Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

AAUI Luncurkan Layanan Sertifikasi Keagenan PAYDI

Selasa, 2 Februari 2021 | 18:02 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meluncurkan layanan sertifikasi tenaga pemasar (keagenan) terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) bagi asuransi umum, dengan menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (LSP AAJI) . Hal itu sehubungan dengan penekanan pihak otoritas sebelum menerbitkan peraturan teknis PAYDI.

Ketua AAUI Hastanto SM Widodo menerangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan regulasi teknis terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAYDI, yang dikenal sebagai unit linked. Regulasi itu diperkirakan membuat industri asuransi umum dapat menjual unit linked pada tahun 2021 ini.

Saat ini OJK dalam proses menerbitkan Surat Edaran OJK (RSEOJK) PAYDI. Adapun dalam rancangan SEOJK sebelumnya sudah banyak diskusi dengar pendapat melibatkan asosiasi industri perasuransian.  Dalam rancangan SEOJK tersebut, OJK juga memberikan penekanan terkait tenaga pemasar yang wajib memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai bidang usahanya.  

"Untuk mendukung hal tersebut AAUI sudah melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) AAJI untuk sertifikasi pemasar PAYDI di asuransi umum. Secara paralel sedang diproses ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk lisensi operasional LSP AAUI agar ke depannya menangani sertifikasi PAYDI tersebut," ujar Widodo melalui keterangan tertulis, Selasa (2/2).

Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia/Ketua AAUI
Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia/Ketua AAUI

Pada tahap pertama, sambung dia, kerjasama antara AAUI dengan LSP AAJI dalam sertifikasi pemasar PAYDI asuransi umum ini telah melibatkan sekitar 20 agen asuransi umum. Semua pemasar PAYDI yang telah lulus sertifikasi tersebut kemudian mendapatkan lisensi memasarkan PAYDI dari AAUI, dan dilaporkan ke OJK.

Sementara itu, menurut Widodo, PAYDI diharapkan menjadi booster kinerja asuransi umum yang kini sedang tertekan karena situasi pandemi Covid-19. Kehadiran PAYDI juga akan menjadi alat untuk menjaring nasabah ritel karena selama ini nasabah asuransi umum didominasi oleh korporasi.

"Saat ini sejumlah perusahaan asuransi umum sudah ada yang siap untuk meluncurkan produk PAYDI tersebut begitu SEOJK diterbitkan oleh OJK. PAYDI pada asuransi umum ini diyakini akan membuat produk asuransi umum menjadi semakin menarik di mata masyarakat," tandas dia.

Mengacu pada statistik OJK, pendapatan premi untuk industri asuransi umum sampai November 2020 tercatat sebesar Rp 64,40 triliun atau turun 9.95% (yoy). Sedangkan klaim bruto tercatat sebesar Rp 31,12 triliun, ikut turun tipis sebesar 0,93% (yoy).

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah mengatakan, hal yang paling krusial beberapa waktu belakangan adalah terkait dengan pengelolaan dana nasabah oleh perusahaan asuransi. Berkaca pada asuransi jiwa, produksi premi yang didominasi produk asuransi berbalut investasi memiliki risiko tersendiri pada saat dikelola. Bukti nyatanya sejumlah asuransi pemasar produk investasi yang telah gagal bayar klaim cenderung tidak menjaga tata kelola secara proper.

Kemudian dia mengakui, maraknya gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya pada asuransi jiwa, tidak terlepas dari kendornya pengawasan regulator. Maka dari itu pada 2021 pihaknya akan membenahi aturan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), terutama terkait kontrak investasi dan pemahaman calon nasabah asuransi.

"Di aturan PAYDI ini kita memang agak miss sedikit di masalah pengaturan investasinya. Meskipun ini adalah risiko peserta, sebagai regulator bertanggung jawab mesti memastikan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi itu tidak berisiko tinggi dan risikonya terukur, tentu dengan kaidah-kaidah yang kita kembangkan," ungkap Nasrullah.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN