Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari

BRI Tanggapi Isu Dana Bansos RP 2,7 Triliun Tertahan di Himbara  

Jumat, 21 Januari 2022 | 19:35 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merespons pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebutkan terdapat anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,7 triliun yang masih tertahan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan, BRI beserta bank Himbara lainnya telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan Perpres No.63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.254/PMK.05/2015 dengan perubahannya 228/PMK.05/2016, PMK No.43 Tahun 2020 dan Pedoman Umum/Juknis penyaluran Bansos. "Dalam implementasi penyaluran bansos, BRI dan bank Himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentauan-ketentuan yang mengaturnya," jelas Supari dalam keterangan tertulis, Jumat (21/1/2022).

Terkait dengan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan peran BRI dan bank Himbara adalah bersinergi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat 1 dan 2 yang anggotanya terdiri atas sekda prov/kab/kota, Dinas Sosial prov/kab/kota, dan pendamping Sosial Kemensos setempat. Atas jadwal, lokasi, mengundang dan mendatangkan KPM untuk menerima kartu dan buku tabungan merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah. Atas instruksi Kemensos, pendistribusian kartu dilakukan lebih awal untuk mempercepat proses penyaluran, walaupun dana alokasi (SP2D) belum tersedia dan/atau KPM belum terdapat data bayar dari Kemensos.

Kasus kartu saldo nol yang terjadi di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Demak pada Rabu (12/1/2022), atas nama KPM Ishaq H, karena yang bersangkutan belum masuk dalam daftar bayar dari Kemensos, dan hal ini menjadi kewenangan Kemensos. Bank Himbara hanya sebagai bank penyalur, jika KPM sudah ditetapkan dalam daftar bayar.

Supari menekankan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan penyaluran bansos terdapat empat poin utama yang menjadi tugas dan tanggung jawab bank Himbara sebagai bank penyalur bansos, yaitu membuka rekening dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan instruksi dari Kemensos. Kemudian, membantu mendistribusikan KKS yang waktu, lokasi dan mendatangkan KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi, mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu. Selanjutnya, melaporkan progres data penyaluran, serta mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.

Hingga akhir Desember 2021 BRI telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp 11 triliun, bansos sembako reguler Rpr 16,6 triliun, bansos sembako PPKM Rp 2,4 tiliun, dan bansos penanganan kemiskinan ekstrim Rp 236,9 miliar, kepada lebih dari 15 juta penerima yang tersebar hingga ke pelosok negeri.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN