Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Samuel Abrijani Pangerapan, Pengamat Ekonomi Josua Pardede, dan News Director Beritasatu Media Group selaku moderator Primus Dorimulu (kiri) dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Samuel Abrijani Pangerapan, Pengamat Ekonomi Josua Pardede, dan News Director Beritasatu Media Group selaku moderator Primus Dorimulu (kiri) dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Pinjol Ilegal Dikendalikan Asing

Jumat, 23 Juli 2021 | 14:37 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Fintech p2p lending atau kerap disebut pinjaman online (pinjol) yang ilegal banyak dikendalikan asing, bahkan mayoritas server mereka berada di luar negeri. Karena itu, perlu ada kerja sama lintas negara untuk memberantasnya.

Faktor kunci lainnya adalah penguatan dari sisi regulasi, koordinasi antarlembaga, sekaligus edukasi dan sosialisasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing menyampaikan, mengacu pada data Kominfo diketahui bahwa banyak lokasi server pinjol ilegal berada di luar negeri. Kondisi itu akan sulit diberantas tanpa adanya kerja sama antarnegara.

“Kalau dilihat di Indonesia itu ada 22%, tidak diketahui lokasinya ada 44%, sisanya (sebanyak 34%) ada di luar negeri. Dari sisi memang terlihat bahwa pinjol ilegal itu agak rumit untuk diberantas, perlu ada kerja sama lintas negara untuk melakukan pemberantasan,” kata Tongam L Tobing pada acara Zoomin with Primus bertajuk ‘Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal’ yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (22/7).

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan dua pembicara lain, yakni Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan dan Pengamat Ekonomi Josua Pardede.

Senada, Josua Pardede juga setuju perlu ada kerja sama antarnegara. Terutama regulator terkait dari masing-masing negara karena pemberantasan pinjol ilegal tersebut menjadi upaya bersama dalam hal kejahatan internasional. Tapi upaya lebih lanjut juga masih perlu dilakukan di dalam negeri.

“Perlu ada kerja sama lintas negara, misal perlu ada koordinasi antarregulator masing-masing negara. Di sisi lain juga harus didukung RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk membatasi adanya konsumen yang dirugikan terkait penyebaran data dan informasi.

Pengamat Ekonomi Josua Pardede, dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Pengamat Ekonomi Josua Pardede, dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Secara umum, regulasi diperkuat dan koordinasi antarlembaga dijaga. Saya yakin ke depannya aktivitas pinjol ilegal ini bisa dikurangi atau bahkan dapat diberantas,” ungkap Josua Pardede.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, terlepas dari persiapan RUU PDP yang kini sedang diancang, pihaknya kini sedang menyiapkan suatu sistem teknologi.

Dalam sistem itu, semua aplikasi dan website yang melakukan transaksi di Indonesia wajib terdaftar.

Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Samuel Abrijani Pangerapan, dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Samuel Abrijani Pangerapan, dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Dari situ, setiap penawaran pembiayaan atau investasi illegal dari entitas tertentu bisa langsung diblokir secara otomatis.

“Kami sedang menyiapkan sistem pengawasan untuk hal tersebut. Teknloginya cukup keren karena akan otomatis dan baru bisa dioperasikan pada akhir tahun ini. Kalau sekarang ini kan yang memblokir adalah operator atas nama pemerintah,” ucap Samuel.

Edukasi dan Sosialisasi

Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Semuel Abrijani Pangerapan, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV
Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Semuel Abrijani Pangerapan, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV

Sampai saat ini, lanjut Samuel, kuantitas pinjol ilegal memang berkurang tapi secara kualitas penyaluran dan jangkauannya tidak banyak berubah. Sebab, setiap satu entitas diblokir, dengan mudahnya pinjol ilegal kembali membentuk atau membuat entitas lain.

Oleh karena itu, menurut dia, kunci yang paling efektif adalah literasi keuangan dan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Dalam jangka pendek, pemberantasan pinjol ilegal memangdilakukan dengan melakukan pemblokiran. Tapi dalam jangka panjang, dengan literasi keuangan yang memadai dari masyarakat, maka dengan sendirinya jumlah pinjol ilegal dipercaya akan susut dan hilang.

“Kalau pinjol ilegal itu pasti akan ditindak karena melanggar hukum, tapi kalau market-nya tidak mau lagi menggunakan layanan illegal maka akan mati sendiri,” jelas Samuel.

Dia mengatakan, Kominfo punya program literasi digital dengan target 12,5 juta orang per tahun. Jumlah itu akan menjadi lebih besar karena satu orang yang sudah mendapatkan literasi bisa membagikan pengalamannya kepada empat sampai dengan lima orang lain.

Selain literasi, pihaknya turut mengembangkan tools untuk masyarakat mengecek layanan legal, saat ini Kominfo sudah menyediakan layanan cek rekening mencurigakan.

Senior Vice President-Economist o Bank Permata Josua Pardede, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV
Senior Vice President-Economist o Bank Permata Josua Pardede, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV

Josua pun sepakat bahwa literasi keuangan yang masih rendah sekaligus pandemi yang membuat pendapatan masyarakat tergerus, memaksa masyarakat yang membutuhkan dana darurat untuk memakai jasa pinjol ilegal. Kondisi itu yang memang secara nyata dimanfaatkan oleh para pinjol ilegal.

“Hal itu dimanfaatkan karena memang ada kebutuhan konsumsi. Kalau kita lihat mungkin kasus yang terjadi di masyarakat itu ada dua, memang tidak tahu bahwa itu adalah pinjol illegal atau sudah tahu tapi ada kebutuhan mendesak,” ucap dia.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian/ lembaga (K/L), serta para pelaku fintech lending legal terkait mendorong literasi keuangan patut diapresiasi. Sebab, masyarakat yang bermasalah dengan pinjol ilegal adalah mereka yang tidak mendapat akses bank atau jasa keuangan konvensional lain (unbankable/ underserved).

“Maka perlu ada pengawasan, pencegahan, dan penindakan supaya perilaku bisa diberantas. Di sisi hulu, perlu edukasi kepada masyarakat untuk bisa membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Hal yang paling utama adalah akselerasi literasi untuk mengurangi kerugian akibat pinjol ilegal,” kata Josua.

Meresahkan

Lokasi server Fintech Illegal P2P lending
Lokasi server Fintech Illegal P2P lending

Di samping itu, SWI mengungkapkan bahwa setiap hari diperkirakan ada puluhan ribu masyarakat yang mendapatkan dana dari pinjol ilegal. Kendati meraih dana, sejatinya masyarakat telah terjerat dengan potensi bunga tinggi, tenor pelunasan yang lebih cepat, nilai denda tanpa batas, sampai potensi mendapat tindakan tidak menyenangkan dari pinjol ilegal.

Tongam menyampaikan, para peminjam pinjol ilegal memang mendapatkan dana. Tapi yang menjadi permasalahan adalah masyarakat sebenarnya lebih dirugikan. Misalnya, pinjaman yang disetujui Rp 1 juta, ditransfer hanya Rp 600 ribu.

Lebih parahnya, peminjam harus mengembalikan hingga Rp 2-3 juta dalam waktu singkat, padahal tenor yang disepakati belum jatuh tempo.

Selain itu, awalnya bunga dijanjikan sebesar 0,5% per hari, tapi pada kenyataannya bisa sampai 3% per hari. Untuk jangka waktu, dijanjikan selama 90 hari tapi yang terjadi hanya tujuh hari. Fakta-fakta tersebut merupakan penipuan atau pemerasan kepada masyarakat.

Belum lagi pengenaan denda kepada angsuran macet yang tidak terbatas nilainya.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang pasti, tapi kami memperkirakan setiap hari ada puluhan ribu masyarakat kita yang mendapatkan pinjaman dari pinjol ilegal, jadi pasarnya masih cukup besar. Mereka juga yang menjadi sasaran utama dari edukasi keuangan yang dilakukan,” beber Tongam.

Solusi untuk memberantas pinjol ilegal mesti dilihat dari dua sisi yakni sisi pemasok (supply) dan sisi permintaan (demand). Dari sisi demand, SWI mengupayakan melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tidak menggunakan layanan fintech lending ilegal.

“Jadi sisi demand kita latih untuk tidak menggunakan layanan. Ada keyakinan bahwa makin sedikit demand, maka supply akan ikut berkurang,” kata dia.

Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV
Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV

Tongam menuturkan, banyak dari korban pinjol ilegal yang belum paham betul mengenai layanan jasa keuangan. Mereka juga tidak melakukan cek legalitas produk atau entitas yang menawarkan. Maka dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi mengenai fintech lending menjadi penting untuk diakselerasi. Tapi hal yang memang tidak bisa dipungkiri adalah banyak dari masyarakat terjerat pinjol ilegal karena kebutuhan dana yang mendesak, sementara keluarga atau teman belum bisa membantu, serta belum terjamah jasa keuangan konvensional. Rentetan masalah itu yang membuat masyarakat terpaksa meminjam ke pinjol ilegal yang dalam operasinya sarat akan tindak kejahatan.

“Ada juga yang meminjam ke pinjol ilegal untuk gali lobang tutup lobang, atau meminjam untuk menutup kewajiban dari pinjaman lama. Ini bahaya, kalau sudah tidak mampu membayar pinjaman pertama maka jangan coba-coba untuk melakukan pinjaman kedua. Karena akan mendatangkan masalah di kemudian hari,” ungkap dia.

Dari sisi supply, menurut Tongam, para pinjol ilegal dalam jangka pendek mesti terus diawasi dan ditindak. Dari tahun 2018 sampai Juli 2021, SWI telah memblokir situs dan aplikasi sebanyak 3.365 entitas pinjol ilegal. Tapi kerugian masyarakat berupa teror, intimidasi, pelecehan, dan perbuatan tidak menyenangkan juga perlu dilaporkan agar pihak berwenang bisa menindak dan ada efek jera bagi para pelaku.

“Namun demikian, pemblokiran ini bukan menjadi solusi jangka panjang. Karena jika kita blokir hari ini, nanti sore sudah berganti nama, ini menjadi tan tangan. Lalu yang menjadi ma salah dari pinjol ilegal ini adalah selalu membebani dan merugikan masyarakat sebagai peminjam. Mulai dari bunga yang tinggi, fee tinggi, denda tidak terbatas” kata dia.

Tongam menjelaskan, pinjol ilegal selalu meminta akses semuadata dan kontak yang ada pada handphone. Hal itu juga yang menjadi awal permasalahan, sehingga masyarakat perlu waspada dan jangan sembarangan memberi izin akses data dan informasi di handphone.

“Karena kekuatan pinjol illegal ini ada di data dan kontak untuk melakukan tindak intimidasi ketika masyarakat kita tidak bisa mengembalikan pinjaman. Jadi orang-orang yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit itu jadi ikut terlibat,” imbuh dia.

Pemberantasan

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Samuel Abrijani Pangerapan, Pengamat Ekonomi Josua Pardede, dan News Director Beritasatu Media Group selaku moderator Primus Dorimulu (kiri) dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Samuel Abrijani Pangerapan, Pengamat Ekonomi Josua Pardede, dan News Director Beritasatu Media Group selaku moderator Primus Dorimulu (kiri) dalam acara Zooming With Primus dengan tema Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal Live di Beritasatu TV, Kamis, 22 Juli 2021 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

SWI yang di dalamnya terdapat 12 unsur K/L memiliki peranan masing-masing dalam pemberantasan pinjol ilegal. Tongam mengatakan, OJK sendiri mendorong perbankan untuk memblokir rekening atau transaksi mencurigakan terkait pinjol ilegal, begitu juga peran Bank Indoensia (BI) yang mengatur transaksi ada payment gateway.

Untuk Kominfo, tentu memiliki peran besar karena penawaran pinjol ilegal itu dilakukan melalui teknologi informasi. Sementara peran Kemenkop UKM juga penting, karena ditemukan ada 101 perusahaan pinjol berkedok KSP tapi tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang hanya melayani anggota.

“Kemenkop UKM tentu sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan tindakan. Tapi tindakan harus dilakukan lebih cepat sebelum ada akses dari masyarakat. Misalnya saat ini kita masuk google playstore, pasti ditemukan KSP tidak berizin dengan nama yang aneh-aneh. Oleh karena itu memang kerja sama yang erat di SWI juga menjadi kunci untuk memberantas fintech lending ilegal,” terang Tongam.

Adapun peran Polri adalah menindak adanya teror, pemalsuan, tindak intimidasi, pemerasan, untuk diproses hukum. Sedangkan tujuh instansi lainnya membantu terkait edukasi.

“Di SWI itu sangat solid tapi perlu penguatan di masing-masing K/L. Kita punya banyak tantangan yang perlu direspons,” kata dia.

Kontribusi Pinjol Legal

Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV
Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV

Berjalan seiringan, kontribusi yang diberikan para unsur dalam SWI juga mendukung fintech lending legal memajukan perekonomian Indonesia. Tongam menuturkan, pinjaman online yang legal sangat membantu masyarakat.

Saat ini ada 124 pinjaman online yang terdaftar dan berizin OJK. Sementara jumlah akumulasi rekening peminjam (borrower) 65,30 juta entitas. Total penyaluran pinjaman nasional mencapai Rp 207,07 triliun, dengan outstanding mencapai Rp 21,7 triliun.

“Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa pinjaman online itu memang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhikebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal. Namun demikian, yang terjadi adalah kebutuhan masyarakat akan fintech lending ini digunakan oleh para pelaku untuk menipu masyarakat kita. Jadi momen itu dimanfaatkan oleh para pelaku pinjaman online ilegal untuk menipu masyarakat,” ujar dia. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN