Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mensos Juliari P Batubara saat membaikan bansos sembako

Mensos Juliari P Batubara saat membaikan bansos sembako

Segera Perbaiki DTKS untuk Distribusi Bansos

Kamis, 2 Juli 2020 | 06:16 WIB
Investor Daily

Karut marut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus segera diselesaikan. Kementerian/ Lembaga pemerintah mesti lebih bersinergi untuk memperbaiki DTKS.

Apalagi, sudah ada payung hokum bahwa DTKS menjadi satu-satunya acuan dalam penyelenggaraan seluruh program bantuan sosial (bansos).

Perbaikan DTKS mesti dilakukan karena diakui Pemerintah Pusat sendiri bahwa masih ada 20 juta nama yang belum sinkron ke Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang miskin yang tidak masuk dalam DTKS harus dimasukkan, sebaliknya orang yang tidak miskin tapi masuk DTKS juga harus dikeluarkan.

Oleh karena DTKS yang jadi rujukan saat ini masih kurang akurat menyebabkan penyaluran bansos kerap salah sasaran. Maka, data ini harus diperbaiki agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat guna dan tepat sasaran. DTKS yang masih bermasalah harus dituntaskan sekarang, agar tidak menjadi pekerjaan rumah bangsa ke depan. Sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang. Hal ini akan mengurangi rasa keadilan bagi anak bangsa ini.

Ilustrasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Ilustrasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Desakan kepada pemerintah untuk memperbaiki data kemiskinan yang akan menjadi acuan program bantuan sosial adalah sebuah kewajaran.

Mungkin usulan DPR kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran pemutakhiran DTKS bisa jadi alternatif solusi. Namun, hal ini juga mesti dibarengi dengan control yang ketat dan target terukur baik dari aspek waktu dan produk keluarannya.

Demikian juga soal usulan agar pemerintah memberikan disinsentif fiskal atau punishment lainnya terhadap kabupaten/kota yang selama ini sama sekali tidak pernah melakukan pembaruan data kemiskinan.

Pembenahan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial pada akhirnya sebuah keniscayaan, dan tak bisa diundur pelaksanaannya. Pengelolaan data di tingkat desa/ kelurahan mesti diperkuat.

Tri Arianto N

Jakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN