Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo(kanan), bersama Menteri Desa PDT Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menandatangani perjanjian kerjasama program jaminan sosial ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Dengan menjadi anggota BPJamsostek, para pendamping desa bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak tunggal Kemendes tanpa dibebani oleh kekhawatiran. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo(kanan), bersama Menteri Desa PDT Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menandatangani perjanjian kerjasama program jaminan sosial ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Dengan menjadi anggota BPJamsostek, para pendamping desa bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak tunggal Kemendes tanpa dibebani oleh kekhawatiran. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

JOKOWI PERINTAHKAN OPTIMALISASI JAMSOSTEK LEWAT INPRES

Gerak Cepat BPJamsostek Laksanakan Inpres Bersama Kemendes PDTT

Senin, 12 April 2021 | 11:12 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diyakini dapat mengakselerasi sekitar 10 juta peserta aktif baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek pada tahun ini. Sepekan setelah diterbitkan, Inpres tersebut sudah mampu menjaring lebih dari 34 ribu peserta aktif baru.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki 132 juta pekerja, dengan 90 juta di antaranya memenuhi syarat (eligible) untuk mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, sampai saat ini penetrasi BPJamsostek baru mencapai 48 juta peserta terdaftar.

“Terkait target, tahun ini sebenarnya kita dimandatkan untuk merambah sampai 37 juta peserta aktif. Melihat sejak pandemic Covid-19 tentu berkurang jumlahnya. Posisi hari ini sebanyak 27,7 juta peserta aktif, sehingga sampai akhir tahun kita ada target mencapai 10 juta peserta aktif baru,” kata Anggoro, di Jakarta, Jumat (9/4).

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Investor Daily/IST
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Investor Daily/IST

Upaya mencapai target peserta aktif itu salah satunya bakal diakselerasi lewat Inpres 2/2021. Dalam Inpres tersebut Presiden mengamanahkan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak lainnya ikut serta mendorong jumlah kepesertaan aktif BPJamsostek.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJamsostek Irvansyah Utoh Banja menuturkan, pihaknya telah memetakan potensi dan target penambahan peserta aktif yang bisa diraih dari terbitnya Inpres pada pekan lalu itu.

Dia optimistis Inpres tersebut bisa mengakselerasi mandat Presiden terkait menambah jumlah peserta aktif.

“Kita harus optimis, apalagi sudah punya amunisi Inpres. Inpres ini kan spesifik menugaskan atau memberikan amanat kepada kementerian/lembaga dan Pemda untuk mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Nah, termasuk di dalamnya para pekerja di kementerian/ lembaga dan Pemda tersebut,” jelas Utoh.

Realisasi Perdana

Lebih lanjut, Utoh mengatakan, realisasi perdana dari Inpres itu telah terlaksana melalui kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sehubungan dengan tenaga pendamping desa.

“Kalau di kementerian lain, juga ada hal-hal seperti itu. Itu yang kami sekarang harapkan dengan adanya Inpres ini, kementerian/lembaga, Pemda, gubernur, walikota, segera mendaftarkan pekerja-pekerja yang ada di naungan mereka untuk mendapatkan Jamsostek,” tandas dia.

Jaminan Hari Tua - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan

Dari kerja sama tersebut, terdapat sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) Desa dan 1.039 pegawai Non-ASN akan mendapat layanan program Jamsostek. Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES juga ikut terdaftar pada program yang sama. Realisasi Inpres itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jakarta, Jumat (9/4).

Dalam kegiatan yang sama, dilanjutkan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin dan Plt Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jajang Abdullah. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut mengatur ruang lingkup kerja sama antara kedua pihak, seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres 2/2021.

Sesuai dengan Inpres, maka Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi harus mendorong tenaga pendamping profesional di desa untuk terdaftar aktif sebagai peserta program Jamsostek. Selain itu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga harus menyampaikan data tenaga pendamping profesional yang di desa yang akan didaftarkan pada program Jamsostek. Hal tersebut dimaksudkan untuk selalu dilakukan rekonsiliasi data secara periodik setiap bulannya untuk perlindungan atas 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm).

“Tentu saja ini adalah wujud negara hadir untuk para pekerja sehingga kecepatan menambah cakupan menjadi sangat penting. Harapannya dengan para pendamping desa mendapat jaminan ketenagakerjaan, mereka tentu akan lebih tenang bekerja dan lebih produktif,” ujar Anggoro Eko Cahyo.

Selain itu, kata dia, manfaat Jamsostek juga berlaku bagi keluarga peserta. Adapun jumlah peserta yang terus bertambah juga menjadi semangat tersendiri bagi BPJamsostek untuk terus melakukan perbaikan, termasuk dari sisi pelayanan maupun sisi manfaat.

“Jadi semoga di kolaborasi ini bisa menjadi inspirasi dan aspirasi bagi kementerian dan lembaga lain untuk bisa mengimplementasikan Inpres yang diterbitkan minggu lalu,” imbuh Anggoro.

Para pekerja pendamping sebagai peserta aktif baru yang telah terdaftar dari kerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi segera dibuatkan kartu peserta. Namun kartu peserta lebih dulu dikirimkan via email, sebelum nantinya juga bakal dibuatkan dalam bentuk fisik.

Anggoro menyatakan, pihaknya telah menugaskan semua kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh tenaga pendamping bisa seluruhnya terdaftar. Sedangkan pengawasan lebih lanjut terkait implementasi Inpres itu terhadap K/L terus dipantau Menko PMK.

Adapun sebagai badan penyelenggara, BPJamsostek memiliki tugas utama yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja.

Selain itu, wajib untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan K/L seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Menurut Anggoro, hal sudah menjadi tanggung jawab BP Jamsostek dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja.

“Saya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek,” tegasnya.

“Semoga apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui Inpres ini dapat menjadi angin segar bagi perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk segera mencapai tujuan mulianya, yaitu perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” tutup Anggoro.

Dorong Kesejahteraa Pekerja

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebenarnya anggaran setiap tahun sudah ada untuk menjamin para tenaga pendamping desa mendapatkan jaminan sosial. Tapi anggaran itu masih terpecah, termasuk terkait anggaran bagi jaminan sosial kesehatan.

Mendes dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Foto: Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Mendes dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Foto: Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Menurut Mendes PDTT, kerja sama ini mempermudah pihaknya untuk memberi perlindungan kepada para tenaga pendamping desa yang saat ini masih berstatus honorer. Status itu kerap menjadi kendala tersendiri bagi Kementerian Desa PDTT karena honor baru bisa dibayarkan setelah kerja dituntaskan. Kemudahan yang dihadirkan dari kerja sama tersebut membuat Kementerian Desa PDTT lebih fokus untuk menakar kinerja dari masing-masing tenaga pendamping.

“Karena kalau TPP ini kerjanya bagus, maka kita juga bisa upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pendamping. Selama ini, beban tugas dengan (hasil) yang diterima masih jauh. Satu tenaga pendamping ada yang menangani tiga sampai empat desa. Sementara haknya masih terlalu kecil. Kita belum bisa mengajukan kenaikan karena belum punya tolak ukur yang jelas,” ucap Mendes PDTT.

Dia juga berharap di masa mendatang para tenaga pendamping desa bisa lebih produktif dan profesional. Dengan begitu, terbuka peluang mitrakementerian itu lepas dari status honorer dan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Urusan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah selesai. Mereka bisa bekerja dengan tenang dan lebih maksimal lagi karena layanan dari pemerintah sudah lebih jelas dan nyata. Harapan kita dengan kinerja lebih optimal dan profesional, pemanfaatan dana desa bisa lebih tepat dan digunakan sesuai sesuai peruntukannya.

Selanjutnya, dana desa digunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” jelas Mendes PDTT.

Pihaknya juga akan mengawasi kinerja BPJamsostek, terutama ketika ada tenaga pendamping desa yang sedang mengajukan klaim. Proses pengawasan itu ditujukan untuk memastikan hak tenaga pendamping desa terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek Muhammad Zuhri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Kerja sama ini dinilai menjadi pintu masuk untuk membangun kesejahteraan para peserta Jamsostek, mendorong pembangunan desa, hingga pembangunan Indonesia.

“Pak Menteri dan jajaran telah melakukan gebrakan, saya kira ini akan menjadi suatu yang baik dan berimplikasi baik, tidak hanya kepada pendamping tapi juga kepada pembangunan desa serta pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Desa, ini menjadi tauladan yang baik bagi kementerian dan lembaga lain,” ujar Zuhri.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN