Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dompet elektronik DANA. (Foto: DANA)

Dompet elektronik DANA. (Foto: DANA)

Permudah Perizinan UMKM, DANA Gandeng Kementerian Investasi

Senin, 18 April 2022 | 20:20 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Penyelenggara dompet digital DANA menjalin kerja sama dengan Kementerian Investasi/BPKM dalam rangka membuka akses informasi izin usaha bagi  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kerja sama itu memungkinkan UMKM di bawah ekosistem DANA lebih mudah mendapatkan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

CEO DANA Indonesia Vincent Iswara menyampaikan, saat ini lebih dari 100 juta pengguna DANA dan 450.000 pelaku UMKM pengguna DANA Bisnis tersebar di Indonesia. Perseroan berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang inklusif dan cashless society.

Baca juga: DJP: PPN atas Fintech Dikenakan pada Imbal Jasa

"Melalui kerja sama ini, DANA bersama BKPM dapat memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM yang pada umumnya belum memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), khususnya yang ada di bawah binaan DANA," kata Vincent dalam konferensi pers daring, Senin (18/4/2022).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA Indonesia) terkait pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis digital di Indonesia, Senin, 18 April 2020.

Melalui kerja sama ini juga, pelaku UMKM dengan tingkat risiko rendah akan mendapatkan kemudahan mendapatkan NIB di ekosistem DANA. NIB tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal lainnya setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait.

"Kerja sama ini merupakan salah satu manifestasi dari upaya kami untuk mempermudah akses pelaku UMKM. Pelaku UMKM tidak perlu lagi khawatir karena nantinya setelah terdaftar resmi dan memiliki NIB yang diterbitkan Online Single Submission (OSS), mereka akan dapat menikmati pengajuan berbagai kebutuhan agar UMKM kita dapat naik kelas," jelas Vincent.

Adapun OSS sendiri adalah platform dimana pengusaha mikro, kecil, menengah, maupun pengusaha besar dapat mengajukan permohonan izin usaha secara mandiri. Inovasi ini memang diharapkan agar memudahkan masyarakat ketika mengurus izin usaha.

Baca juga:  LPDB-KUMKM Dukung Pengembangan Komoditas Pertanian Kabupaten Batu Bara

Pengembangan OSS bertujuan dalam mereformasi pada bidang perizinan usaha, karena pada awalnya izin yang diajukan harus melalui proses dan birokrasi secara fisik yang cukup panjang. Dengan adanya OSS ini, maka masyarakat bisa mengurus izin usaha dengan lebih praktis, cepat, dan tanpa harus keluar rumah atau kantor.

Sementara itu, Deputi Bidang Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menyampaikan, aspek perizinan dan pengembangan kegiatan investasi di sektor UMKM menjadi perhatian BPKM saat ini. Hal itu ditujukan guna mempercepat pemulihan di masa pandemi Covid-19.

Dia memaparkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia, baik formal maupun informal.

"Sebagian besar UMKM masih belum mendapatkan legalitas berusaha. Dalam hal ini adalah Nomor Induk Berusaha atau NIB. Oleh karena itu, target pemerintah untuk memberikan legalitas berupa NIB kepada sebanyak mungkin pelaku UMKM di seluruh Indonesia," jelas Riyatno.

Riyatno menuturkan, ruang lingkup dalam nota kesepahaman dengan DANA antara lain, sosialisasi informasi perizinan usaha bagi UMKM, fasilitas penyelesaian hambatan berusaha bagi UMKM, serta pembinaan dan pengembangan keahlian dan kemampuan bagi UMKM berbasis digital dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing. Terakhir adalah kerja sama lain yang disepakati semua pihak.

"Harapan dari MoU ini adalah dapat segera diimplementasikan dengan baik, khususnya dalam rangka mendukung implementasi perizinan usaha berbasis risiko, sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja terhadap pelaku UMKM. Kemudian membantu UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas menjadi pelaku usaha dengan legalitas dan tata kelola, khususnya manajemen yang lebih baik," ujar dia.


 

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN