Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Penyediaan Saluran Layanan Pengaduan Bansos

Investor Daily, Sabtu, 9 Mei 2020 | 09:33 WIB

Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak virus corona atau Covid-19 potensial terjadi. Bisa karena tidak adanya pemutakhiran data warga terdampak hingga modus penyimpangan.

Ujungnya, yang dirugikan adalah warga terdampak pandemic Covid-19.

Oleh karena, untuk mengawal ser ta menjaga agar proses penyaluran bansos tepat sasaran, perlu adanya penyediaan layanan informasi dan pengaduan penyaluran bansos Covid-19.

Kami melalui forum terbuka ini mendesak pemerintah daerah yang belum membuka kanal layanan informasi dan pengaduan penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19, untuk segera menyediakannya.

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Foto: SP/Ruht Semiono
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Sebaliknya, kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah menyediakannya. Sebab, ketiadaan saluran informasi dan pengaduan jelas perbuatan malaadministrasi. Pemerintah daerah telah mengabaikan kewajiban untuk menyediakan layanan informasi/pengaduan dalam hal pelayanan publik.

Ketiadaan layanan pengaduan internal, juga menyebabkan potensi malaadministrasi penyaluran bansos dalam bentuk lain menjadi terbuka terjadi. Hal itu bisa membuka potensi penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan berpihak.

Dengan tersedianya kanal layanan itu, berbagai malaadministrasi dalam penyaluran bansos dapat dicegah secara dini. Masyarakat pun tidak bingung, dan bertanya-tanya lagi, karena ada saluran informasi atau pengaduan.

Kemensos tambah jumlah penerima Bansos terdampak Covid-19. Foto: SP/Joanito De SaojoaoKemensos tambah jumlah penerima Bansos terdampak Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Kemensos tambah jumlah penerima Bansos terdampak Covid-19. Foto: SP/Joanito De SaojoaoKemensos tambah jumlah penerima Bansos terdampak Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Di sisi lain, potensi penyimpangan penyaluran bansos itu ada. Apalagi jika dikaitkan dengan momentum Pilkada serentak. Oleh karena itu, kami juga mendukung langkah konkret pihak berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan tindakan pencegahan terkait adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk kepentingan Pilkada serentak kepala daerah.

Ada banyak kemungkinan modus pemanfaatan bansos oleh kepala daerah terkait percepatan penanganan Covid-19 untuk kepentingan praktis.

Di beberapa daerah bahkan sudah terjadi modus penyalahgunaan bansos itu, seperti bansos dilabeli gambar kepala daerah, dibungkus simbol-simbol politik. Pemberian bansos bukan lagi atas nama pemerintah, akan tetapi langsung pribadi kepada daerah yang menjabat.

Nanda Utama

Bogor

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN