Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mensos Juliari P Batubara saat membaikan bansos sembako. Foto ilustrasi: IST

Mensos Juliari P Batubara saat membaikan bansos sembako. Foto ilustrasi: IST

Respons Pemda atas Pengaduan Warga soal Bansos

Rabu, 8 Juli 2020 | 14:14 WIB
Investor Daily

Masalah distribusi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 masih mengemuka. Selain penyimpangan, juga mengenai adanya masyarakat terdampak yang belum menerima bansos.

Hal itu setidaknya tercermin dari pengaduan terkait bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 yang masuk ke laman aplikasi Jaga Bansos milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur.

Laman atau aplikasi Jaga Bansos milik KPK memang ditujukan untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan. Laporan masyarakat yang masuk ke Jaga Bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemerintah kota/kabupaten atau provinsi terkait untuk ditindaklanjuti.

Dari laporan yang diterima Jaga Bansos itu ada bermacam-macam jenis mulai dari warga belum tercatat menerima dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos), keterlambatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil dana BST, hingga penerima double bansos.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat melalui laman aplikasi Jaga Bansos itu. Langkah ini sejalan dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi satu-satunya acuan dalam penyelenggaraan seluruh program bantuan sosial (bansos).

Perbaikan DTKS mesti dilakukan karena diakui Pemerintah Pusat sendiri bahwa masih ada 20 juta nama yang belum sinkron ke Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang miskin yang tidak masuk dalam DTKS harus dimasukkan, sebaliknya orang yang tidak miskin tapi masuk DTKS juga harus dikeluarkan.

Oleh karena DTKS yang jadi rujukan saat ini masih kurang akurat menyebabkan penyaluran bansos kerap salah sasaran. Maka, data ini harus diperbaiki agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat guna dan tepat sasaran. DTKS yang masih bermasalah harus dituntaskan sekarang, agar tidak menjadi pekerjaan rumah bangsa ke depan.

Sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang. Hal ini akan mengurangi rasa keadilan bagi anak bangsa ini. Pembenahan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial pada akhirnya sebuah keniscayaan, dan tak bisa diundur pelaksanaannya.

Pengelolaan data di tingkat desa/ kelurahan mesti diperkuat.

Tri Arianto N

Jakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN