Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Warga mengambil Bantuan Sosial (Bansos) uang tunai dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Banten di Mobil Kas Keliling Bank BJB Syariah di Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/5/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Warga mengambil Bantuan Sosial (Bansos) uang tunai dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Banten di Mobil Kas Keliling Bank BJB Syariah di Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/5/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Belajar dari Daerah dalam Distribusikan Bansos

Kamis, 18 Juni 2020 | 13:58 WIB
Investor Daily

Pertama-tama, kami mesti mengapresiasi pemerintah yang terus berupaya melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos). Tujuannya agar penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna. Pemutakhiran data memang sebuah keniscayaan untuk memberikan keadilan. Karena pada pendistribusian bansos sebelumya masih muncul penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran penerima bansos di beberapa daerah.

Di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bansos, bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan orang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima.

Acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata masih kurang akurat, sehingga menyebabkan kerap salah sasaran. Maka, data ini harus diperbaiki agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat guna dan tepat sasaran.

Mensos Juliari P Batubara saat membaikan bansos sembako
Mensos Juliari P Batubara saat membaikan bansos sembako

DTKS yang masih bermasalah harus dituntaskan sekarang, agar tidak menjadi pekerjaan rumah bangsa ke depan. Sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang.

Sejak Maret 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus Rp 405,1 triliun untuk mengatasi pandemi Covid-19, termasuk di antaranya untuk alokasi jarring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Dana tersebut dibelanjakan dalam bentuk bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan tunai langsung, sembako dan lain-lain. Jumlah itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah.

Kabar terbaru, pemerintah akan memperbaiki 20 juta nama dalam DTKS untuk merespons kondisi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Perbaikan dilakukan karena masih ada 20 juta nama yang belum sinkron ke Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Orang miskin yang tidak masuk dalam DTKS akan dimasukkan, sebaiknya orang yang tidak miskin tapi masuk DTKS akan dikeluarkan. Intinya, penyaluran bansos baik reguler maupun non regular masih perlu terus dievaluasi dan diperbaiki jika ada yang kurang tepat.

Pemerintah lah yang punya kewenangan melakukan perbaikan DTKS. Namun, kesadaran penyempurnaan dari masyarakat sendiri tentu patut dihargai.

Penyaluran Bansos bertahap di Wilayah DKI Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Penyaluran Bansos bertahap di Wilayah DKI Jakarta. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Untuk hal yang disampaikan terakhir itu, kita patut bercermin atau mencontoh apa yang terjadi di Kabupaten Kudus, dan mungkin juga sudah diterapkan di daerah lain tetapi belum terpublikasi. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai dilakukan program penempelan stiker di rumah penerima bantuan sosial.

Meski program ini belum dilakukan menyeluruh, sudah ada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengundurkan diri. Ia mengundurkan diri karena merasa tergolong warga mampu namun selama ini masih menerima bantuan.

Hal tersebut tentu dimungkinkan karena yang bersangkutan memang tergolong warga mampu sehingga memilih mengundurkan diri. Bagi penerima manfaat PKH yang merasa sudah mampu dan mandiri, memang sepatutnya untuk melakukan graduasi atau melepaskan diri dari program bantuan biar dialihkan kepada warga yang memang lebih berhak.

Kesadaran masyarakat untuk melakukan graduasi –jika memang senyatanya begitu-- patut didorong. Inilah benih-benih sikap menjaga kehormatan diri dan keadilan bagi sesama anak bangsa.

Agus Budiono

Depok

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN