Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perwakilan Pemegang Polis (PP) atau nasabah Asuransi WanaArtha Life seluruh Indonesia melakukan aksi damai sekaligus penyampaian Surat Keberatan Penyitaan Sub Rekening Efek (SRE) atas nama PT. Asuransi Jiwa Adisaarana Wanaartha (PT. AJAW) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Cq Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Jiwasraya, Jumat (7/8).

Perwakilan Pemegang Polis (PP) atau nasabah Asuransi WanaArtha Life seluruh Indonesia melakukan aksi damai sekaligus penyampaian Surat Keberatan Penyitaan Sub Rekening Efek (SRE) atas nama PT. Asuransi Jiwa Adisaarana Wanaartha (PT. AJAW) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Cq Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Jiwasraya, Jumat (7/8).

Pakar TPPU: Kejaksaan Harus Hati-hati Lakukan Pembekuan SRE WanaArtha Life

Kamis, 29 Oktober 2020 | 22:51 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mengatakan, penyidik Kejaksaan Agung harus berhati-hati melakukan pembekuan terhadap sub-rekening efek (SRE) perusahaan asuransi jiwa WanaArtha Life yang diduga terkait terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro.

“Apalagi penyitaan di perusahaan, seharusnya penyidik hati-hati. Kalau semuanya, bisa jadi kolaps, bisa ada pemutusan hubungan kerja. Memang, kalau TPPU harus lebih hati-hati dibanding kasus korupsi. Ada transaksi tanggal sekian sampai tanggal sekian, pada tahun itu, ya itu saja yang dibekukan,” kata Yenti di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Yenti menilai penegak hukum harus memberi status yang jelas kepada pihak ketiga dalam SRE WanaArtha Life. Penyidik tidak bisa menyita bahkan membekukan dana nasabah yang tertautkan dengan SRE tersebut jika memang tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan Benny Tjokrosaputro.

“Sepengetahuan saya, WanaArtha Life sempat keberatan soal pembekuan rekening mereka, karena ada uang nasabah dan uang WanaArtha sendiri. Nah, kalau memang ada uang Benny Tjokro di sana, ya uang dia saja yang dibekukan (Kejaksaan),” kata Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK itu seperti dilansir Antara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu menambahkan, jika seandainya penyidik punya bukti bahwa uang hasil kejahatan Benny dimasukkan ke SRE WanaArtha Life, maka harus ditelusuri, diblokir, atau dibekukan dengan nominal yang sesuai.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) itu juga berpendapat, apabila uang yang ditelusuri bercampur dengan uang yang sah, sebenarnya di industri keuangan bisa dihitung.

“Harus sesuai dengan jumlahnya itu, termasuk bunganya misalnya. Jadi harus melindungi juga pihak ketiga yang beriktikad baik dan mendukung penegakan hukum. Ini yang juga menjadi pelajaran,” kata Yenti.

Dia mengaku heran dengan isi tuntutan jaksa dalam kasus Jiwasraya. Dalam kasus itu, Benny dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan. Selain itu, JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 6,078 triliun.

“Sudah ada denda Rp5 miliar, lalu ada pidana tambahan Rp 6 triliun, itu kenapa ada subsidernya? Sementara pidana tambahannya sudah Rp 6 triliun. Apakah jaksa takut vonis hakim tidak seumur hidup atau bagaimana? Ini seperti semena-mena juga,” kata dia.

 

Tujuan Penyitaan

Hal senada juga dikemukakan pengamat pasar modal Hans Kwee. Hans mengatakan, memang tujuan penyitaan dan pembekuan rekening yang dilakukan Kejagung dapat dipahami, yaitu untuk mengamankan pengembalian kerugian negara akibat kasus Jiwasraya. Tapi, bukan berarti semua dana dalam rekening, di luar jumlah kerugian negara juga ikut dibekukan.

Dia mengatakan, seharusnya tak semua orang menjadi korban dan dilibatkan dengan kasus yang terjadi, hanya karena membeli saham yang kebetulan sama dengan yang dimiliki Jiwasraya atau dimainkan grup tertentu.

“Mereka kan tidak terlibat itu. Sehingga bisa beroperasi kembali dengan normal. Jika ternyata memang mereka terlibat konspirasi dan merugikan negara, maka harus ditegakkan secara hukum, dibuktikan mereka terlibat dan dihukum,” kata Hans.

Dia menyesalkan penyelesaian kasus itu dibuat berlarut sehingga terjadi pembekuan rekening. Karena jika dibuka sekarang, WanaArtha Life punya masalah tersendiri karena nilai investasinya sudah turun.

“Belum lagi gara-gara kasus ini kepercayaan mereka turun. Sebaiknya segera dirapikan. Rekening yang dibekukan banyak loh. Ya mereka juga dirugikan. Jadi kalau sudah selesai, lebih baik blokirnya dibuka saja,” ujar Hans.

Sebelumnya, 13 SRE dan 42 investor fund unit account (IFUA) WanaArtha Life mulai diblokir Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) mulai 21 Januari 2020 atas instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diminta oleh Kejaksaan Agung.

Jika dihitung, nilai efek yang diblokir KSEI waktu itu sekitar Rp 3 triliun, terdiri atas nilai aset investasi WanaArtha Life di saham sebesar Rp 1,44 triliun dan di reksa dana sebesar Rp 1,54 triliun. Sedangkan informasi lain menyebutkan, ada Rp 4,1 triliun dana di rekening WanaArtha Life saat dibekukan.

Karena pemblokiran itu, WanaArtha Life kesulitan membayar manfaat klaim pemegang polis. Kemudian mulai gagal bayar pada bulan-bulan berikutnya. Pemegang polis WanaArtha Life tercatat sebanyak 26 ribu polis, terdiri atas produk dwiguna dan unit link.

Di persidangan, terdakwa Benny Tjokrosaputro mengaku tak berkaitan dengan WanaArtha Life. Pengaitan namanya dengan WanaArtha, dengan adanya penyebutan nominee, dinilai tidak tepat.

Terhadap pernyataan itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) juga ikut mengamati. Ketua Komjak Barita Simanjuntak menilai jaksa harus membuktikan sesuai dengan tuntutannya, termasuk apakah uang negara milik Jiwasraya atau uang siapa.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : ANTARA

BAGIKAN