Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono dalam webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang tayang di BeritaSatu TV, Senin (21/6). (Foto: Prisma Ardianto/Investor Daily)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono dalam webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang tayang di BeritaSatu TV, Senin (21/6). (Foto: Prisma Ardianto/Investor Daily)

Polri: Bunga di Perjanjian Pinjol Ilegal 7%, Bisa Jadi 41%

Senin, 21 Juni 2021 | 18:58 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, sedang menangani satu kasus terkait fintech p2p lending ilegal atau kerap disebut pinjaman online (pinjol) bermasalah. Ditemukan fakta bahwa pinjol ilegal tersebut awalnya menawarkan tingkat bunga 7% per tahun, tapi pada akhirnya peminjam harus membayarkan bunga hingga 41%.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan, jajaran Polri terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap pinjaman-pinjaman online yang bermasalah. "Hal ini dilakukan Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yang saat ini sedang menangani pinjaman online bermasalah dengan nama RP Cepat, di bawah naungan PT South East Century Asia. Dalam modus operandinya, RP Cepat memberikan iming-iming bunga ringan sekitar 7% per tahun, tenor yang panjang antara 91-100 hari, kemudian juga proses yang cepat. Ini salah satu modus pinjaman online untuk menarik minat masyarakat," beber Rusdi dalam webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang tayang di BeritaSatu TV, Senin (21/6).

Berdasarkan penuturan salah satu korban RP Cepat yakni HC, pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari diajukan sebesar Rp 1,25 juta. Setelah mengikuti proses yang diminta dilakukan dalam aplikasi RP Cepat, maka pinjaman yang disetujui hanya Rp 500 ribu.

"Ternyata yang masuk rekening hanya Rp 295 ribu, tidak full Rp 500 ribu. Kemudian timbul permasalahan bahwa perjanjian tenor itu kan antara 91-100 hari, kenyataannya hari ke-10 mulai terjadi penagihan oleh pihak pemberi pinjaman. Kemudian bunga yang dijanjikan 7% menjadi 41%," tutur Rusdi.

DPO Dua WNA
Rusdi mengatakan, kasus tersebut kini sedang ditangani dan Bareskrim Polri sudah mengamankan lima tersangka. Selain itu, pihaknya menetapkan dua daftar pencarian orang (DPO) yang merupakan warga negara Tiongkok.

"Ternyata, penggerak RP Cepat itu dari Tiongkok, yang telah masuk dalam DPO dan pencekalan. Informasi terakhir, WNA ini masih di dalam wilayah Indonesia," ungkap dia.

Melihat hal itu, sambung Rusdi, Polri terus melakukan upaya maksimal terhadap masalah publik tersebut untuk bisa ditangani sampai tuntas. Bahkan, Mabes Polri telah memberitakan ke jajaran Bhabinkamtibmas (Polisi Masyarakat) yang berada pada tingkat desa dan kelurahan, yang senantiasa bersentuhan langsung dengan warga untuk mengingatkan tentang hal-hal yang bersifat negatif atas pinjaman online ilegal.

"Masyarakat yang telah menjadi korban pinjaman online ilegal diminta agar segera melaporkan ke Polri, sehingga Polri bisa menindaklanjuti. Tentu dengan upaya-upaya optimal, penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan hal-hal tersebut," tandas dia.

Fintech P2P Lending Untungkan Masyarakat
Di sisi lain, Rusdi mengatakan, hadirnya fintech p2p lending yang legal menguntungkan masyarakat. Ini terutama bagi masyarakat yang biasanya selalu berhubungan dengan bank dan menemui banyak kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. "Sehingga, kehadiran pinjaman online (legal dan terdaftar OJK) ini memberi keleluasaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas, proses pinjaman cepat dan mudah. Ini menjadi pilihan masyarakat di era kekinian," kata dia.

Rusdi juga mengutip salah satu jurnal yang meneliti perilaku para peminjam online. Dia menturkan, jurnal itu menemukan bahwa 50% responden melakukan pinjaman ke fintech lending untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan 80% responden mengatakan lebih baik meminjam pinjaman online karena prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit.

"Kalau kita lihat maksud meminjam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka artinya masyarakat kita belum matang. Ini menjadi masalah ketika peminjam yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Sehingga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting untuk dilakukan," tandas dia.

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN