Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara

40% Pengaduan tentang Asuransi Terkait Pencairan Klaim

Kamis, 24 Juni 2021 | 22:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai 20 Juni 2021 terdapat 40% dari total sekitar 2.600 pengaduan terkait asuransi menyangkut kesulitan pemegang polis mencairkan klaim. OJK mengimbau agar industri asuransi memastikan ekosistem perlindungan konsumen yang memadai, sehingga kepercayaan konsumen terus terjaga.

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menyampaikan, industri asuransi komersial mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik meski dalam kondisi pandemi. Per April 2021, aset industri asuransi komersial tumbuh positif yaitu 9,8% year on year (yoy) menjadi sekitar Rp 760 triliun. Tren tersebut juga diikuti pendapatan premi yang tumbuh positif 16,6% (yoy) atau menjadi sekitar Rp 101 triliun.

Namun demikian, di tengah pertumbuhan positif tersebut muncul beberapa kabar negatif di industri asuransi. Seperti asuransi gagal bayar hingga kerugian konsumen unit link. Kabar-kabar tersebut telah membawa dampak negatif terhadap industri asuransi serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama ini.

"Dalam lima setengah bulan pertama di tahun ini saja atau sampai 20 Juni 2021, terdapat lebih dari 2.600 pengaduan tentang perasuransian kepada OJK. Sekitar 40% di antaranya berhubungan dengan kesulitan pemegang polis dalam mencairkan klaim. Sementara itu, kita sepakat bahwa industri keuangan adalah industri kepercayaan yang ditopang oleh perlindungan konsumen," kata Tirta pada webinar bertajuk 'Kupas Tuntas Asuransi: Keseimbangfan Bisnis, Perlindungan Kosumen, dan Kepentingan Stakeholder,' Kamis (24/6).

Dia mengungkapkan, ekosistem perlindungan konsumen yang memadai harus diterapkan bersama-sama sehingga kepercayaan konsumen terus terjaga. Berangkat dari kondisi tersebut, OJK pun turut memperkuat ekosistem perlindungan konsumen. Dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan serangkaian regulasi dan kebijakan tentang prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang harus diikuti perusahaan asuransi.

Ada lima hal umum yang diusung OJK, di antaranya adalah prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keandalan produk, prinsip kerahasian dan keamanan data, dan prinsip penanganan pengaduan. Dari kelima prinsip tersebut, ada tiga prinsip utama yakni prinsip transparansi, prinsip keadilan, dan prinsip penanganan pengaduan.

Tirta mengatakan, prinsip transparansi merupakan prinsip yang penting karena merupakan pondasi awal dan jembatan untuk terjadi transaksi keuangan antara perusahaan asuransi dan konsumennya. Namun nyatanya, OJK masih mendapati sejumlah agen asuransi yang tidak memberikan penjelasan secara lengkap, benar, dan transparan mengenai manfaat serta risiko kepada calon konsumen. Dalam kasus tersebut, umumnya para agen hasil menjelaskan manfaat dan hasil namun kurang menjelaskan risiko asuransi secara lengkap.

"Ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang keliru dalam memahami produk unit link. Mereka mengira bahwa unit link itu adalah produk investasi atau tabungan, ketimbang produk asuransi. Beberapa hal yang krusial dan belum dijelaskan secara gamblang antara lain ada dua hal yaitu risiko naik turunnya investasi itu ditanggung oleh pemegang polis, serta pencairan dana itu dapat dikenakan penalti apabila waktunya kurang tepat sehingga bisa menggerus dana konsumen," terang dia.

Oleh karena itu, OJK mendorong perusahaan asuransi memiliki sistem yang baik dan melakukan pengawasan terhadap kinerja agen asuransi. Termasuk memastikan tenaga pemasar produk asuransi itu telah melalui sertifikasi yang memadai.

Terkait dengan prinsip transparansi, OJK juga menemukan beberapa pelanggaran iklan yang dilakukan oleh industri perasuransian. Selama Januari-Mei 2021, OJK telah menemukan sekitar 46% iklan perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan. "Kami di OJK telah menerbitkan pedoman periklanan untuk jasa keuangan, termasuk perasuransian," imbuh Tirta.

Selanjutnya adalah prinsip perlakuan yang adil. Tirta menjelaskan, perusahaan asuransi yang melakukan produksi secara rutin tapi dengan premi kecil itu umumnya melakukan perjanjian baku hanya dengan paraf dan tanda tangan. Pada prinsip keadilan, seharusnya terjadi perlakuan yang wajar antara perusahaan asuransi dan calon konsumen.

"Salah satu isu penting adalah ketentuan tentang kondisi medis konsumen, hal itu dari aduan konsumen yang direkap OJK beberapa waktu belakangan. Misalnya obat yang tidak ditanggung dalam suatu program asuransi. OJK sangat berharap agar klausula baku semacam itu disampaikan secara jelas dalam proses pemasaran. Sehingga penolakan klaim yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman konsumen dapat diminimalisir," beber dia.

Tirta mengatakan, OJK telah menerbitkan sebuah pedoman dalam rangka menyusun perjanjian baku antara perusahaan dengan konsumen dengan judul Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan. Kebijakan ini terbit pada masa pandemi. Pedoman tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dalam penyusunan perjanjian baku.

Pembentukan IDR

Sementara itu, prinsip terakhir yang mesti diterapkan perusahaan asuransi adalah prinsip penanganan pengaduan melalui pembentukan unit fungsi internal dispute resolution (IDR). Menurut Tirta, lewat unit tersebut perusahaan asuransi dapat menerima pengaduan dengan mudah dan unit bisa menyampaikan informasi serta penjelasan yang komprehensif kepada konsumen. Hal itu diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa atau pengaduan.

Tirta juga menuturkan, unsur kedua dalam perlindungan konsumen adalah regulator atau otoritas. Regulator memiliki peran yang strategis guna mendukung pertumbuhan di sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. "Secara tidak langsung, tujuan regulator juga mencakup kepentingan pemangku kepentingan dan perlindungan konsumen. Maka di dalam membuat peraturan, OJK akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri jasa keuangan dengan memberikan perlindungan konsumen yang memadai," tandas dia.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN