Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

TEMUAN ALIRAN DANA JANGGAL DI 19 BANK

OJK: Perbankan Telah Terapkan APU PPT

Rabu, 23 September 2020 | 09:13 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Laporan investigasi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mencatat aliran dana mencurigakan yang keluar masuk melalui 19 bank di Indonesia mencapai US$ 504,65 juta atau sekitar Rp 7,46 triliun (kurs Rp 14.795 per dolar AS).

Sementara itu, regulator dan perbankan menyatakan telah menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), sehingga jika ada transaksi yang janggal pasti akan dilaporkan dan teridentifikasi.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo menegaskan, industri perbankan di Indonesia telah menerapkan program APU PPT dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, sebagaimana rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo. Foto: BSTV
Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo. Foto: BSTV

Di sisi lain, lanjut Anto, berdasarkan jumlah dan persentase kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menurut jenis pihak pelapor sampai dengan April 2020, sebagian besar LTKM disampaikan oleh bank.

“Jumlah LTKM dari bank ini menunjukkan bahwa pelaporan LTKM masih didominasi oleh bank dibandingkan sektor lainnya, sehingga sistem APU PPT sudah dimiliki dengan parameter yang cukup memadai dan telah diterapkan secara efektif di industri perbankan. Dengan mekanisme tersebut bank mampu mengidentifikasi dengan lebih baik adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan dapat menindaklanjuti dengan melaporkannya kepada PPATK,” jelas Anto kepada Investor Daily, Selasa (22/9).

Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menjelaskan, informasi beredar yang diperoleh dari International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) tidak berasal dari sumber yang resmi, dalam hal ini FinCEN sebagai mitra FIU dari pada PPATK.

Meski demikian, lanjut dia, PPATK akan menggunakan segala informasi yang berasal dari mana saja sebagai input di dalam melakukan analisis dan pemeriksaan.

“Kami tidak dapat melakukan konfirmasi terhadap info seperti ini kepada publik. Tapi kami memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Produk laporan dari PPATK merupakan laporan intelijen yang bersifat rahasia hanya digunakan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan oleh aparat penegak hukum,” terang Dian.

Dia juga menyatakan, PPATK selalu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan analisis terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, hasilnya tidak akan diinformasikan kepada publik karena sifatnya rahasia.

“Kerja sama kami dengan lembaga intelijen keuangan Negara lain semakin kami tingkatkan, untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan, dan penelusuran aset. Tapi itu semua bersifat sangat rahasia sesuai praktek-praktek intelijen keuangan internasional dan undang-undang yang berlaku,” urai Dian.

Berdasarkan data FinCEN, terdapat 19 bank nasional yang dicurigai melakukan transaksi janggal. Dari 19 bank, terdapat dua bank pelat merah, yakni Bank Mandiri dan BNI, kemudian 17 bank lainnya adalah bank swasta nasional dan bank asing. Dari data tersebut, terdapat 111 transaksi mencurigakan melalui Bank Mandiri, dengan rincian transaksi masuk sebesar US$ 42,34 juta dan transaksi keluar mencapai US$ 250,39 juta.

Kemudian, ada dua transaksi mencurigakan melalui BNI, di mana terdapat transaksi masuk US$ 428.052 dan transaksi keluar sebesar US$ 10,21 juta.

Wajib Lapor

Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso mengatakan, pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang APU PPT.

Hal ini antara lain diatur bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan yang memenuhi kriteria tertentu termasuk transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Selanjutnya berdasarkan UU APU PPT tersebut, juga ditetapkan bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

“Dengan dukungan sistem yang andal, bank-bank Himbara senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pelaporan dimaksud kepada regulator (PPATK) sesuai ketentuan yang berlaku. Dan memastikan bahwa seluruh transaksi perbankan mengikuti ketentuan otoritas, baik BI, OJK dan PPATK, serta selaras dengan international best practices dari FATF,” papar Sunarso.

Kemudian, berdasarkan laporan FinCEN, disebutkan ada 19 transaksi keluar yang mencurigakan melalui PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar US$ 753.760. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja pun mengatakan, perseroan selalu patuh terhadap peraturan terkait APU PPT. “BCA selalu comply dengan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan Anti Pencucian Uang serta Pembiayaan Terorisme,” ujar dia.

Bank swasta lain yang juga tertulis pada laporan tersebut adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, di mana terdapat tujuh transaksi masuk sejumlah US$ 4,89 juta melalui bank dengan kode emiten BNGA tersebut. Menanggapi hal tersebut, Direktur Compliance, Corporate Affairs and Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan, perseroan memiliki sistem otomasi untuk mendeteksi transaksitransaksi yang memiliki unsur yang mencurigakan.

“Setiap transaksi yang memenuhi unsur tersebut akan kami investigasi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang tersedia dan dapat diperoleh oleh bank. Apabila transaksi dimaksud dipastikan positif memenuhi unsur-unsur transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank akan melakukan pelaporan LTKM kepada PPATK,” jelas Fransiska.

Senada, Direktur Utama PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Her widayatmo mengungkapkan, saat ini langkahlangkah khusus belum ada yang dari Bank Panin, karena laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh regulator. Maka, lanjut dia, perseroan bersikap menunggu arahan lebih lanjut dari regulator.

Adapun, FinCEN juga menyebutkan terdapat 19 transaksi keluar melalui Bank Panin dengan dana senilai US$ 5,43 juta.

“Bank Panin selaku lembaga jasa keuangan yang memiliki tugas melaksanakan proses pencegahan, identifikasi dan pelaporan dalam rangka mendukung penegakan rezim APU PPT senantiasa melaksanakan fungsinya sejalan dengan arahan dari regulator baik OJK maupun PPATK,” imbuh Herwidayatmo.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN