Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nasabah melakukan transaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM),  di Jakarta. Foto ilustraasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah melakukan transaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM), di Jakarta. Foto ilustraasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Perbankan Realisasikan Penyaluran Dana PEN Rp 127,2 Triliun

Kamis, 24 September 2020 | 23:10 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai dengan 14 September 2020 realisasi penyaluran kredit dari dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di perbankan mencapai Rp 127,2 triliun. Kredit tersebut disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari penempatan dana pemerintah.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, OJK secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di kelompok Himbara yang sebesar Rp 30 triliun maupun kelompok BPD yang sebesar Rp 11,5 triliun, yang secara umum telah menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Komitmen realisasi penyaluran dana tersebut melalui penyaluran kredit sudah berjalan sesuai dengan guidance pemerintah.

"Sampai dengan 14 September 2020, realisasi penyaluran kredit atas penempatan dana di kelompok Himbara telah mencapai Rp 119,8 triliun kepada 1,5 juta debitur. Sedangkan untuk kelompok BPD, sampai dengan 16 September 2020 tercatat kredit yang telah tersalurkan sebesar Rp 7,4 triliun," urai Anto, Rabu (23/9) malam.

Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo. Foto: IST
Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo. Foto: IST

OJK juga mendukung program pemerintah dalam program PEN dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan (SJK) baik dalam menggerakkan roda perekonomian melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan atau memiliki multiplier effect yang tinggi serta berperan menyalurkan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

"OJK juga secara proaktif melakukan pemantauan dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah-daerah melalui kepanjangan tangan kantor regional atau kantor OJK di daerah-daerah," tutur Anto.

Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi sekaligus mengatasi berbagai kendala yang ada. OJK meyakini pemulihan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan di daerah-daerah pada gilirannya akan menopang pemulihan ekonomi nasional yang lebih solid dan cepat.

Menurut dia, secara international best practices, pendekatan pengawasan secara terintegrasi dinilai mampu mensinergikan langkah mitigasi di tengah pandemi dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, baik melalui pemberian stimulus yang memberikan ruang gerak lebih longgar bagi sektor riil (demand side) maupun implementasi program PEN melalui sektor keuangan (supply side).

Restrukturisasi Kredit
Sementara itu, Anto memaparkan, realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga posisi 7 September 2020 mencapai Rp 884,5 triliun. Stimulus tersebut diberikan kepada 7,38 juta debitur baik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun non UMKM.

"Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5,82 juta pelaku UMKM dengan nilai Rp 360,6 triliun. Sementara 1,56 juta non UMKM memperoleh keringanan kredit senilai Rp 523,9 triliun," lanjut Anto.

Di sisi lain, pihaknya juga mencatat realisasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan sampai dengan 8 September 2020 telah mencapai Rp 166,94 triliun dari 4,55 juta kontrak pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

Pihaknya menilai, untuk membangkitkan perekonomian nasional melalui pemulihan yang solid dan cepat tersebut perlu dilakukan berbagai upaya dengan membuka aktivitas masyarakat secara bertahap dan terukur dengan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Untuk mencapai hal tersebut, OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi langsung lancar dan penetapan restrukturisasi hanya satu pilar sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 yang seiring dan sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN