Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo)

Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo)

Pandemi Masih Berlanjut, OJK Perpanjang Stimulus IKNB Hingga April 2023

Jumat, 7 Januari 2022 | 10:20 WIB
Lona Olavia (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang stimulus Covid-19 untuk sektor industri keuangan non-bank (IKNB) karena pandemi diperkirakan masih terus berlangsung. Stimulus diperpanjang hingga 17 April 2023 dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022.

"Peraturan OJK 30/POJK.05/2021 soal perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19 di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan pandemi yang diperkirakan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB) yang berpotensi mengganggu kinerja," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/1).

Anto mengatakan kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas kinerja LJKNB serta menghindari potensi gejolak saat berakhirnya masa berlaku kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19.

Baca juga: Perpanjangan Stimulus OJK Bikin Saham Multifinance Bisa Terdongkrak

Sebelumnya, sebagai respons cepat atas dampak penyebaran Covid-19, pada Maret 2020 OJK telah menerbitkan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Hingga 27 Desember 2021, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp 218,95 triliun dengan jumlah kontrak yang disetujui permohonannya sebanyak 5,22 juta.

Dalam POJK 30/2021 ini terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi antara lain mencakup batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada OJK dan atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama 5 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, dan semesteran; 10 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan, dan 1 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.

Soal mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan, kata Anto, pelaksanaan presentasi bagi calon pihak utama LJKNB dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau media video conference.

Baca juga: Tahun 2022 Banyak Tantangan, OJK Ingatkan Pentingnya Sinergi

Sementara kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha harus memenuhi persyaratan yakni nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak Rp 10 miliar memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan atau alat berat; serta dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur.

Anto mengatakan hasil valuasi aktuaria periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dapat tidak melakukan valuasi aktuaria pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria.

Soal penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech lending) dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak Covid-19 kepada pemberi pinjaman, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.

Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com