Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aksi para nasabah AJB Bumiputera 1912 yang menuntut pencairan klaim di kantor yang berada di kawasan Jalan Raya Darmo depan KBS, Surabaya, beberapa waktu lalu.  Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang telah habis kontrak menuntut penebusan, dana kelangsungan belajar dan meninggal dunia, yang  belum dibayarkan. (ist)

Aksi para nasabah AJB Bumiputera 1912 yang menuntut pencairan klaim di kantor yang berada di kawasan Jalan Raya Darmo depan KBS, Surabaya, beberapa waktu lalu. Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang telah habis kontrak menuntut penebusan, dana kelangsungan belajar dan meninggal dunia, yang belum dibayarkan. (ist)

Nasib AJB Bumiputera 1912: Praktik Incest, Tata Kelola Buruk, Hingga Gonta-ganti Direksi

Jumat, 30 Oktober 2020 | 06:00 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

Pembenahan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terganjal pada tiga hal, mulai dari praktik incest, tata kelola yang buruk, serta gonta-ganti direksi. Semakin lama Bumiputera berkutat pada persoalan tersebut, semakin lama nasabah menderita tanpa tahu siapa yang mesti bertanggung jawab.

Tiga sandungan Bumiputera itu secara komprehensif dibahas pada buku berjudul Robohnya Asuransi Kami (2020) karya Irvan Rahardjo. Kepada Investor Daily Irvan menyampaikan, buku itu menjadi bagian pertama dari empat seri yang membahas perusahaan asuransi bermasalah.

 

Dalam bukunya, Irvan menjelaskan, salah satu prinsip tata kelola yang baik pada perusahaan adalah pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi eksekusi. Dalam praktik di Bumiputera, kedua fungsi otorisasi dan fungsi eksekusi dilakukan di satu tangan wewenang Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam banyak aksi korporasi. Ini juga yang memicu pengunduran diri Cholil Hasan sebagai direktur utama (2012-2013) karena tidak efektifnya check and balances antara ketiga organ perusahaan.

Permasalahan itu, kata Irvan, merupakan praktik incest yang pertama kali dilontarkan oleh Cholil Hasan pada suatu kesempatan diskusi dengannya. Dalam hubungan BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera, incest berarti hubungan organisatoris antara ketiga organ tersebut yang seharusnya terpisah satu sama lain dan bekerjanya check and balances sesuai dengan fungsi masing-masing yang terjadi, justru berkelindan satu sama lain dan mengaburkan fungsi pengawasan dan perencanaan.

"Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi di tingkat BPA dengan diskresi kekuasaan yang demikian besar berpotensi menjadi ajang salah urus dan inefisiensi," tulis Irvan.

Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)
Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

Saat ini, Bumiputera menganut sistem two board system yang diatur pada anggaran dasar (AD). Ketentuan itu pun menimbulkan komplikasi tersendiri. Terutama jika mengingat bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 bukan perseroan terbatas (PT), melainkan badan usaha bersama (mutual). BPA bukanlah pemegang saham dalam arti saham pengendali (controlling shareholders), melainkan hanya wakil dari para anggota yang lebih bersifat ketokohan politis ketimbang kompetensi dan kapasitas dalam urusan korporasi.

Adanya unsur BPA di dalam Dewan Komisaris mengandung konflik kepentingan, karena BPA mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris yang didalamnya juga terdapat unsur BPA. Baik Dewan Komisaris maupun Direksi bersama-sama bertanggung jawab langsung kepada BPA, diangkat dan diberhentikan oleh sidang BPA. Hal itu membuat keberadaan Dewan Komisaris tidak sekuat organ Dewan Pembina (outstanding directors) yang terdapat pada Anggaran Dasar 1955 yang menganut Model Anglo Saxon dengan sistem single board system.

Organ BPA bukanlah lembaga pemegang saham dalam arti yang sebenarnya, karena sifat mutual bukanlah persekutuan modal melainkan persekutuan orang yang bersifat gotong royong. "Sehingga sosok yang duduk BPA pada dasarnya tidak berkepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan, melainkan untuk mendapatkan fasilitas layaknya eksekutif perusahaan. Karena mereka hanya mewakili anggota pemegang polis dalam kurun waktu yang terbatas," terang dia.

Sedangkan terkait tata kelola, Irvan menilai, dalih ketiadaan aturan mutual bukan menjadi faktor penentu buruknya tata kelola Bumiputera. Faktanya pemerintah melalui Bapepam-LK hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hentinya melakukan pembinaan dan pengawasan, bahkan surat peringatan berkali-kali secara khusus kepada AJB Bumiputera 1912 agar mematuhi segala ketentuan yang berlaku tentang perasuransian.

Bahkan, sejumlah dispensasi mengenai kesehatan keuangan pun disodorkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 504/2004. KMK tersebut memberi relaksasi bagi Bumiputera sebagai perusahaan nonperseroan memperoleh kelonggaran waktu memenuhi ketentuan kesehatan keuangan. Namun sampai berakhirnya KMK tersebut, Bumiputera tidak mampu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pada periode 2009-2010 Bumiputera mendapatkan 10 surat peringatan (SP) dari regulator Bapepam LK. Substansi surat surat peringatan tersebut sangat beragam. Antara lain surat peringatan terkait pengelolaan investasi (dua SP), kontrak pengelolaan dana (dua SP), perimbangan kekayaan dan kewajiban (dua SP) penyampaian laporan perhitungan solvabilitas dan operasional (satu SP).

Selain itu, penyampaian laporan auditor 2009 (satu SP dan sanksi denda). Kemudian, perusahaan mutual itu juga mendapatkan SP terkait izin pembukaan kantor cabang karena tanpa tenaga ahli bersertifikat. Bumiputera bahkan mendapat SP 3 terkait dengan penempatan investasi serta perimbangan kekayaan dan kewajiban. Belum lama ini, Bumiputera kembali dikenakan peringatan OJK akibat menggelar Sidang Luar Biasa yang ternyata menyalahi ketentuan.

 

Sulit Dibenahi

Sementara itu, tata kelola dan praktik tidak semestinya yang terjadi di perusahaan mutual itu pun sulit dibenahi, karena elemen pengeksekusi atau direksi terus datang dan pergi. Bumiputera sudah demikian sering mengalami pergantian direksi sebelum masa jabatan berakhir dalam hitungan waktu yang sangat pendek, bahkan dalam hitungan bulan.

Dalam kurun waktu delapan tahun ini saja setidaknya AJB Bumiputera 1912 telah berganti direktur utama sebanyak tujuh kali. Terhitung sejak Cholil Hasan (2012-2013), hingga saat ini era Faizal Karim hasil Sidang luar biasa BPA yang sebelumnya dinilai OJK turut menyalahi aturan.

Pergantian bukan hanya posisi direktur utama, seringkali terkait satu dua direktur. Baik karena sebab mengundurkan diri, tidak lulus fit and proper test sampai terkait masalah hukum dan sebab lain. Demikian pula di tingkat dewan komisaris. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris AJB Bumiputera terjadi dengan berbagai alasan, peristiwa atau bahkan kasus yang melatarbelakangi.

Menurut Irvan, hal ini mencerminkan bukan saja rendahnya keberlanjutan manajemen perusahaan dalam mewujudkan program dan target yang ditetapkan. Tapi juga menunjukkan besarnya wewenang BPA sebagai pemegang kekuasan tertinggi di AJB Bumiputera yang tidak selalu sejalan dengan pihak regulator.

Irvan Rajardjo. Foto: BSTV
Irvan Rajardjo. Foto: BSTV

Selain implikasi terhadap keberlanjutan program perusahaan, ternyata banyak temuan OJK yang membuat proses pergantian direksi dinilai terjadi moral hazard. Sering kali terjadi direksi dan dewan komisaris yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Sidang BPA belakangan kemudian yang bersangkutan tidak lulus uji kepatutan dan kelayakan.

Dari pemaparan Irvan tersebut, terdapat garis merah bahwa permasalahan dalam upaya pembenahan terletak pada terbenturnya berbagai kepentingan di tubuh Bumiputera. Jangankan untuk kembali sehat atau kembali mendapat kepercayaan publik sebagai perusahaan asuransi tertua, setiap langkah awal perbaikan selalu gagal dan timbul permasalahan lain.

Dampak signifikan tentu dirasakan oleh 4 juta nasabah, bukan para elit Bumiputera. Lantas kepada siapa lagi nasabah mesti berharap? kepada elite, regulator, atau kepada pemerintah? atau bahkan nasabah mesti pasrah saja?

Investor Daily juga telah menghubungi pihak Bumiputera untuk mengkonfirmasi sejumlah hal terkait permasalahan dan pembenahan asuransi mutual itu. Namun sampai tulisan ini diturunkan, pihak Bumiputera tak kunjung merespons.

Adapun total klaim perusahaan pada 2019 dan potensi klaim tahun ini mencapai Rp 9,6 triliun. Dari jumlah Rp 9,6 triliun tersebut jika dirinci, outstanding klaim tahun 2019 sebesar Rp 4,2 triliun dan untuk potensi klaim tahun ini senilai Rp 5,4 triliun. Perkiraan itu belum memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Pada Rabu (21/10), sejumlah pemegang polis Bumiputera yang menuntut pencairan klaim bertemu dengan dirut baru Faizal Karim. Janji terbaru, Faizal akan membayarkan klaim para pemegang polis menggunakan dana cadangan perusahaan pada November 2020. Total dana cadangan ini mencapai Rp 100 miliar.

Rugi dan RBC Anjlok

Berdasarkan data keuangan tahun 2019, Bumiputera mencatatkan rugi bersih Rp 48,98 miliar, lebih rendah dibanding periode sebelumnya rugi bersih sebesar Rp 1,99 triliun. Hal tersebut di antaranya dipengaruhi total manfaat klaim dan manfaat dibayar yang cenderung menurun.

Kinerja pendapatan premi pada 2019 tercatat Rp 2,99 triliun, turun 10,65% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp 3,35 triliun. Sampai akhir 2019, total pendapatan terpangkas 9,85% (yoy) menjadi Rp 3,15 triliun.

Dari sisi beban, jumlah beban klaim dan manfaat tahun 2019 sebesar Rp 2,38 triliun, turun 48,07% (yoy) dari periode sebelumnya Rp 4,58 triliun. Pos manfaat dan klaim dibayarkan sebesar Rp 4,59 triliun atau menurun sebesar 32,15% (yoy). Dalam hal ini, perusahaan juga mencatat penurunan cadangan premi Rp 2,21 triliun yang turut berkontribusi memangkas total beban klaim dan manfaat dibayar.

Sementara itu, total aset tergerus 4,59% (yoy) menjadi Rp 9,97 triliun, total liabilitas turun 1,58% (yoy) menjadi Rp 30,42 triliun. Dengan kondisi tersebut perusahaan negatif ekuitas sebesar Rp 20,44 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 20,45 triliun.

Adapun risk based capital (RBC) Bumiputera tahun 2019 anjlok menjadi negatif 1.182,39%, atau terperosok lebih dalam jika dibandingkan tahun 2018 sebesar negatif 640,14%. Rasio lain, di antaranya rasio likuiditas turun dari 51,60% pada 2018 menjadi 25,69%. Rasio kecukupan investasi pun turun dari 22,94% pada 2018 menjadi 13,58%. Angka atau nilai yang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi berdasarkan SAK (audit report), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono itu menyandang opini tidak wajar.

Pola Komprehensif

Di sisi lain, Kepala Departemen Pengawasan IKNB II A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah sebelumnya menyatakan, penyelesaian persoalan Bumiputera mesti dirancang dan dijalankan dengan komprehensif. Artinya tidak hanya memperhatikan nasabah dengan polis yang sudah jatuh tempo, tapi juga jutaan nasabah lainnya.

"Kalau pola penyelesaian yang ditempuh, katakanlah, mereka jual aset yang ada sekarang Rp 6,5 triliun dan laku sebesar Rp 7 triliun. Jatuh temponya sekarang saja akhir tahun sebesar Rp 9 triliun. Itu kan tidak cukup, lalu nasabah yang lain bagaimana? Kami mau penyelesaian yang komprehensif, memperhatikan nasabah lain itu bagaimana," kata dia.

Nasrullah menuturkan, pola penyelesaian yang tidak komprehensif tersebut, sampai sekarang tidak disampaikan pihak Bumiputera. Hal tersebut tercermin dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disampaikan perseroan selama ini sebanyak enam kali, tetapi tidak satupun yang berorientasi pada penyelesaian secara komprehensif.

Dia mengungkapkan, manajemen perseroan selalu menawarkan penyelesaian jangka pendek dengan menjual aset. Hal tersebut dinilai tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Sebab, kewajiban saat ini mungkin bisa terpenuhi tapi kewajiban yang lebih besar di masa mendatang jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN