Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aksi protes para nasabah WanaArtha Life. Foto ilustrasi: IST

Aksi protes para nasabah WanaArtha Life. Foto ilustrasi: IST

WanaArtha Life: Dana yang Disita di Rekening Efek Milik Pemegang Polis

Senin, 28 September 2020 | 05:01 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) menegaskan pemblokiran dan penyitaan sub rekening efek (SRE) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) berisikan dana para pemegang polis, bukan dana milik tersangka BT. Perseroan juga menyayangkan Kejagung meminta data nasabah lewat forum tidak resmi.

Direktur Utama WanaArtha Life Yanes Y Matulatuwa mengatakan, Kejagung keliru dengan membuat pernyataan tidak pernah menyita uang nasabah WanaArtha Life. Kejagung menilai penyitaan dilakukan terkait saham atau reksadana milik Benny Tjokro (BT) yang ada di WanaArtha Life.

Dia menjelaskan, Kejagung telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap SRE WanaArtha Life.

Adapun SRE tersebut berisikan dana kelolaan (titipan) milik pemegang polis. Karena perusahaan asuransi menghimpun dana dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis.

Selanjutnya, kata dia, dana itu diinvestasikan dan dikelola melalui pihak ketiga terutama di pasar uang dan pasar modal yang wajib mengikuti protokol transaksi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Benny Tjokro (BT) sama sekali bukanlah pemegang polis, investor, apalagi pemegang saham WanaArtha Life. Benny Tjokro tidak memiliki aset apapun di WanaArtha Life,” tegas Yanes melalui keterangan pers, akhir pekan lalu.

Yanes mengemukakan, pihaknya juga menyayangkan bahwa pihak Kejagung mengesampingkan keterangan dari para terdakwa kasus Jiwasraya yaitu Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Dalam keterangan para terdakwa di persidangan, sangat jelas bahwa tidak ada kaitan antara WanaArtha Life dengan kasus Jiwasraya.

“Kami juga telah berusaha mengklarifikasi salah satunya melalui Direktur Keuangan WanaAr tha Life, Saudara Daniel Halim di persidangan, namun hal ini tidak direspons dengan baik sebagai fakta persidangan oleh Kejagung.

Sebaliknya, Kejagung malah meminta keterangan dan informasi melalui forum yang tidak resmi di luar persidangan,” papar Yanes.

Dia memaparkan, keterangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono kepada media massa sangat tidak tepat dan tidak akurat, terkait dengan ketidakmampuan WanaArtha Life dalam membuktikan status keterkaitan rekening efek WanaArtha Life dengan kasus Jiwasraya.

Dalam hal ini, pihaknya mengaku sudah bersurat ke Kejagung (cq Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Dr Febrie Adriansyah) dengan nomor surat 024/BDO/WAL/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020 perihal Pengajuan Keberatan Atas Pemblokiran SRE dan Permohonan Pencabutan Perintah Pemblokiran Atas Sub Rekening Efek.

“Namun demikian, surat yang kami tulis ini tidak pernah direspons oleh pihak Kejagung. Kami sebaliknya mempertanyakan mengapa justru hal ini baru direspons oleh Kejagung dalam RDP dengan Komisi III DPR RI pada 24 September 2020,” ungkap Yanes.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan WanaArtha Life secara resmi telah memberikan keterangan sekurang-kurangnya empat kali kepada Kejagung selama penyelidikan kasus Jiwasraya. Hal sebaliknya, pihak Kejagung meminta klarifikasi melalui forum yang tidak resmi serta tanpa disertai surat untuk meminta data-data terkait dengan nasabah WanaArtha Life.

“Pada prinsipnya, kami akan memenuhi perintah dari lembaga penegak hukum sepanjang hal tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis kepada manajemen WanaArtha Life. Tentu apabila dilakukan melalui forum yang tidak resmi, kami tidak dapat melakukan apa yang diminta oleh Kejagung, mengingat datadata nasabah WanaArtha Life bersifat rahasia dan terbatas sehingga kami hanya dapat memberikan melalui forum yang bersifat resmi,” jelas Yanes.

Apalagi, sambung Yanes, Jampidsus Ali Mukartono yang menyatakan bahwa WanaArtha Life telah gagal bayar pada Oktober 2019 merupakan informasi yang tidak benar. “Kami melakukan penundaan pembayaran polis kepada nasabah sejak Sub Rekening Efek (SRE) kami diblokir pada 21 Januari 2020. Kami juga memiliki bukti pembayaran klaim kepada nasabah dari bulan Oktober 2019 hingga sebelum rekening efek diblokir,” imbuh dia.

Yanes pun mengatakan, WanaAr tha Life sangat menyayangkan pernyataan Kejagung yang disampaikan di dalam RDP dengan Komisi III DPR RI pada 24 September 2020. Pernyataan Kejagung di dalam forum terbuka serta diliput oleh berbagai media telah mencemarkan nama baik dan merusak reputasi WanaArtha Life.

“Selain itu, keterangan yang menyesatkan ini juga menimbulkan kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat khususnya pada nasabah kami,” pungkas Yanes.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN