yang kita tolak," kata Tirta.

Tirta pun memaparkan ada sebanyak 1.161 permohonan sengketa di LAPS SJK sampai dengan 24 November 2021. Dari jumlah itu, ada 116 sengketa belum di proses, 441 sengketa dalam proses, dan 603 sengketa selesai. Lima besar sengketa diantaranya adalah restrukturisasi kredit dari perbankan dan multifinance, dugaan penyalahgunaan data, keberatan atas tagihan, perilaku debt collector, dan keberatan atas biaya tambahan.

Pelanggaran Iklan

Pengunjung berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, beberapa waktu lalu (Foto: . Investor Daily/David Gita Roza)
Pengunjung berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, beberapa waktu lalu (Foto: . Investor Daily/David Gita Roza)


Di samping itu, Tirta juga mengatakan, selama periode Januari-Oktober 2021 tercatat ada sebanyak 13.857 iklan LJK yang dimonitor OJK. Dari jumlah itu ditemukan 9,85% atau 1.365 iklan yang masuk dalam kategori melanggar ketentuan.

"Misalnya dalam iklan ada promo dengan syarat dan ketentuan berlaku, tapi selama persediaan masih ada. Lalu iklan yang bilang bunga terendah di Indonesia, nah ini kalau ada bunga yang turun lebih rendah, iklan tadi jadi melanggar, tidak boleh. Yang seperti itu kita akan cek," ujar dia.

Data OJK, sebanyak 6,9% dari total 11.650 iklan dari perbankan dinyatakan melanggar. Sedangkan di pasar modal ada sebanyak 25,4% dari 59 iklan pun dinilai melanggar. Banyak iklan yang ditemui menjanjikan imbal hasil minimal atau tetap (fixed return). Di IKNB, ada sebanyak 25,1% dari total 2.148 iklan melanggar aturan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com