Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara  Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

OJK Perintahkan LJK Kedepankan Prinsip Perlindungan Konsumen

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:28 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen. Khususnya pada aspek perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan.

Perlakuan adil itu dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat, biaya dan segala risikonya. Dengan begitu, konsumen dapat terlindugi dari potensi kerugian yang tidak terinformasikan dengan baik.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyampaikan rencana penerapan strategi untuk memperkuat pengawasan market conduct yang meliputi pengawasan terhadap perilaku lembaga jasa keuangan. Hal itu terutama dalam berhubungan dengan konsumennya antara lain dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan.

Salah satu yang disorot OJK adalah memperkuat pengawasan atas perilaku sektor perasuransian. Ke depan, OJK akan memberikan salah satu persyaratan perekaman pada saat penjualan polis atau produk asuransi.

"Karena dari pengalaman kami, banyak pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan karena tidak ada bukti baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha asuransi. Di samping itu, kami juga akan mensyaratkan adanya ringkasan informasi dari produk dan layanan jasa keuangan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lengkap cakupannya," melalui keterangan tertulis, Senin (6/12).

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi dalam acara Zooming With Primus dengan tema Penetrasi Baru Asuransi Digital Live di Beritasatu TV pada Kamis (23/9/2021) di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi dalam   Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi juga mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah meninjau ulang regulasi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Peninjauan ulang tersebut antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan agar dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, dan pengelolaan investasi.

"Memang dalam ketentuan yang baru ini betul-betul dimintakan transparansi dari perusahaan asuransi mengenai jenis-jenis investasinya, biaya biayanya, dan hasil investasinya itu harus dilaporkan dan disampaikan kepada pemegang polis. Demikian juga dengan para pemegang polisnya, harus memahami produknya. Secara transparan nanti juga dimintakan pernyataan dari pemegang polis," beber Ris.

Dia menambahkan, penguatan regulasi tersebut bertujuan agar permasalahan pemasaran khususnya ketidakpahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir. Perusahaan asuransi pun dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik serta dapat melindungi konsumen.

Setiap produk keuangan memiliki karakteristik risiko yang harus dipahami oleh konsumen dan harus dijelaskan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan baik. Dalam asuransi unit link, risiko investasi berada pada pemegang polis sesuai dengan jenis dana investasi yang dipilih. Sehingga konsumen wajib membaca dan memahami kontrak serta melakukan konfirmasi kepada PUJK jika ada hal belum dipahaminya.

Sementara itu, perlindungan konsumen memang menjadi salah satu prioritas utama OJK sejak awal didirikan. Hal itu tercermin melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) yang pertama yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Dalam hal ini, OJK mendorong agar penanganan pengaduan dan sengketa konsumen dapat diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sarana penanganan permasalahan secara internal oleh PUJK atau melalui Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen (APPK) OJK.

 Mengacu data OJK, ada sebanyak 25,7 ribu kasus penanganan pengaduan ke OJK di tahun 2017 dan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah itu melonjak sampai dengan 22 kali atau lebih dari 592 ribu penanganan pengaduan per 25 November 2021.

Namun demikian, pengaduan bisa ditindaklanjuti hanya yang sudah masuk dalam kategori sengketa. OJK mengklaim setidaknya 95% dari total pengaduan telah terselesaikan. Adapun penanganan pengaduan dari sektor fintech sebanyak 50,4 ribu, sektor perbankan 49,2 ribu pengaduan, sektor multifinance mencatatkan lebih dari 25 ribu pengaduan, sektor perasuransian mencatatkan sebanyak 5,7 ribu pengaduan, dan sektor pasar modal mencatatkan sebanyak 2,6 ribu pengaduan.

Apabila melalui proses mediasi dengan PUJK sengketa belum terselesaikan, maka konsumen dapat memanfaatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Langkah itu ditujukan agar penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara objektif dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Data OJK memaparkan, ada sebanyak 1.161 permohonan sengketa di LAPS SJK sampai dengan 24 November 2021. Dari jumlah itu, ada 116 sengketa belum di proses, 441 sengketa dalam proses, dan 603 sengketa selesai. Lima besar sengketa diantaranya adalah restrukturisasi kredit dari perbankan dan multifinance, dugaan penyalahgunaan data, keberatan atas tagihan, perilaku debt collector, dan keberatan atas biaya tambahan. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN