Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
AJB Bumiputera. Foto: ilustrasi: metrotvnews.com

AJB Bumiputera. Foto: ilustrasi: metrotvnews.com

Juni 2020, Aset Bumiputera Rp 10,1 Triliun

Senin, 18 Januari 2021 | 04:43 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Aset Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tercatat sebesar Rp 10,1 triliun per Juni 2020. Nilai tersebut terus merosot sejak tahun 2016. Di samping itu, jumlah peserta tertanggung juga cenderung menurun sejak 2017.

Data tersebut dipaparkan dalam Pokok-pokok Keterangan Presiden pada Salinan Putusan Hakim MK Nomor 32/PUU-XVIII/2020. Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera yang mengajukan uji materi UU 40/2014 tentang Perasuransian.

Salinan putusan yang berisi 139 halaman itu diantaranya menjelaskan kondisi aset Bumiputera sejak tahun 2013 hingga Juni 2020. Kondisi aset Bumiputera yang cenderung terus menurun pada lima tahun belakangan turut dibandingkan dengan kondisi aset industri asuransi komersial atau asuransi jiwa yang relatif terus meningkat.

Jika dirinci, total aset Bumiputera sejak 2015 sampai Juni 2020 tercatat sebesar Rp 15 triliun, Rp 13,4 triliun, Rp 11,9 triliun, Rp 10,5 triliun, Rp 10,2 triliun, dan Rp 10,1 triliun. Total aset itu tidak menyertakan cadangan premi yang ditangguhkan perusahaan sebesar Rp 12,34 triliun pada Juni 2020.

Sedangkan total aset industri asuransi komersial dari tahun 2015 sampai dengan Juni 2020 diantaranya, Rp 504,5 triliun, Rp 582,5 triliun, Rp 688,8 triliun, Rp 716,4 triliun, Rp 769,0 triliun, dan Rp 720,9 triliun. Dengan demikian, asset share dari Bumiputera atas industri asuransi komersial terus tergerus dari sebesar 3,0% pada 2015 menjadi 1,3% di Juni 2020.

Selain dari sisi aset, penurunan juga terjadi pada jumlah peserta tertanggung. Penurunan itu dicatatkan sejak tahun 2017, baik dari segmen asuransi perorangan maupun asuransi kumpulan. Pada 2017, jumlah tertanggung asuransi perorangan sebanyak 2,92 juta dan sebanyak 2,01 juta peserta asuransi kumpulan. Maka total portofolio peserta tertanggung mencapai Rp 4,94 juta.

Berdasarkan catatan per Juni 2020, jumlah pada masing-masing segmen menyusut signifikan. Portofolio asuransi perorangan terdapat 2,00 juta peserta. Sedangkan asuransi kumpulan menyusut lebih dalam, tinggal sekitar 847 ribu peserta. Dengan demikian, total peserta tertanggung Bumiputera menjadi 2.85 juta.

"Jumlah peserta yang menjadi tertanggung dalam polis AJB Bumiputera 1912, dapat kami sampaikan bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah peserta yang menjadi tertanggung dalam polis AJB Bumiputera 1912 berdasarkan data dari periode tahun 2017 hingga Juni 2020," demikian ditulis dalam Salinan Putusan MK, dikutip Minggu (17/1).

Sementara itu, MK memutuskan mengabulkan tiga poin yang pada intinya memerintahkan DPR dan Presiden menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama paling lama 2 tahun sejak putusan dikeluarkan pada Kamis (14/1). Putusan tersebut adalah perintah ke-2 setelah sebelumnya pada tahun 2013 MK juga memerintahkan hal yang sama melalui Putusan MK No. 32/PUU-XII/2013.

Mendesak

Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)
Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)


Ketentuan mengenai badan hukum usaha bersama (mutual) dinilai begitu mendesak bagi keberlangsungan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Kekosongan regulasi hampir 109 tahun telah membuat satu-satunya perusahaan asuransi mutual itu tidak memiliki pijakan hukum dan membuat tata kelola sengkarut.

Anggota Dewan Pakar BS Center sekaligus Mantan Direktur SDM dan Umum AJB Bumiputera 1912 menyampaikan, sudah saatnya Bumiputera mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha meski sudah sangat terlambat, dibanding tidak sama sekali. Karena selama satu abad lebih, manajemen Bumiputera mengelola perusahaan tanpa acuan konstitusional.

"Hal-hal teknis operasional membutuhkan acuan yang spesifik, bukan usaha bersama rasa PT. Pengaturan tentang hal-hal yang dianggap sebagai praktik tata kelola yang baik misalnya, semestinya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Sengkarut yang terjadi di Bumiputera saat ini juga tidak lepas dari banyaknya intervensi pihak-pihak di luar perusahaan, dan gagasan-gagasan solusi yang lahir dari citarasa PT namun justru menyesatkan," kata Ana dalam keterangan resmi, Kamis (14/1).

Dia mengatakan, Bumiputera sebagai perusahaan mutual sejatinya merupakan perusahaan publik, maka peran pengawasan dan pengendalian oleh negara melalui pengaturan undang-undang (UU) sangat penting. Bumiputera adalah perusahaan rakyat dengan skala besar, mengelola aset triliunan. "Adalah naif negara membiarkan perusahaan ini bermain tanpa aturan selama satu abad, lalu berharap semuanya akan baik-baik saja karena pengelola dan pengendalinya berhati ‘malaikat’ tanpa tendensi," imbuh dia.

Implikasi Kekosongan Regulasi
Dalam hal ini, Ana turut memaparkan setidaknya lima implikasi kekosongan regulasi yang terjadi bagi Bumiputera. Karena Tanpa UU Usaha Bersama, tidak ada yang bisa merumuskan best practice Usaha Bersama di Indonesia. Adapun Ana sendiri lebih nyaman menyatakan UU Usaha Bersama ketimbang UU Asuransi Usaha Bersama lantaran DPR dan Presiden bisa lebih efektif dan efisien jika ketentuan mutual bisa diatur untuk keseluruhan industri.

Ana mengatakan, Ketiadaan UU Usaha Bersama, melahirkan implikasi yang tidak sederhana bagi pengelolaan Bumiputera. Pertama, dari aspek permodalan dan ukuran kesehatan. Perusahaan mutual adalah perusahaan berbasis perkumpulan orang, sebuah bentuk gotong royong, bukan perkumpulan modal. Bumiputera didirikan dengan modal nol rupiah.

Maka, menurut dia, jika ukuran kesehatan perusahaan asuransi menggunakan risk based capital (RBC), maka sejak awal saja Bumiputera sudah bermasalah. Sehingga setiap kali mengalami RBC minus, baik karena kesalahan pengelolaan maupun akibat krisis ekonomi makro, manajemen Bumiputera harus bermanuver agar ketentuan ukuran kesehatan bisa terpenuhi dalam waktu singkat. Manuver itu yang membuka peluang salah kelola.

Kedua, terkait pemegang saham pengendali. Ana menilai, seluruh pemegang polis adalah pemegang saham Bumiputera maka kondisi itu menyulitkan pengawasan dan pengendalian dari pemilik. Pada akhirnya, sulit untuk menunjuk pihak yang bertanggungjawab atas sengkarut pada Bumiputera.

Ketiga, peran BPA sebagai lembaga tertinggi. Tanpa UU Usaha Bersama, maka Anggaran Dasar (AD) menjadi peraturan tertinggi di Bumiputera. Otomatis, BPA yang menjadi representasi pemegang polis atau pemilik menjelma menjadi lembaga super body. Karena AD dirumuskan oleh BPA, dan bisa diamandemen kapan saja. Karena itu sidang BPA bisa menjadi sangat subjektif, tidak seperti RUPS yang diatur sangat ketat dalam UU PT.

Keempat, dari sisi manajemen perusahaan. Tafsir tentang praktik Mutual kadang menjadi perdebatan internal sesama pengelola Bumiputera sendiri. Hal itu akan semakin runyam jika pengelola atau direktur yang masuk berasal dari luar yang sama sekali tidak memahami mutual, menggunakan kacamata PT, dan ahistoris terhadap perjalanan Bumiputera.

Kelima, implikasi terhadap Pemegang Polis. Bumiputera kesulitan mengeksekusi prinsip utama mutual yakni "sharing the gain, sharing the pain”, sesuai isi AD. "Alih-alih pemegang polis mau ikut menanggung kerugian, mereka malah akan menuding Bumiputera melakukan tindakan sepihak. Tanpa UU Usaha Bersama, pemegang polis perusahaan Mutual tetap akan merasa sebagai pemegang polis PT," tutup Ana.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN