Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

PANGKAS BACKLOG DAN DORONG PEMULIHAN EKONOMI

KPR Masih Menarik di Tengah Pandemi

Prisma Ardianto, Rabu, 27 Mei 2020 | 10:43 WIB

JAKARTA, investor.id – Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengungkapkan, Covid-19 telah menekan permintaan KPR. Pada situasi normal, PPDPP menerima sekitar 3.000 permohonan per hari. Selama pandemi corona, jumlah permohonan KPR turut drastis hingga di bawah 1.000 permohonan per hari.

Meski permintaan menurun, kata dia, KPR masih tetap menarik bagi sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Buktinya, jumlah calon debitur KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah melebihi kuota tahun ini sebanyak 102.500 unit atau senilai Rp 11 triliun

Berdasarkan data PPDPP, pada Selasa (19/5), terdapat 179.824 calon debitur terdaftar. Dari jumlah itu, 150.628 di antaranya lolos subsidi checking dan 51.218 debitur telah menerima pencairan dana.

Rumah FLPP tengah dibangun. Foto ilustrasi: IST
Rumah FLPP tengah dibangun. Foto ilustrasi: IST

“Dengan kuota tahun ini sebanyak 102.500 unit, realisasinya sudah lebih dari 50%. Mungkin target sudah tercapai sebelum Desember,” ujar Arief dalam diskusi virtual Zooming with Primus bertajuk Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL di Beritasatu TV yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu secara live di Jakarta, pekan lalu.

Diskusi itu menghadirkan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) Heliantopo, serta Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto.

Jika program FLPP sudah ludes, menurut Arief Sabaruddin, MBR masih bisa memanfaatkan fasilitas subsidi lainnya. Soalnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan Rp 1,5 triliun atau setara 175.000 unit rumah untuk program lain, yakni subsidi selisih bunga (SSB).

“Selain itu, para calon debitur bisa mengajukan pemohonan untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” tutur dia.

Potensi Besar

Heliantopo, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Heliantopo, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo juga yakin potensi bisnis KPR masih terbuka lebar Terlebih rasio KPR terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih rendah, baru berkisar 3% atau di bawah sejumlah negara lain.

“Kami tidak ada kekhawatiran mengenai kebutuhan rumah. Justru ini tantangan. Tahun ini saja, jumlah konsumen yang antre lebih banyak daripada stok rumah yang tersedia. Ini terkait kebutuhan rumah pertama,” tegas dia.

Dia menjelaskan, SMF secara tidak langsung turut mengurangi backlog perumahan di Tanah Air yang mencapai 12,5 juta.

“Pencapaian kinerja SMF diukur dari banyaknya dana yang disalurkan kepada para institusi jasa keuangan yang menyalurkan KPR,” ujar dia.

10 Provinsi dengan backlog tertinggi
10 Provinsi dengan backlog tertinggi

Menurut Heliantopo, SMF memiliki dua sember dana, yakni dari penerbitan surat utang di pasar modal dan dari sokongan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Setiap tahun, SMF bahkan bisa menerbitkan surat utang 3-4 kali.

“Setelah Idulfitri 2020 pun kami bakal mulai lagi menerbitkan surat utang,” tutur dia. Penerbitan surat utang, kata dia, juga merupakan bentuk optimisme perseroan bahwa peminat KPR, khususnya pada berbagai program yang diusung pemerintah, masih tinggi.

Dia menambahkan, tahun ini SMF menargetkan penyaluran dana Rp 3,7 triliun untuk kebutuhan program KPR pemerintah. Jumlah itu meningkat 95% (yoy) dibandingkan realisasi tahun silam yang mencapai Rp 1,9 triliun

Heliantopo menegaskan, untuk KPR komersial, SMF selalu membuka diri selama masih ada permintaan. Namun, perseroan mesti selektif dan antisipatif dalam penyediaan dananya.

Soalnya, volume dan harga surat utang di pasar modal saat ini dinilai kurang menarik.

“KPR kan salah satu produk primer, sehingga tetap dibutuhkan, apalagi bagi segmen menegah ke bawah,” tandas dia. (th/ed)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN